Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.922
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Indonesian Journal of Science and Mathematics Education Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Action Research Literate (ARL) An-Nur : Jurnal Studi Islam Jurnal Sosial dan Sains IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Innovative: Journal Of Social Science Research Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Indonesian Journal of Community Empowerment
Tarmudi, Tarmudi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia Sun, Hemestiana Matilda; Tarmudi, Tarmudi; Sari, F. Puspita; Istiqomah, Istiqomah; Azizah, Nur
Jurnal sosial dan sains Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v6i1.32675

Abstract

Penelitian ini membahas praktik pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya melalui studi kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jakarta. Fenomena pernikahan beda agama semakin sering terjadi di masyarakat multikultural seperti Indonesia. Namun, regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis dan administratif terkait pencatatan pernikahan lintas agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji dan menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik nyata di masyarakat serta data primer dari hasil wawancara dengan petugas Disdukcapil Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Disdukcapil mencatatkan perkawinan beda agama meskipun tidak disertai penetapan pengadilan, melainkan hanya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), padahal hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 23 Tahun 2006. Temuan ini mencerminkan adanya ketidakharmonisan antara hukum agama, hukum negara, dan praktik administratif di lapangan. Selain itu, pencatatan tanpa dasar yang sah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam aspek perdata seperti waris, hak asuh anak, dan perceraian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap lembaga pencatatan sipil di daerah, serta reformulasi kebijakan yang lebih tegas terkait perkawinan beda agama, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil warga negara.
Co-Authors Ali, Bisyru Maulana Amelia, Risky Bani Rakhman, Alwi Boleng, Theodora Kristina Dadan Dasari Didi Suryadi Edy Setyawan Fahlevie , Rinaldi Agusta Herman, KMS istiqomah istiqomah Kiki Maria Mochammad Imron Awalludin Muntazah, Afwah Nur Azizah Nurmawati , Bernadete Puspitasari, Fatrulah Putra, Rengga Kusuma Rahmawati, Nadya Riyanti Ratna Dewi Sahara, Sani Santi , Farida Saragih, Geofani Milthree Sari, F. Puspita Sarjono Puro Sri Mumpuni Sugianto Sugianto Sun, Hemestiana Matilda Umboh, Nova Konny Wasiska, Asti Widagdo, Gatot Subroto Yusuf, Hudi