Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Collegium Studiosum Journal Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Khalimi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Collegium Studiosum Journal

 1 
ANALISIS PUTUSAN PTUN NO. 403/G/2024/PTUN.JKT: DISKREPANSI ANTARA LEGALITAS FORMAL DAN KEADILAN SUBSTANTIF Sirait, Timbo Mangaranap; Khalimi; Hatta, Ignatius Bambang Sukarno
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1625

Abstract

Semakin bertambahnya jumlah penduduk, tanah dari sudut ekonomi sangat berfungsi baik bagi masyarakat maupun negara sehingga seringkali terjadi sengketa atas tanah karena pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administratif sebagaimana dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT. Penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan dan analisa kasus, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana bentuk diskrepansi antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT?, (2) Bagaimana analisis teori hukum responsif menjelaskan ketidaksesuaian antara tindakan administratif dengan prinsip keadilan hukum?, dan disimpulkan bahwa, Pertama, bentuk diskrepansi antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT, di mana suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga tidak dapat diganggu gugat secara hukum. Namun dalam praktiknya diabaikan, dan justru Putusan yang lain menjadi dasar administratif penerbitan sertifikat. Kedua, dalam hal dianalisis teori hukum responsif menjelaskan ketidaksesuaian antara tindakan administratif dengan prinsip keadilan hukum dalam perkara tersebut, ditemukan hal mana dalam penegakkan hukum administrasi di Indonesia konsep hukum responsif akan jauh lebih relevan untuk diterapkan.
VALIDITAS PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. JUSUF SK KALIMANTAN UTARA Sirait, Timbo Mangaranap; Khalimi; Sudrajat, Maman
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1626

Abstract

Aspek hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD akibat gugatan terhadap Gubernur Kalimantan Utara akibat terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 824/167/2-2-BKD tentang Pemberhentian Dr. Rustan Samsuddin dari jabatannya sebagai Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK Kaltara pada tanggal 7 Maret 2023 sehingga menjadi objek sengketa KTUN. Gubernur Kalimantan Utara menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian Dr. H. Rustan Samsuddin dari jabatannya sebagai Direktur RSUD dr. H. JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara dan dipindahtugaskan pada jabatan baru sebagai analis kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian Yuridis Normatif digunakan dengan menganalisis putusan Gubernur Kalimantan Utara. Pencabutan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 824/167/2-2-BKD yang berisi pemberhentian dr. RS dari jabatan direktur Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 7 Maret 2023 mengabulkan seluruh permohonan pemohon dalam membatalkan dan mengharuskan keputusan Gubernur tersebut dicabut dan mengembalikan jabatan penggugat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. JUSUF SK Kalimantan Utara serta memulihkan harkat dan kehormatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan tersebut dinyatakan batal demi hukum.
Co-Authors Enna Budiman Halim, Adriasnyah Hatta, Ignatius Bambang Sukarno Muhammad Faozan Naiborhu, Mesa Indra Onytra Nirwana Prihatin Sendias, Nungky Setiawan, Lisno Sudrajat, Maman Timbo Mangaranap Sirait Widjaja, Liza