Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Negara, Masyarakat, dan Keluarga untuk menanggulangi Bullying dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Paramesti, Nirwasita Zada; Prawira, Rio Nusa; Azahra, Musdalifah; Farandy, Farrel; Andhiyo, Immanuel Given Bintang; Izzati, Aulia Putri; Haryani, Diah Septi; Mahardika, Agus; Ardhika, Wafiy Ahmad; Mulyadi, Mulyadi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2545

Abstract

Bullying adalah tindakan seseorang atau kelompok yang melakukan kekerasan ataupun perilaku yang menyebabkan rasa takut atau tidak nyaman kepada korban yang mengalaminya baik secara lisan, fisik, maupun secara mental. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor terjadinya bullying, mengidentifikasi peran negara, masyarakat, serta keluarga dalam penanganan bullying pada anak dengan regulasi yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang anak dapat menjadi pelaku bullying, penyebabnya adalah keluarga yang tidak harmonis, kesenioritasan dalam lingkungan sekolah, pengaruh dari teman sebaya, pengabaian sekolah terhadap pelaku bullying hingga ketidakmampuan anak untuk mengelola emosi. Negara dapat membuat kebijakan legislasi yang komprehensif mengatur tentang perlindungan anak, termasuk mengenai bullying. Masyarakat bisa menciptakan lingkungan yang ramah, dan damai serta memberikan edukasi dan dukungan sosial kepada anak. Sehingga anak merasa aman yang dampaknya memberikan rasa dicintai dan dihargai. Serta peran keluarga yang sangat penting karena apa yang orang tua ajarkan kepada anaknya maka akan langsung ditiru oleh sang anak. Keluarga harus bisa menjadi pendengar sekaligus teman bagi anak serta harus terbuka atas kritik dan saran dari anaknya. Keluarga harus memenuhi hak-hak anak supaya menimbulkan keharmonisan dalam keluarga yang berpengaruh terhadap perkembangan anak.
Pelanggaran Etik Profesi Advokat Pada Tindak Premanisme di Persidangan Dalam Perspektif Hukum dan Etika Profesi Azahra, Musdalifah; Lewoleba, Kayus Kayowuan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the legal and professional ethics perspectives on acts of thuggery committed by advocates in court and efforts to enforce the code of ethics of the profession to prevent and handle violations of ethical discipline. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, through doctrinal studies of laws and regulations, advocate codes of ethics, court decisions, and related literature such as books, journals, and legal articles. This study also analyzes real case examples, namely ethical violations committed by the Razman Arif Nasution advocate team in a feud with Hotman Paris Hutapea at the North Jakarta District Court, which involved acts of thuggery in court. The results of the study indicate that violations of advocate ethics, including acts of thuggery in court, not only damage the integrity of the legal profession but also disrupt the justice system and public trust. Enforcement of the advocate code of ethics plays a crucial role in maintaining the dignity of the profession as (officium nobile). Cases such as the violation committed by Firdaus Oiwobo prove that without supervision and strict sanctions, the advocate profession can lose its authority. Therefore, every violation must be followed up through the mechanism regulated in the Indonesian Advocate Code of Ethics, which allows the public, clients, colleagues, and professional institutions to report violations in writing.
Implikasi Pencabutan Hak Pakai Terhadap Institusi Pendidikan SMAN 1 Bandung Dalam Sengketa Sertifikat (Analisis Putusan No. 164/G/2024/PTUN.BDG ) Azahra, Musdalifah; Maharany, Chezia; Pinasti, Putri; Tarina, Dwi Desi Yayi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3738

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi pencabutan sertifikat hak pakai terhadap keberlangsungan dan kepastian hukum institusi pendidikan, dengan studi kasus SMAN 1 Bandung. Permasalahan difokuskan pada legitimasi (legal standing) sekolah dalam mempertahankan hak pakai serta bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia ketika pembatalan dilakukan secara sepihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta analisis putusan PTUN Bandung No. 164/G/2024/PTUN.BDG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMAN 1 Bandung memiliki legitimasi kuat untuk mempertahankan hak pakai meskipun bukan badan hukum privat, karena berkedudukan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mewakili kepentingan publik. Pencabutan sepihak berdampak pada hilangnya kepastian hukum, terganggunya pelayanan pendidikan, dan potensi konflik sosial. Rekomendasi meliputi penguatan perlindungan preventif (pencatatan aset, pengawasan status) dan upaya represif (banding, gugatan ganti rugi/PTUN), serta peran aktif pemerintah daerah dalam mediasi dan pembuatan kebijakan perlindungan aset pendidikan.