Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Binamulia Hukum
Firmansyah, Amir
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Legal Economic Politics in Eradicating Criminal Acts of Corruption in State-Owned Enterprises Firmansyah, Amir; Suparji, Suparji; Adji, Indriyanto Seno
Jurnal Cita Hukum Vol 12, No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v12i3.43850

Abstract

This paper analyses the function of State-Owned Enterprises (SOEs) in bolstering the national economy and the substantial obstacles they encounter in addressing corporate corruption.  State-owned enterprises serve a crucial role as primary agents of national development, especially in infrastructure, energy, and strategic sectors. Their dual role—catering to public and commercial interests—frequently subjects them to governance challenges and corruption vulnerabilities.  This research seeks to elucidate the operational dynamics of state-owned enterprises (SOEs) as primary stewards of the national economy, while concurrently examining their involvement in mitigating corporate criminal activities.  The study examines the utilisation of the business judgment rule to protect SOE directors from legal accountability concerning sound faith business judgments and the overarching legal-political backdrop influencing anti-corruption initiatives.  The study utilises a qualitative research method, incorporating a literature analysis and a legislative approach.  It examines diverse statutory rules and legal principles and records instances of corruption related to state-owned enterprises, utilising scholarly articles from the law, governance, and economics disciplines.  The findings indicate that while the business judgment rule offers essential protection for corporate decision-makers, inadequate internal controls, political meddling, and unclear legal obligations persist in obstructing efficient governance within state-owned enterprises (SOEs).  Moreover, the inconsistent implementation of anti-corruption policies diminishes their efficacy.  The report indicates that extensive reform is necessary to enhance legal responsibility, increase transparency, and professionalise the administration of state-owned enterprises.  Enhancing institutional control and maintaining regulatory compliance are essential measures to protect the strategic role of state-owned enterprises in fostering sustainable and corruption-free economic development.
Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi Firmansyah, Amir; Machmud, Aris; Suparji, Suparji
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.952

Abstract

Pemisahan tanggung jawab publik dan privat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering menimbulkan dilema operasional yang memengaruhi kinerja dan daya saing korporasi tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji independensi BUMN dalam meningkatkan daya saingnya, dengan menekankan peran BUMN sebagai entitas hukum terpisah berdasarkan prinsip business judgment rule dan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif diterapkan melalui analisis terhadap regulasi utama, termasuk UU Perseroan Terbatas, UU BUMN, dan UU Keuangan Negara. Hasil penelitian mengungkap bahwa ambiguitas pengaturan hukum antara peran BUMN sebagai entitas publik dan privat menghambat efisiensi manajemen dan tata kelola. Selain itu, beban tanggung jawab sosial yang tidak diimbangi dukungan finansial memadai turut menjadi kendala utama. Meski demikian, penerapan tata kelola yang baik serta pengurangan intervensi negara dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian dan profesionalisme BUMN. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya reformasi regulasi untuk memisahkan keuangan BUMN dari anggaran negara, sehingga memungkinkan terciptanya korporasi yang kompetitif dan mandiri. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum dan ekonomi terkait peran strategis BUMN dalam pembangunan nasional.  
URGENSI REFORMASI HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH DI INDONESIA Firmansyah, Amir; Kastanya, Grick David; Febrianti, Zahra
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v10i1.4465

Abstract

                                                    AbstrakArtikel ini mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan Indonesia. Perlindungan tersebut terbagi menjadi dua kategori utama: perlindungan tidak langsung dan perlindungan langsung. Perlindungan tidak langsung mencakup prinsip kehati-hatian, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), kewajiban pengumuman laporan keuangan bank, serta pertimbangan kepentingan nasabah dalam proses merger dan akuisisi. Sementara itu, perlindungan langsung diwujudkan melalui hak preferen nasabah dalam hal bank mengalami kegagalan dan keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bentuk jaminan atas dana masyarakat. Melalui regulasi dan pengawasan yang ketat oleh Bank Indonesia, sistem hukum perbankan bertujuan menciptakan stabilitas keuangan nasional yang berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Meski demikian, keterbatasan dalam referensi dan pengalaman menjadi catatan tersendiri dalam penyusunan makalah ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.Kata kunci: perlindungan hukum, nasabah, perbankan, prinsip kehati-hatian, LPS.
DISFUNGSI KULTURAL DALAM PENEGAKAN HUKUM ANTIKORUPSI DI INDONESIA Firmansyah, Amir; Setiawan, Indra
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i2.4583

Abstract

Abstrak Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung secara struktural dan normatif melalui pembentukan regulasi serta institusi penegak hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum sering kali terhambat oleh faktor-faktor non-yuridis, salah satunya adalah budaya hukum yang permisif terhadap korupsi. Artikel ini mengkaji disfungsi kultural sebagai hambatan utama dalam upaya penegakan hukum antikorupsi. Dengan pendekatan sosiologis dan yuridis, artikel ini menelaah bagaimana nilai, norma, dan perilaku masyarakat turut membentuk realitas hukum yang tidak mendukung pemberantasan korupsiKata kunci: Budaya hukum, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, disfungsi budaya, pemberantasan korupsi, Indonesia, pendekatan sosio-yuridis. AbstractEfforts to eradicate corruption in Indonesia have been carried out structurally and normatively through the establishment of regulations and law enforcement institutions. However, the effectiveness of law enforcement is often hindered by non-legal factors, one of which is a legal culture that is permissive toward corruption. This article examines cultural dysfunction as a key obstacle in the fight against corruption. Using both sociological and juridical approaches, it explores how values, norms, and social behavior contribute to shaping a legal reality that does not support anti-corruption efforts.Keywords: Legal culture, corruption, law enforcement, cultural dysfunction, anti-corruption, Indonesia, socio-legal approach.  
Co-Authors Febrianti, Zahra Indra Setiawan Indriyanto Seno Adji Kastanya, Grick David Machmud, Aris Suparji Suparji