Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS SEBAGAI PELAKU PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN) Simanjuntak, Marihot; Sijabat, Togar Sahat Manaek; Irawan, Muzwar
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4639

Abstract

Dalam hal perlindungan hukum terhadap disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana atau pun sebagai korban dari tindak pidana adalah hal yang harus ditangani serius dikarenakan dapat mengakibatkan depresi atau gangguan jiwa. Hal ini harus mendapat perhatian dari pihak Polrestabes Medan sehingga disabilitas boleh berekspresi atau berkarya dan hidup didalam Negara Indonesia. Mengenai Perlindungan Hukum yang diterima Disabilitas sudah diatur oleh Undang-Undang dan juga Hak-hak yang diterima Disabilitas tersebut.
PROSES PERBUATAN HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA Irawan, Muzwar; Damanik, Micael Jeriko; Marpaung, Rolando
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5327

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi Proses perbuatan hukum adat dalam konteks perubahan hukum Indonesia, dengan fokus pada inklusivitas, kearifan lokal, dan keberagaman masyarakat. Analisis melibatkan tinjauan mendalam terhadap sejarah, norma, dan implementasi hukum adat, serta konsekuensi positif dan potensi konflik. Hasil penelitian mengidentifikasi potensi hukum adat untuk mengisi celah kebijakan, memberikan legitimasi pada praktik lokal, dan merangsang perkembangan hukum yang berkelanjutan. Aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya juga diperhatikan dalam pemahaman dinamika revitalisasi. Kesimpulannya, integrasi hukum adat menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia dalam keberagaman. Revitalisasi hukum adat juga membuka peluang untuk mengatasi ketidaksetaraan, konflik lahan, dan melibatkan komunitas adat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini mendukung upaya menuju sistem hukum yang memadukan kebijakan nasional dengan nilai-nilai lokal, menciptakan landasan hukum yang kuat untuk keberlanjutan budaya dan lingkungan. Dengan memahami dinamika kompleks ini, kita dapat merancang langkah-langkah kebijakan yang tepat guna, menjembatani kesenjangan hukum, dan membangun fondasi hukum yang inklusif dan berkelanjutan di Daerah.
Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Kelurahan Cinta Damai Irawan, Muzwar; Togar Sahat Manaek Sijabat; Trisna Fitriani Lase; Yulius Gulo
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Kelurahan Cinta Damai. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran penegakan hukum memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pidana pembunuhan disertai kekerasan. Dalam hal perbuatan pidana pembunuhan yang dimana dilakukan dengan kekerasan secara Bersama-sama mengakibatkan banyaknya korban terhadap perbuatan tersebut. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami perbuatan tindak pidana pembunuhan yang sudah terjadi. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran penegak hukum dalam hal memberikan rasa jera kepada pelaku terhadap perbuatan pembunuhan yang disertai kekerasan dikelurahan Cinta Damai agar tidak banyaknya korban.
Sosialisasi Etika Dan Hukum Kesehatan Pada Anggota Pengajian TKS Model Al-Azhar Medan Irawan, Muzwar; Micael Jeriko Damanik; Rolando Marpaung
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 6 No. 1 (2025): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspek etik merupakan salah satu pondasi yang sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam membangun hubungan baik dengan semua pihak selama melakukan pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak jarang ditemukan perilaku petugas kesehatan yang menyimpang dari kelaziman, seperti: tindakan ini dilakukan tidak hanya oleh tenaga kesehatan swasta, tetapi juga oleh pegawai negeri dan tenaga kesehatan. Persoalan ini bukan merupakan persoalan yang biasa, karena melihat dampaknya yang sangat serius, sehingga kita bisa menemukan bagaimana perlindungan hukumnya Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialiasi 88% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan. Sedangkan 22% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan. Sedangkan hasil pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik etika dan hukum kesehatan.
Penyuluhan Hukum Tentang Pembuktian Rekam Medis Dalam Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Kelurahan Medan Kota Irawan, Muzwar; Togar Sahat Manaek Sijabat; Lismari Crisnawanti Luaha; Yurniwati Halawa
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam norma hukum, tindakan medis yang mengakibatkan kerugian pada pasien dapat disebut malpraktik medis apabila dipenuhi unsur-unsur tertentu baik dalam hukum perdata maupun pidana. Malpraktik dalam hukum pidana dapat disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian. Dalam tesis ini, malpraktik dilihat dari perspektif kelalaian dalam ranah hukum pidana. Untuk membuktikan adanya kelalaian dalam suatu tindakan medis yang menimbulkan malpraktek yang merugikan pasien, baik berupa luka-luka maupun kematian, diperlukan alat bukti. Rekam medis merupakan berkas medis yang harus ada dalam proses pelayanan medis. Pengabdian kepada masayarajkat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum rekam medis sebagai alat bukti dalam kasus malpraktik. Apakah dokumen tersebut dapat digunakan untuk membuktikan malpraktik dan seberapa kuatkah itu? Spesifikasi penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan konseptual melalui pemahaman konsep, pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan pendekatan kasus dengan melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif rekam medis memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti surat serta petunjuk dalam kasus malpraktek. Hasil penelitian lapangan yang digunakan untuk memperoleh persepsi penyidik Polri menunjukkan bahwa rekam medis berkedudukan sebagai alat bukti surat, dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti tanpa menyebutkan jenis alat buktinya.