Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Mata Kuliah Kewirausahaan dan Pembekalan Praktek Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam Membentuk Jiwa Entrepreneurship (Studi Kasus: Mahasiswa UPI YPTK Padang) Harmelia, Harmelia; Putri, Yonna Anggayu; Seplinda, Mutia
Journal of Education Research Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v5i2.1195

Abstract

Mata kuliah kewirausahaan merupakan modal awal yang diberikan kepada mahasiswa sebelum mereka terjun pada dunia kerja atau dunia usaha,  sedangkan praktek kuliah kerja nyata sendiri merupakan pengaplikasiaan ilmu tersebut pada dunia kerja/ usaha. Membangun jiwa enterprenuership pada diri mahasiswa merupakan bagian yang diperlukan dalam menghadapi persaingan di dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mata kuliah kewirausahaan dan pembekalan praktek kuliah kerja nyata dalam membentuk jiwa entrepreneurship bagi mahasiswa UPI YPTK Padang. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa UPI YPTK yang telah menyelesaikan mata kuliah kewirausahaan dan praktek kuliah kerja nyata (KKN). Variabel mata kuliah kewirausahaan kategori cukup baik. Hasil tabulasi data menunjukkan bahwa peranan pendidikan kewirausahaan dalam membentuk jiwa entrepreneurship berpengaruh kepada mahasiswa variabel praktek kuliah kerja nyata dengan kategori cukup baik. Hasil tabulasi data menunjukkan bahwa peranan praktek kuliah kerja nyata dalam membentuk jiwa entrepreneurship berpengaruh kepada mahasiswa. Mata kuliah kewiraushaan dan praktek kerja nyata memiliki korelasi yang cukup baik sekitarbagi para mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurnya. membangun jiwa entrepreneurship pada mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan kewirausahaan yang telah diperoleh oleh mahasiswa dan pengalaman saat mengikuti praktek kerja lapangan dan faktor yang mendukung lainnya.
Pergeseran Paradigma Pemidanaan bagi Tindak Pidana Korupsi Setelah Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Ade Kurnia; Harmelia, Harmelia
IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Vol. 6 No. 2 (2026): IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/h8vmvt66

Abstract

This study aims to examine the paradigm shift in the criminalization of corruption crimes following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP). The method used is normative law with a statutory and conceptual approach, to contribute to the strengthening of a just corruption criminalization system in Indonesia. The results of the study indicate that the reform of Indonesian criminal law through the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP) marks a significant new chapter in the history of the Indonesian criminal justice system. The new KUHP is not simply a legislative change, but rather a reflection of a comprehensive legal paradigm transformation, from a repressive and punitive approach to a more humanistic, restorative, and equitable one. In conclusion, the successful implementation of the KUHP does not depend solely on normative changes but must be accompanied by structural, cultural, and ethical reforms in law enforcement. Law enforcement officials are required to adapt to new perspectives, while the public needs to be educated that justice is not always synonymous with punishment. Socialization, legal education, and public participation are key to the successful internalization of restorative values at the community level. Thus, the National Criminal Code (KUHP) is a symbol of Indonesia's legal sovereignty and a commitment to building a criminal justice system that is adaptive, just, and grounded in the values ​​of Pancasila to ensure the protection and welfare of society as a whole.   Keywords: Punishment Paradigm, Corruption Crime, National Criminal Code, Corruption Law, Criminal Law Reform.
Kepasatian Penegakan Hukum  Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Harmelia, Harmelia; Kurnia, Ade
IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Vol. 6 No. 1 (2025): IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/bvx1eg78

Abstract

Criminal law reform through the National Criminal Code (KUHP) is carried out to protect and provide welfare to the community. Both are in line with the goals of the state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution. Meanwhile, sociologically, the current development of criminal law has created criminal law outside the KUHP that is not based on appropriate criminal law formation policies, thus conflicting with the principle of legal certainty. To address this, comprehensive criminal law reform is needed to build a national criminal law system that embodies the mission of consolidation, decolonization, harmonization, democratization, and actualization of various legal developments. With the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, this reform of criminal law, which also serves as the Indonesian National Criminal Code, is reflected. The enactment of the National Criminal Code also revokes several core articles (core crimes) of corruption that were previously specifically regulated in the Corruption Eradication Law. This undoubtedly creates uncertainty regarding the enforcement of corruption laws, which are regulated by both general and specific provisions.   Keywords: Legal certainty, corruption, National Criminal Code  
Pengaruh Inflasi, Leverage dan Return On Equity Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Laba Bersih Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023: Pengaruh Inflasi, Leverage dan Return On Equity Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Laba Bersih Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023 Amellia Putri Willyam; Fitri Yeni; Harmelia
Jurnal Perilaku Bisnis Kontemporer Vol. 2 No. 2 (2025): Journal of Contemporary Business Behavior
Publisher : Sumatera Scientist

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62769/zkerx816

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh inflasi, leverage dan return on equity terhadap nilai perusahaan dengan laba bersih sebagai variabel moderating pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling sehingga dari 46 populasi diperoleh sampel sebanyak 25 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Data Panel dengan menggunakan Software Econometric Views (Eviews) versi 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, leverage secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan return on equity secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Inflasi yang dimoderasi oleh laba bersih berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, leverage yang dimoderasi oleh laba bersih berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan return on equity yang dimoderasi oleh laba bersih berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.