Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Jurnal PkM MIFTEK The Indonesian Journal of General Medicine
Ade Kurnia
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Implementasi Fungsi Pengawasan (Controling) DPRD terhadap Pelaksanaan APBD di Bidang Pendidikan Kurnia, Ade; Sudirman, Sudirman; Tira, Reka Asmi
IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Vol 3 No 2 (2023): IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/ijoce.v3i2.8637

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta kendala yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di bidang pendidikan Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dibidang pendidikan terdiri atas: (a). Pengawasan dalam mekanisme penetapan pagu anggaran; (b). Pengawasan dalam mengukur tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan APBD; (c). Pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan dengar pendapat, rapat kerja, reses dan kegiatan lainnya; (d). Indikator kinerja dan target pengawasan untuk menilai dan memastikan bahwa anggaran benar-benar terserap efektif; (e). Sistem pengawasan, mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan APBD. Kendala yang dihadapi DPRD terhadap pelaksanaan APBD lebih menyangkut pada individu anggota DPRDnya, seperti latar belakang pendidikan serta pekerjaan anggota DPRD sebelumnya. Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan fungsi pengawasan DPRD pada APBD di bidang Pendidikan di Kota Payakumbuh secara umum sudah baik Kata Kunci: DPRD, Pendidikan, Pengawasan.
PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN INTERNET MELALUI PROGRAM LITERASI DIGITAL Pariyatin, Yeni; Hendryawan, Paschal; Nursyahidah, Adhya; Kurnia, Ade; Fitriani, Nadia; Nurhakim, Irfan; Darmawan, Mochamad Ab Rizky; Hidayat, Muhamad Saepul; Solihah, Annisa Siti; Hesti, Hesti; Falah, Romy Rohmatul; Wildan, Muhammad; Fadlurrohman, Muhamad Daffa; Rizki, Angga M; Rachman, Bella Putriyani; Haerani, Wilda; Praditya, Salman; Aziz, Fajar Abdul; Nurhakim, Rizal; Athfaal, Khoirul
Jurnal PkM MIFTEK Vol 5 No 1 (2024): Jurnal PkM MIFTEK
Publisher : Institut Teknologi Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33364/miftek/v.5-1.1477

Abstract

Di era digital saat ini, akses dan pemahaman tentang literasi digital menjadi kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi. Desa Sirnagalih, sebuah komunitas pedesaan di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, Jawa Barat, menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi digital. Program literasi digital melalui seminar menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan internet secara sehat dan produktif. Kuliah Kerja Nyata Tematik 2023 Sekolah Tinggi Teknologi Garut, bertujuan memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Sirnagalih khususnya Kampung Babakan dan Depok dalam bentuk pengetahuan atau edukasi dan kegiatan seminar yang bertema tentang Berkembang Cerdas, Aman dan Membangun Kemampuan Literasi Digital. Hasil pembahasan menunjukkan program literasi digital melalui edukasi ke sekolah dan seminar dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat Kampung Babakan Depok Desa Sirnagalih dalam memanfaatkan internet yang cerdas aman secara umum mendapat tanggapan positif.
Ketidakberwenangan Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Transaksi  Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif Werleam, Hendrik; Kurnia, Ade
IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Vol. 5 No. 2 (2025): IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/q205sr22

Abstract

This study aims to examine the relative authority of the district court in examining derivative contract disputes in the Alternative Trading System (SPA), by examining Decision Number 357/Pdt.G/2020/PN Bdg jo. Number 655/PDT/2021/PT BDG. The main focus lies on the application of the principle of actor sequitur forum rei as regulated in Article 118 paragraph (1) HIR, which stipulates that civil lawsuits must be filed at the defendant's domicile. In this case, the defendant PT Valbury Asia Futures is domiciled in South Jakarta, while the lawsuit was filed with the Bandung District Court without any forum agreement or operational activities of the defendant in the area. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that there is no valid reason to set aside the relative competence provisions. Therefore, the district court has no legal basis to examine the case and is obliged to declare the lawsuit inadmissible (niet ontvankelijk verklaard). This study also confirms that legal protection for consumers is important, but cannot be used as a basis for ignoring the formal provisions of imperative jurisdiction. The conclusion of this study is that the arbitration clause is unfair or made without adequate understanding from the consumer (customer), the court can test the validity of the clause by referring to Articles 4 and 18 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law Number 8 of 1999. However, this must be proven first, not immediately becoming a basis for negating the validity of the arbitration clause.   Keywords: Court Incompetence, Derivative Contracts, Alternative Trading Systems
Analisis Tingkat Keterampilan Guru Sekolah Dasar di Kota Bima dalam Pengembangan Pembelajaran Berbasis Media Interaktif Syarifuddin, Syarifuddin; Nufus, Mechi Sakinatun; Sasoko, Wasis Haryo; Zukhruf, Alfan; Ramdan, Fitri; Rosnani, Rosnani; Kurnia, Ade
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI), 2024 (1)
Publisher : Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53299/jppi.v4i1.387

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keterampilan guru sekolah dasar di Kota Bima dalam mengembangkan pembelajaran yang berbasis media interaktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis tingkat keterampilan guru sekolah dasar dalam pengembangan pembelajaran berbasis media interaktif di Kota Bima. Populasi dalam penelitian ini adalah guru sekolah dasar se Kota Bima, baik guru bersertifikasi maupun yang belum, dan juga dari aspek guru penggerak dan yang bukan guru penggerak. Sampel penelitiannya adalah guru yang bersedia dalam mengisi angket yang disebarkan melalui jaringan kepala sekolah dan guru. Instrumenn yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket yang terdiri dari 12 butir pernyataan dan pertanyaan yang diintegrasikan menggunakan google form. Data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, dikategorisasi dan dipisahkan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sekolah dasar di Kota Bima memiliki tingkat keterampilan yang sangat baik dalam mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis media interaktif, serta melakukan evaluasi pembelajaran. Dukungan fasilitas teknologi yang memadai, kemampuan teknis dan pedagogis guru, serta antusiasme siswa menjadi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan implementasi media interaktif dalam pembelajaran.
HUBUNGAN DEPRESI DAN PROKRASTINASI AKADEMIK PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MARANATHA BANDUNG ANGKATAN 2015 Fidi Kusuma; Cindra Paskaria; Ade Kurnia
The Indonesian Journal of General Medicine Vol. 31 No. 1 (2026): The Indonesian Journal of General Medicine
Publisher : International Medical Journal Corp. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70070/yxb3z186

Abstract

Pendahuluan: Depresi merupakan suatu efek yang diakibatkan oleh peristiwa kehidupan yang menyebabkan stres berkepanjangan. Depresi merupakan gangguan mental yang umumnya ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan dan hilangnya minat terhadap aktivitas yang disukai, serta adanya ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Depresi yang dialami oleh mahasiswa dapat berpengaruh pada produktifitasnya terutama di bidang akademik. Prokrastinasi merupakan suatu perilaku menunda dalam hal melakukan ataupun merampungkan suatu pekerjaan demi melakukan aktivitas lain yang kurang berguna, sehingga kinerja menjadi terhambat, tugas tidak dapat selesai tepat waktu, dan tingginya frekuensi terlambat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan. Prokrastinasi yang terjadi di lingkungan akademik disebut sebagai prokrastinasi akademik. Metode: Penelitian ini menggunakan subjek penelitian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung angkatan 2015 sebanyak 58 orang dengan metode pengambilan data menggunakan kuisioner depresi yang diadaptasi dari Beck Depression Inventory (BDI), dan alat ukur prokrastinasi akademik yaitu Skala Prokrastinasi Akademik yang telah dimodifikasi oleh Agam Anggoro. Hasil: Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya korelasi positif antara depresi dan prokrastinasi akademik (r=0.548, p=0.000). Diskusi: Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skor depresi seseorang maka semakin tinggi pula prokrastinasi akademik yang dilakukannya. Kesimpulan: Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa depresi dapat meningkatkan prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung angkatan 2015.
Pergeseran Paradigma Pemidanaan bagi Tindak Pidana Korupsi Setelah Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Ade Kurnia; Harmelia, Harmelia
IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Vol. 6 No. 2 (2026): IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/h8vmvt66

Abstract

This study aims to examine the paradigm shift in the criminalization of corruption crimes following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP). The method used is normative law with a statutory and conceptual approach, to contribute to the strengthening of a just corruption criminalization system in Indonesia. The results of the study indicate that the reform of Indonesian criminal law through the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP) marks a significant new chapter in the history of the Indonesian criminal justice system. The new KUHP is not simply a legislative change, but rather a reflection of a comprehensive legal paradigm transformation, from a repressive and punitive approach to a more humanistic, restorative, and equitable one. In conclusion, the successful implementation of the KUHP does not depend solely on normative changes but must be accompanied by structural, cultural, and ethical reforms in law enforcement. Law enforcement officials are required to adapt to new perspectives, while the public needs to be educated that justice is not always synonymous with punishment. Socialization, legal education, and public participation are key to the successful internalization of restorative values at the community level. Thus, the National Criminal Code (KUHP) is a symbol of Indonesia's legal sovereignty and a commitment to building a criminal justice system that is adaptive, just, and grounded in the values ​​of Pancasila to ensure the protection and welfare of society as a whole.   Keywords: Punishment Paradigm, Corruption Crime, National Criminal Code, Corruption Law, Criminal Law Reform.
Kepasatian Penegakan Hukum  Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Harmelia, Harmelia; Kurnia, Ade
IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Vol. 6 No. 1 (2025): IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/bvx1eg78

Abstract

Criminal law reform through the National Criminal Code (KUHP) is carried out to protect and provide welfare to the community. Both are in line with the goals of the state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution. Meanwhile, sociologically, the current development of criminal law has created criminal law outside the KUHP that is not based on appropriate criminal law formation policies, thus conflicting with the principle of legal certainty. To address this, comprehensive criminal law reform is needed to build a national criminal law system that embodies the mission of consolidation, decolonization, harmonization, democratization, and actualization of various legal developments. With the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, this reform of criminal law, which also serves as the Indonesian National Criminal Code, is reflected. The enactment of the National Criminal Code also revokes several core articles (core crimes) of corruption that were previously specifically regulated in the Corruption Eradication Law. This undoubtedly creates uncertainty regarding the enforcement of corruption laws, which are regulated by both general and specific provisions.   Keywords: Legal certainty, corruption, National Criminal Code  
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Athfaal, Khoirul Aziz, Fajar Abdul Cindra Paskaria Darmawan, Mochamad Ab Rizky Fadlurrohman, Muhamad Daffa Falah, Romy Rohmatul Fidi Kusuma Fitriani, Nadia Haerani, Wilda Harmelia Hendryawan, Paschal Hesti Hesti Hidayat, Muhamad Saepul Leu, Urbanus Uma Muhammad Wildan Niken Silmi Surjandari Nufus, Mechi Sakinatun Nurhakim, Irfan Nurhakim, Rizal Nursyahidah, Adhya Praditya, Salman Rachman, Bella Putriyani Ramdan, Fitri Rizki, Angga M Rosnani Rosnani Sasoko, Wasis Haryo Sholihin As’ad Solihah, Annisa Siti Sudirman Sudirman Syarifuddin Syarifuddin Tira, Reka Asmi Werleam, Hendrik Yeni Pariyatin Zukhruf, Alfan