Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Teknik Sipil IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Jurnal PkM MIFTEK
Ade Kurnia
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
REHABILITASI LONGSORAN (SLIDE) PADA BADAN JALAN DI ATAS TIMBUNAN TINGGI PADA RUAS JALAN SIMPANG KALIANDA – BAKAUHENI PROVINSI LAMPUNG Kurnia, Ade; Surjandari, Niken Silmi
Jurnal Teknik Sipil Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Teknik Sipil
Publisher : Jurnal Teknik Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar Belakang: Kondisi topografi provinsi Lampung yang berbukit danberlembah adalah salah satu masalah, karena banyak terbentuk jalan di atastimbunan tinggi, yang secara teknis mempunyai resiko terjadinya amblasandan longsoran. Terjadi amblas badan jalan dan longsor pada ruas jalannasional 020 (Simpang Kalianda – Bakauheni) tepatnya pada Km. 80+200yang berada dalam wilayah kabupaten Lampung Selatan. Perlu dipilih teknikrehabilitasi penanganan kerusakan badan jalan akibat tersebut yang cepatwaktu pelaksanaannya, kuat dalam kualitasnya dan ekonomis.Metode: Melakukan analisis perhitungan desain dalam teknik penangananrehabilitasi longsoran. Tahapan analisis meliputi desain plat beton sebagaialas dasar timbunan baru dengan perkuatan cerucuk kayu gelam dengantujuan menahan penurunan yang terjadi akibat adanya keruntuhan kembalipada tanah timbunan eksisting. Metode alternatif selanjutnya adalah denganmenggunakan geosintetic sebagai pemisah dan berfungsi untuk menambahkapasitas dukung tanah pada timbunan.Hasil: Menggunakan dimensi pondasi plat beton sebagai penahan sisakeruntuhan, yaitu panjang = 12 m, lebar = 7 m dan tebal = 30 cm. Kapasitasdukung tanah di bawah pondasi plat beton sebesar 58.062,25 kN masihmampu untuk memikul beban gross sebesar 11.355,52 kN di atasnya.Kapasitas ijin kelompok tiang cerucuk dengan jarak tiang 2d mempunyaikeruntuhan blok. Beban kerja maksimum kelompok tiang adalah pada tiangdiameter 15 cm dengan jarak antar tiang 3d, yaitu sebesar 13.288 kN. Desainkemiringan lereng mempengaruhi terhadap tinggi timbunan (H),penggelinciran, kapasitas dukung geosintetik dan tekanan tanah timbunan.Kedalaman tanah di bawah timbunan (h) mempengaruhi terhadapkeruntuhan geser timbunan dan perasan lateral. Rehabilitasi longsortimbunan dipilih yang menggunakan plat beton dan tiang kayu (cerucuk)lebih ekonomis biayanya daripada penggunaan geosintetik dan penggantiangorong-gorong.
REHABILITASI LONGSORAN (SLIDE) PADA BADAN JALAN DI ATAS TIMBUNAN TINGGI PADA RUAS JALAN SIMPANG KALIANDA – BAKAUHENI PROVINSI LAMPUNG Kurnia, Ade; Surjandari, Niken Silmi; As’ad, Sholihin
Jurnal Teknik Sipil Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Teknik Sipil
Publisher : Jurnal Teknik Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Latar Belakang: Kondisi topografi provinsi Lampung yang berbukit dan berlembah adalah salah satu masalah, karena banyak terbentuk jalan  di atas timbunan tinggi, yang secara teknis mempunyai resiko terjadinya amblasan dan longsoran.  Terjadi amblas badan jalan dan longsor pada ruas jalan nasional 020 (Simpang Kalianda – Bakauheni) tepatnya pada Km. 80+200 yang berada dalam wilayah kabupaten Lampung Selatan.  Perlu dipilih teknik rehabilitasi penanganan kerusakan badan jalan akibat tersebut yang cepat waktu pelaksanaannya, kuat dalam kualitasnya dan ekonomis.Metode:  Melakukan analisis perhitungan desain dalam teknik penanganan rehabilitasi longsoran.  Tahapan analisis meliputi desain plat beton sebagai alas dasar timbunan baru dengan perkuatan cerucuk kayu gelam dengan tujuan menahan penurunan yang terjadi akibat adanya keruntuhan kembali pada tanah timbunan eksisting.  Metode alternatif selanjutnya adalah dengan menggunakan geosintetic sebagai pemisah dan berfungsi untuk menambah kapasitas dukung tanah pada timbunan.Hasil:  Menggunakan dimensi pondasi plat beton sebagai penahan sisa keruntuhan, yaitu panjang = 12 m, lebar = 7 m dan tebal = 30 cm.  Kapasitas dukung tanah di bawah pondasi plat beton sebesar 58.062,25 kN masih mampu untuk memikul beban gross sebesar 11.355,52 kN di atasnya.  Kapasitas ijin kelompok tiang cerucuk dengan jarak tiang 2d mempunyai keruntuhan blok. Beban kerja maksimum kelompok tiang adalah pada tiang diameter 15 cm dengan jarak antar tiang 3d, yaitu sebesar 13.288 kN.  Desain kemiringan lereng mempengaruhi terhadap tinggi timbunan (H), penggelinciran, kapasitas dukung geosintetik dan tekanan tanah timbunan.  Kedalaman tanah di bawah timbunan (h) mempengaruhi terhadap keruntuhan geser timbunan dan perasan lateral.  Rehabilitasi longsor timbunan dipilih yang menggunakan plat beton dan tiang kayu (cerucuk) lebih ekonomis biayanya daripada penggunaan geosintetik dan penggantian gorong-gorong. Kata kunci:      longsoran, kapasitas dukung, pondasi plat, tiang cerucuk, geotekstil.
Implementasi Fungsi Pengawasan (Controling) DPRD terhadap Pelaksanaan APBD di Bidang Pendidikan Kurnia, Ade; Sudirman, Sudirman; Tira, Reka Asmi
IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Vol 3 No 2 (2023): IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/ijoce.v3i2.8637

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta kendala yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di bidang pendidikan Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dibidang pendidikan terdiri atas: (a). Pengawasan dalam mekanisme penetapan pagu anggaran; (b). Pengawasan dalam mengukur tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan APBD; (c). Pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan dengar pendapat, rapat kerja, reses dan kegiatan lainnya; (d). Indikator kinerja dan target pengawasan untuk menilai dan memastikan bahwa anggaran benar-benar terserap efektif; (e). Sistem pengawasan, mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan APBD. Kendala yang dihadapi DPRD terhadap pelaksanaan APBD lebih menyangkut pada individu anggota DPRDnya, seperti latar belakang pendidikan serta pekerjaan anggota DPRD sebelumnya. Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan fungsi pengawasan DPRD pada APBD di bidang Pendidikan di Kota Payakumbuh secara umum sudah baik Kata Kunci: DPRD, Pendidikan, Pengawasan.
PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN INTERNET MELALUI PROGRAM LITERASI DIGITAL Pariyatin, Yeni; Hendryawan, Paschal; Nursyahidah, Adhya; Kurnia, Ade; Fitriani, Nadia; Nurhakim, Irfan; Darmawan, Mochamad Ab Rizky; Hidayat, Muhamad Saepul; Solihah, Annisa Siti; Hesti, Hesti; Falah, Romy Rohmatul; Wildan, Muhammad; Fadlurrohman, Muhamad Daffa; Rizki, Angga M; Rachman, Bella Putriyani; Haerani, Wilda; Praditya, Salman; Aziz, Fajar Abdul; Nurhakim, Rizal; Athfaal, Khoirul
Jurnal PkM MIFTEK Vol 5 No 1 (2024): Jurnal PkM MIFTEK
Publisher : Institut Teknologi Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33364/miftek/v.5-1.1477

Abstract

Di era digital saat ini, akses dan pemahaman tentang literasi digital menjadi kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi. Desa Sirnagalih, sebuah komunitas pedesaan di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, Jawa Barat, menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi digital. Program literasi digital melalui seminar menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan internet secara sehat dan produktif. Kuliah Kerja Nyata Tematik 2023 Sekolah Tinggi Teknologi Garut, bertujuan memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Sirnagalih khususnya Kampung Babakan dan Depok dalam bentuk pengetahuan atau edukasi dan kegiatan seminar yang bertema tentang Berkembang Cerdas, Aman dan Membangun Kemampuan Literasi Digital. Hasil pembahasan menunjukkan program literasi digital melalui edukasi ke sekolah dan seminar dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat Kampung Babakan Depok Desa Sirnagalih dalam memanfaatkan internet yang cerdas aman secara umum mendapat tanggapan positif.
Ketidakberwenangan Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Transaksi  Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif Werleam, Hendrik; Kurnia, Ade
IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Vol. 5 No. 2 (2025): IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/q205sr22

Abstract

This study aims to examine the relative authority of the district court in examining derivative contract disputes in the Alternative Trading System (SPA), by examining Decision Number 357/Pdt.G/2020/PN Bdg jo. Number 655/PDT/2021/PT BDG. The main focus lies on the application of the principle of actor sequitur forum rei as regulated in Article 118 paragraph (1) HIR, which stipulates that civil lawsuits must be filed at the defendant's domicile. In this case, the defendant PT Valbury Asia Futures is domiciled in South Jakarta, while the lawsuit was filed with the Bandung District Court without any forum agreement or operational activities of the defendant in the area. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that there is no valid reason to set aside the relative competence provisions. Therefore, the district court has no legal basis to examine the case and is obliged to declare the lawsuit inadmissible (niet ontvankelijk verklaard). This study also confirms that legal protection for consumers is important, but cannot be used as a basis for ignoring the formal provisions of imperative jurisdiction. The conclusion of this study is that the arbitration clause is unfair or made without adequate understanding from the consumer (customer), the court can test the validity of the clause by referring to Articles 4 and 18 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law Number 8 of 1999. However, this must be proven first, not immediately becoming a basis for negating the validity of the arbitration clause.   Keywords: Court Incompetence, Derivative Contracts, Alternative Trading Systems
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Athfaal, Khoirul Aziz, Fajar Abdul Darmawan, Mochamad Ab Rizky Fadlurrohman, Muhamad Daffa Falah, Romy Rohmatul Fitriani, Nadia Haerani, Wilda Hendryawan, Paschal Hesti Hesti Hidayat, Muhamad Saepul Leu, Urbanus Uma Muhammad Wildan Niken Silmi Surjandari Nurhakim, Irfan Nurhakim, Rizal Nursyahidah, Adhya Praditya, Salman Rachman, Bella Putriyani Rizki, Angga M Sholihin As’ad Solihah, Annisa Siti Sudirman Sudirman Tira, Reka Asmi Werleam, Hendrik Yeni Pariyatin