Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

DESAIN SISTEM PENGGAJIAN BERBASIS POINT Endah Murtiana Sari; Purwanto S.K
Eudaimonia Journal Psychology Vol. 1 No. 01 (2024): Eudaimonia Journal Psychology Universitas Sains Indonesia
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan industri saat ini sangat beragam, sehingga menuntut pengelolaan yang lebih profesional. Gaji merupakan bagian penting dalam perkembangan industri karena dianggap sebagai sarana dalam mempertahankan aset sumber daya manusia. Penyusunan desain gaji yang memiliki efek fairness dan dapat membedakan berat beban pekerjaan akan memberikan motivasi yang tinggi bagi karyawan. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan hasil kerja terbaik dan meningkatkan kinerjanya secara jangka panjang.  Penelitian ini bertujuan menyusun sistem penggajian berbasis point yang dikembangkan melalui HAY method. Melalui studi literatur dari penelitian terdahulu  penelitian ini menghasilkan desain sistem penggajian berbasis point yang dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan desain gaji bagi industri secara dinamis. Hasil dari penelitian ini adalah desain gaji berbasis point yang dapat dikembangkan dengan mudah oleh pelaku industri di bidang gaji dalam mengembangkan sistem penggajian yang fairness dan dapat memberikan motivasi tinggi kepada karyawan.Penelitian ini merupakan penelitian awal yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dalam organisasi masing-masing
Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Mitra Pengusaha Kualifikasi Kecil dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur di Kabupaten Sorong Sutikno, Sutikno; Irawan, Agustinus Purna; Murtiana, Endah
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4951

Abstract

(Factors Affecting the Performance of Small Business Partners in Infrastructure Project Development in Sorong Regency) Kebijakan otonomi khusus (Otsus) yang memberikan kelonggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan langsung hingga dengan nilai penggadaan mancapai maksimal dua miliar rupiah, hal ini membuka peluang bagi keterlibatan pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil dalam proyek infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan di kabupaten sorong, Papua Barat Daya. Konsekuensi implementasi kebijakan ini menemui berbagai tantangan. Minimnya pengetahuan teknis dan manajerial dari para penyedia jasa pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil seringkali menyebabkan pekerjaan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR), maraknya praktik subkontrak tidak resmi, hingga mutu konstruksi yang tidak memenuhi standar teknis. Tingkat kepuasan masyarakat pun rendah akibat cepat rusaknya infrastruktur yang dibangun. Pemerintah daerah belum memiliki instrumen evaluasi yang terukur untuk menilai kinerja proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pengusaha pengusaha lokal dengan dengan kualifikasi kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor penyebab rendahnya kualitas pekerjaan oleh pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil, sehingga dapat disusun strategi dalam mengatasi rendahnya kualitas serah terima pekerjaan. Melalui metode kualitatif dalam bentuk literature review dan indepth interview penelitian ini menghasilkan faktor yang dianggap mempengaruhi rendahnya kualitas serah terima proyek oleh pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi penyusunan indikator kinerja berbasis faktor yang dihasilkan. Abstract The special autonomy policy, which provides flexibility in the procurement process for goods and services, including direct appointments with procurement values reaching a maximum of two billion rupiah, has opened up opportunities for the involvement of local entrepreneurs with low qualifications in infrastructure projects, particularly road construction in Sorong Regency, Southwest Papua. The implementation of this policy has faced various challenges. The lack of technical and managerial knowledge among service providers with low qualifications often results in work that does not comply with the Terms of Reference (TOR), the prevalence of informal subcontracting practices, and construction quality that does not meet technical standards. Public satisfaction is also low due to the rapid deterioration of the infrastructure being built. The local government does not yet have a measurable evaluation instrument to assess the performance of projects carried out by local entrepreneurs with low qualifications. This study aims to explore the factors causing the low quality of work carried out by local entrepreneurs with low qualifications, so that strategies can be developed to address the low quality of work handovers. Through qualitative methods in the form of literature reviews and in-depth interviews, this study produces factors that are considered to influence the low quality of project handovers by local entrepreneurs with low qualifications. This research can be utilized by local governments in developing strategies for compiling performance indicators based on the resulting factors.