Garuda - Garba Rujukan Digital

The Validity of Interfaith Marriages According to MA No. 1400K/Pdt/1986 Perspectives on Islamic Jurisprudence Makdura, Siti Kurniawati; Juhanis, Hasan Bin; Rapung, Rapung
Journal of Family Law and Islamic Court Vol. 2 No. 3 (2024): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jflic.v2i3.16880

This research discusses the law on interfaith marriage according to the Supreme Court No. 1400K/Pdt/1986 and the perspective of Islamic jurisprudence. The method used in this research is the library research method, namely research by studying and analyzing data obtained from library sources such as books, papers, articles, journals and so on which relate to the law of interfaith marriage, so that you will get exact data. Then the data was copied and compiled into a thesis after careful research. The results of this research can be concluded that, the first: There is not a single regulation, be it religious regulations or legislation that allows or requires marriages of different religions. Because the Supreme Court decision No. 1400K/Pdt/1986, does not have strong legal legality as a legal source for interfaith marriages. The second: The law on interfaith marriage is divided into several parts from the perspective of Islamic jurisprudence, namely: The law is for Muslim men to marry women from people of the book, that is, most scholars tend to allow such marriages and some of them only consider it a harbinger. The law on marriage between Muslim men and polytheist women is that the scholars agree that it is forbidden for a Muslim man to marry a polytheist woman. The law for Muslim women marrying non-Muslim men is that Islamic legal experts consider this marriage to be prohibited by Islam, whether the prospective husband is from people of the book (Jews and Christians) or adherents of other religions who have holy books such as Hinduism and Buddhism or adherents of other religions. beliefs that do not have a holy book. Muslim women cannot marry men other than those of their religion, whether from the people of the book or others under any circumstances.

Annulment of Marriage Due to Identity Forgery in the Perspective of Islamic Law Apriyani, Eka Putri; Muchtar, M Ilham; Rapung, Rapung
Journal of Family Law and Islamic Court Vol. 3 No. 1 (2024): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jflic.v3i1.16919

Marriage is an inner birth bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One True Godhead. Marriage must be carried out in accordance with the Shari'a and comply with its conditions and harmony. And if it does not meet the conditions and get along well, then the marriage will be void. The formulation of the problem in this study is how the picture of identity forgery in marriage and how the Islamic legal perspective related to marriage annulment due to identity forgery. This research is classified as Library Research research with a qualitative approach, meaning that this research does not go directly into the field in finding data sources. Library research is used to obtain written data relating to the object of research with the intention of being able to analyze identity forgery. The data sources used by researchers are primary data and secondary data then analyzed to obtain conclusions and aim to reveal describing the data obtained. The results of this study are, first: Based on the Law on Marriage No.1 of 1974 Article 2 paragraph 1 where "Marriage is valid, if it is carried out according to the law of each religion and belief", but the marriage will be annulled if it gives false information, false testimony, false letters and other false provisions. Second: In the perspective of Islamic law and in the eyes of the state falsification of identity in marriage is not justified (legalized), because it is not in accordance with the Shari'a and does not fulfill its pillars and conditions. It can be seen in article 22 of the UUP which reads "Marriage can be annulled if the parties do not meet the conditions for consummating the marriage". Likewise with the hadiths and postulates of shahih and the rules of fiqhiyah that indicate the annulment of the marriage.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pakaramula di Desa Tonasa, Takalar Fitra Rahmayana, Kurnia; Muchtar, M Ilham; Rapung, Rapung
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 4 (2025): APRIL 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi pakaramula dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi pakaramula di desa Tonasa, Takalar. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum sebagai responden utama dalam penelitian. Hasil yang didapatkan bahwa Pakaramula merupakan tradisi masyarakat Desa Tonasa, Takalar yang dilakukan sekali dalam setahun sebelum masyarakat memanen padi (angngalle ase), tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur terhadap hasil padi yang ditanam dan jika tradisi ini tidak dilakukan masyarakat menganggap akan berdampak buruk pada kesehatan dan hasil panen berikutnya. Proses pelaksanaan tradisi ini diawali dari attoa ase (melihat atau mengunjungi padi), accinik allo bajik (melihat hari baik), ammutara (mendo’akan padi), akkatto (awal mula panen padi), ni pabattu (membaca do’a), ni panaik ri pa’makkang (disimpan dilumbung padi) dan nganre-nganre (makan bersama). Dalam pandangan hukum Islam, tradisi ini tidak mengandung unsur kesyirikan secara mutlak karena pada prinsipnya tidak ada penyembahan kepada selain Allah SWT, akan tetapi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Meski demikian, hal itu menjadi tantangan bagi tokoh agama setempat untuk selalu melakukan pendampingan agar tradisi tersebut tetap sesuai tujuan awal dan tidak menyelesihi ajaran Islam.

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG UANG PANAI’ DI DESA EMBONATANA SEKO KAB. LUWU UTARA Abdul, Abdul; Juhanis, Hasan Bin; Rapung, Rapung
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21494

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang uang panai’ di Desa Embonatana kab. Luwu Utara. Dalam penelitain ini, penulis merumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana gambaran tradisi Uang Panai’ di masyarakat Seko, Desa Embonatana? 2) Bagaimana pandangan masyarakat Seko, Desa Embonatana Kebupaten Luwu Utara Terkait Uang panai’? Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dari data primer yaitu informasi dalam masyarakat Desa Embonatana dan dari buku-buku fikih, sedangkan data skunder yaitu buku, jurnal, makalah, artikel-artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: 1) pandangan masyarakat tentang uang panai tetap diberlakukan dalam prosesi pelamaran calon pengantin Wanita sebagai salah satu warisan budaya dan tradisi di Sulawesi selatan, namun tetap dalam koridor memberi kamudahan dan keringanan kepada pihak laki-laki. 2) Adapun tradsi uang panai’ di Desa Embonatana Nampak bahwa persoalan uang panai’ dalam pernikan bukanlah hal yang dapat menjadi bobot menakutkan bagi pihak -pihak yang ingin menikah, sebagaimana yang ada pada daerah-daerah lain di Sulawesi selatan. Akan tetapi, masyarakat desa Embonatana memberikan jalan keluar dan keringan dalam hal uang panai’ tersebut. Kata kunci : Pandangan, Masyarakat, uang panai

DAMPAK LINGKUNGAN MINORITAS TERHADAP KETAATAN KELUARGA MUSLIM PADA SYARIAT (STUDI KASUS KEL. INAUGA, DISTRIK WANIA, KAB. MIMIKA) Ramadhany, Anisha Rizky Awallia; Juhanis, Hasan bin; Rapung, Rapung
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22728

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan di Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika (September-Desember 2024). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga, serta dokumentasi dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya dilema dalam praktik toleransi beragama, rendahnya pengetahuan agama di kalangan remaja Muslim, serta upaya keluarga memperkuat identitas keislaman melalui pendidikan agama di rumah. Faktor penghambat ketaatan meliputi batas toleransi yang tidak jelas dan minimnya pendidikan agama sejak dini, sedangkan faktor pendukung adalah meningkatnya kesadaran beragama, peran rumah sebagai pusat pendidikan, dan fasilitas keagamaan yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan edukasi mengenai batas toleransi dari tokoh agama, perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, partisipasi aktif remaja dalam kegiatan keagamaan, serta dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana keagamaan. Kata kunci: Lingkungan Minoritas, Ketaatan, Keluarga Muslim, Syariat Islam.

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG UANG PANAI’ DI DESA EMBONATANA SEKO KAB. LUWU UTARA Abdul, Abdul; Juhanis, Hasan Bin; Rapung, Rapung
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21494

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang uang panai’ di Desa Embonatana kab. Luwu Utara. Dalam penelitain ini, penulis merumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana gambaran tradisi Uang Panai’ di masyarakat Seko, Desa Embonatana? 2) Bagaimana pandangan masyarakat Seko, Desa Embonatana Kebupaten Luwu Utara Terkait Uang panai’? Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dari data primer yaitu informasi dalam masyarakat Desa Embonatana dan dari buku-buku fikih, sedangkan data skunder yaitu buku, jurnal, makalah, artikel-artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: 1) pandangan masyarakat tentang uang panai tetap diberlakukan dalam prosesi pelamaran calon pengantin Wanita sebagai salah satu warisan budaya dan tradisi di Sulawesi selatan, namun tetap dalam koridor memberi kamudahan dan keringanan kepada pihak laki-laki. 2) Adapun tradsi uang panai’ di Desa Embonatana Nampak bahwa persoalan uang panai’ dalam pernikan bukanlah hal yang dapat menjadi bobot menakutkan bagi pihak -pihak yang ingin menikah, sebagaimana yang ada pada daerah-daerah lain di Sulawesi selatan. Akan tetapi, masyarakat desa Embonatana memberikan jalan keluar dan keringan dalam hal uang panai’ tersebut. Kata kunci : Pandangan, Masyarakat, uang panai

DAMPAK LINGKUNGAN MINORITAS TERHADAP KETAATAN KELUARGA MUSLIM PADA SYARIAT (STUDI KASUS KEL. INAUGA, DISTRIK WANIA, KAB. MIMIKA) Ramadhany, Anisha Rizky Awallia; Juhanis, Hasan bin; Rapung, Rapung
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22728

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan di Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika (September-Desember 2024). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga, serta dokumentasi dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya dilema dalam praktik toleransi beragama, rendahnya pengetahuan agama di kalangan remaja Muslim, serta upaya keluarga memperkuat identitas keislaman melalui pendidikan agama di rumah. Faktor penghambat ketaatan meliputi batas toleransi yang tidak jelas dan minimnya pendidikan agama sejak dini, sedangkan faktor pendukung adalah meningkatnya kesadaran beragama, peran rumah sebagai pusat pendidikan, dan fasilitas keagamaan yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan edukasi mengenai batas toleransi dari tokoh agama, perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, partisipasi aktif remaja dalam kegiatan keagamaan, serta dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana keagamaan. Kata kunci: Lingkungan Minoritas, Ketaatan, Keluarga Muslim, Syariat Islam.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search