Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA)
Amalia Pratiwi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS KEBIJAKAN HAM DI INDONESIA DALAM KASUS FERDY SAMBO: TANTANGAN PENEGAKAN KEADILAN Amalia Pratiwi; Ragilia Dwi; Rika Dewi; Rahma Apasha; Fatkhuri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i3.7345

Abstract

Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia. Hak itu berupa hak untuk didengarkan, dihargai, dihormati dan hak untuk hidup. Meskipun telah diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM ini masih saja terus berjalan. Salah satunya adalah perampasan hak hidup seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelanggaran terhadap HAM dengan berfokus pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat atau yang lebih dikenal dengan Brigadir J. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan berdasarkan pendekatan studi kasus. Studi kasus memudahkan penulis dalam mengidentifikasi permasalahan HAM yang terjadi di Indonesia serta metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur sebagai landasan untuk berpikir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang mutlak dan dilindungi oleh instrumen hukum di berbagai negara. Namun pembunuhan berencana terhadap Ferdi Sambo mengungkap adanya penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada pelanggaran hak hidup. Kajian ini juga berfokus pada peran penegak hukum dalam menjamin keadilan bagi korban dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
The Analysis of Tempo Media Criticism of the Two Periods of Jokowi's Government (2014-2024): Nawadosa Jokowi Magazine: Analysis of Tempo Media Criticism of the Two Periods of Jokowi's Government (2014-2024): Nawadosa Jokowi Magazine Tia Nur Aisyah; Alifah Jasmine Kallista Remanu; Kayla Salsabilla Farroza; Amalia Pratiwi; Fatkhuri
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum3378

Abstract

This study aims to analyze the role of Tempo media in critiquing Joko Widodo's government during two terms (2014-2019 and 2019-2024), focusing on the construction of criticism against government policies. The research employs a qualitative method with a literature study approach and interviews. Data collection techniques involve analyzing articles, journals, and official sources from Tempo. The findings indicate that Tempo employs various consistent and structured criticism patterns, with framing that highlights key issues from the "18 major sins" of the Jokowi administration. The discussion reveals that Tempo's reporting serves not only as criticism but also as a tool to influence public opinion and maintain media independence amidst rapidly changing political dynamics. The conclusion of this study emphasizes that Tempo media plays a significant role in shaping critical narratives against the government and contributes to public discourse in Indonesia.
ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN UU POKOK AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 TERHADAP KONFLIK TANAH ADAT DI IBU KOTA NUSANTARA Azka Alycia Yahya; Amalia Pratiwi; Santi Mulyady; Dr. Nurdin; Fullah Jumaynah, M.I.P
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/cj2yx458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). No. 5 Tahun 1960 terhadap konflik tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara khusus studi ini mengkasi sejauh mana prinsip keadilan agraria UUPA mampu melindungi hak masyarakat adat di tengah pembangunan strategis nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana data dikumpulkan melalui studi literatur yang bersumber dari berbagai tulisan ilmiah terdahulu yang relevan. Dengan menggunakan teori konflik milik Karl Marx peneliti berusaha untuk memahami pertentangan kepentingan dan relasi kekuasaan struktural antara negara, investor dan masyarakat adat. Hasilnya adalah implementasi UUPA di IKN bersifat kontradiktif. Meskipun UUPA mengakui Hak Ulayat, namun pengakuan tersebut bersifat kondisional dan mudah dibantah dengan doktrin Hak Menguasai dari Negara (HMN) atas nama kepentingan nasional. Lambatnya pendaftaran hak Ulayat membuat masyarakat adat membuat komunitas masyarakat adat rentan atas klaim tanah negara. Hal ini kemudian diperburuk oleh pendekatan top-down dimana pemerintah minim melibatkan masyarakat adat. Konflik ini merupakan manifestasi pertarungan struktural antara kelas yang menguasai sumber daya dan masyarakat rentan, memperlihatkan bahwa UUPA memiliki celah hukum yang melegitimasi pengambilalihan lahan.
Co-Authors Alifah Jasmine Kallista Remanu Azka Alycia Yahya Dr. Nurdin Fatkhuri, Fatkhuri Fullah Jumaynah, M.I.P Kayla Salsabilla Farroza Ragilia Dwi Rahma Apasha Rika Dewi Santi Mulyady Tia Nur Aisyah