Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.432
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Ius Poenale Kartika: Jurnal Studi Keislaman Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) Postmodernism
Kholik, Muhamad Abdul
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Dilema Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara dalam Negara Hukum Demokratis Kholik, Muhamad Abdul; Zulfaidah, Rena; Septiani, Ernida
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v3i3.1707

Abstract

This article aims to analyze the dilemma of criminal liability of public officials within the framework of a democratic rule of law, particularly concerning the phenomenon of criminalization of public policies in Indonesia. The main issues examined include the conceptual boundaries between policy errors and criminal acts, the problems in applying criminal law to public policies, and the formulation of an ideal and just model of criminal liability for public officials. This research employs a normative juridical method with conceptual, statutory, and case approaches by analyzing the New Indonesian Criminal Code, relevant regulations, and legal doctrines in criminal and administrative law. The results show that criminal prosecution of public officials is often conducted without clear parameters, leading to fear in decision-making and hindering bureaucratic innovation. It is found that state financial loss alone cannot automatically serve as a basis for criminal liability without proof of fault, abuse of authority, and malicious intent. The study emphasizes the importance of separating legal regimes between administrative, civil, and criminal law by placing criminal law as ultimum remedium. The ideal model proposed is a criminal liability system based on constitutional parameters that require proof of mens rea, intentional abuse of authority, and personal benefit. The study concludes that law enforcement against public officials must be carried out proportionally and fairly to prevent the criminalization of policies while still ensuring accountability for officials who genuinely commit criminal acts.
Konstitusionalitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kebijakan Publik yang Berimplikasi Pidana Kholik, Muhamad Abdul; Zulfaidah, Rena; Hakim, Subqi Muhammad Fadhilah
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v4i1.1709

Abstract

This study examines the constitutionality of imposing criminal sanctions on public policies that have criminal implications. The research is motivated by the increasing phenomenon of policy criminalization, which has created legal uncertainty for public officials in performing governmental duties. The objectives of this study are to analyze the constitutional limits of criminal liability in public policy, to identify the legal problems arising from the criminalization of policy, and to formulate an ideal model for the application of criminal sanctions in accordance with the principles of the rule of law. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through library research involving legislation, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings reveal that not every public policy resulting in loss can be criminalized, but must meet constitutional parameters such as the existence of mens rea, abuse of authority, real and measurable loss, and clear violation of law. The practice of criminalizing public policy generates various problems, including over-criminalization, chilling effects on decision-making, and conflicts between administrative discretion and criminal law enforcement. This study concludes that the application of criminal sanctions to public policy must be positioned as ultimum remedium through the synchronization of administrative law, constitutional law, and criminal law. The proposed ideal model emphasizes the prioritization of administrative sanctions and the formulation of clear legal parameters to ensure that law enforcement remains constitutional, proportional, and supportive of effective governance.
Perlindungan Konsumen Digital: Hubungan Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, dan Kewenangan Negara dalam Era Digital Kholik, Muhamad Abdul; Syifa, Dian May; Zulfaidah, Rena
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4978

Abstract

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mengubah pola transaksi masyarakat sekaligus melahirkan berbagai risiko hukum, seperti penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, dan manipulasi informasi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan konsumen digital dalam perspektif hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum tata negara; mengevaluasi efektivitas sanksi pidana terhadap pelanggaran hak konsumen; serta mengkaji kewenangan negara dalam pengawasan ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistem melalui analisis regulasi serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat perangkat hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat kekosongan norma, disharmoni pengaturan, serta kelemahan penegakan hukum. Sanksi pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, namun menghadapi kendala pembuktian digital dan proporsionalitas efek jera. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara menghambat efektivitas pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi hukum yang integratif melalui harmonisasi regulasi, penguatan sanksi yang proporsional, dan penataan desain kelembagaan guna menjamin perlindungan konsumen digital secara komprehensif
Perlindungan Hak Konstitusional Korban Kejahatan Siber melalui Hukum Pidana dalam Perspektif UUD 1945 dan Regulasi ITE Nurhakim, Irfan; Sulastri, Dewi; Kholik, Muhamad Abdul; Hakim, Subqi Muhamad Fadhilah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5349

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong eskalasi kejahatan siber yang secara langsung mengancam hak konstitusional warga negara, terutama hak atas kepastian hukum, perlindungan diri, rasa aman, dan privasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak konstitusional korban kejahatan siber melalui hukum pidana dalam perspektif UUD 1945 dan regulasi ITE, sekaligus menilai efektivitas dan kelemahan implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan secara selektif pendekatan kasus, berfokus pada pengkajian UUD 1945, UU ITE (terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024), KUHP baru, KUHAP, serta literatur dan praktik penegakan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun landasan konstitusional dan kerangka normatif telah tersedia, konstruksi regulasi masih dominan berorientasi pada pelaku (offender-oriented), sementara dimensi perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi pusat desain hukum pidana siber. Analisis juga menemukan berbagai hambatan implementatif, seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat, tumpang tindih norma, dan minimnya mekanisme pemulihan hak korban. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi hukum pidana siber yang secara eksplisit berorientasi pada korban (victim-oriented) berbasis konstitusi, dengan menempatkan pemenuhan dan pemulihan hak konstitusional korban sebagai tujuan utama penegakan hukum di era digital
Pertanggungjawaban Administratif dan Pidana dalam Penyalahgunaan Wewenang pada Kebijakan Ekonomi Daerah Islam, Gita Faddillah; Sulastri, Dewi; Kholik, Muhamad Abdul; Hakim, Subqi Muhammad Fadhilah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5504

Abstract

Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban administratif dan pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah di Indonesia dengan fokus pada potensi tumpang tindih dan kriminalisasi kebijakan dalam rezim desentralisasi fiskal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis analisis terhadap UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Tipikor, KUHP Nasional baru, serta regulasi disiplin ASN dan mekanisme pengawasan internal-eksternal. Hasil menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah dimanifestasikan melalui misfeasance, malfeasance, dan nonfeasance dalam pengelolaan anggaran, pengadaan, perizinan, dan skema bantuan ekonomi yang berdampak pada kerugian keuangan daerah dan erosi kepercayaan publik. Pertanggungjawaban administratif menyediakan jalur korektif-preventif melalui sanksi disiplin dan pemulihan kerugian, sedangkan pertanggungjawaban pidana digunakan ketika terbukti adanya mens rea untuk memperkaya diri/pihak lain dan kerugian negara yang nyata. Analisis juga menemukan bahwa batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana kerap kabur sehingga memicu fenomena criminalization of policy dan efek jera negatif terhadap diskresi kebijakan yang sah. Kesimpulannya, sinkronisasi yang tegas antara hukum administrasi dan hukum pidana, penguatan desain pengawasan, serta pedoman penilaian diskresi yang jelas merupakan prasyarat untuk menegakkan akuntabilitas tanpa mematikan inovasi kebijakan ekonomi daerah
Diskresi Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi dan Batasan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Fikhruhu, Muhammad Dzaky; Sulastri, Dewi; Ridho, Muhammad Ilham; Kholik, Muhamad Abdul
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5725

Abstract

Penelitian ini mengkaji diskresi pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan batasan pertanggungjawaban pidana pejabat dalam perspektif hukum administrasi negara, dengan fokus pada ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas kebijakan pasca-pandemi dan tuntutan kepastian hukum serta akuntabilitas keuangan negara. Tujuan penelitian adalah menganalisis ruang lingkup diskresi ekonomi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 dan regulasi terkait, mengidentifikasi batasan normatif AUPB dalam penggunaannya, serta memetakan konstruksi pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan diskresi dalam rezim KUHP dan UU Tipikor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap peraturan, putusan PTUN, Pengadilan Tipikor, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, serta laporan lembaga pengawas keuangan dan pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, ruang diskresi dalam kebijakan fiskal, moneter, dan APBN sangat luas tetapi tidak diimbangi mekanisme implementasi AUPB yang efektif, sehingga banyak kebijakan subsidi, tax holiday, dan refocusing anggaran beroperasi dalam grey area yang rawan penyalahgunaan. Kedua, batasan hukum diskresi yang secara normatif telah dirumuskan melalui asas kepastian hukum, proporsionalitas, transparansi, dan kewajiban berkonsultasi belum berjalan konsisten, tercermin dari temuan BPK/BPKP dan banyaknya pembatalan diskresi oleh PTUN. Ketiga, pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan diskresi masih menghadapi disparitas antara sanksi administratif dan pidana serta kesulitan pembuktian unsur “melawan hukum”, sehingga sebagian besar kasus berhenti pada ranah disiplin, sementara hanya sebagian yang berlanjut sebagai tipikor, dengan implikasi negatif bagi iklim investasi dan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi integratif hubungan HAN–pidana dan pembentukan kerangka normatif khusus diskresi ekonomi.
Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dari Penyalahgunaan Kewenangan Pemerintah: Kajian Administratif dan Pidana Rahma, Dhea Maulidina; Sulastri, Dewi; Kholik, Muhamad Abdul; Farras, Raihan Muhammad; Syifa, Dian May
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6161

Abstract

Pelaku usaha memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional, tetapi dalam praktik masih rentan dirugikan oleh penyalahgunaan kewenangan pemerintah dalam bentuk hambatan perizinan, perlakuan diskriminatif, pungutan liar, dan intervensi administratif yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penyalahgunaan kewenangan terhadap pelaku usaha, menelaah mekanisme perlindungan hukum administratif yang tersedia, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum subjektif bagi pelaku usaha dalam hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan putusan yang relevan, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mekanisme Ombudsman, dan PTUN telah menyediakan instrumen perlindungan administratif, tetapi pelaksanaannya masih cenderung formalistik, lambat, dan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian usaha secara efektif. Pada saat yang sama, penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur dapat beririsan dengan tindak pidana korupsi, khususnya ketika terkait gratifikasi, pemerasan, atau penyalahgunaan jabatan, namun penegakan hukumnya masih lebih berorientasi pada kerugian negara dibanding kerugian pelaku usaha. Temuan penelitian menegaskan perlunya penguatan sinergi administratif-pidana, perlindungan saksi dan korban yang lebih nyata, percepatan jalur pengaduan, serta transparansi perizinan agar perlindungan hukum bagi pelaku usaha tidak berhenti pada tataran normatif.
Co-Authors Ade Maulana Alifi, Adif Azazy, Yusup Farras, Raihan Muhammad Fikhruhu, Muhammad Dzaky Hakim, Subqi Muhamad Fadhilah Hakim, Subqi Muhammad Fadhilah Hermawan, Muhammad Zalfa Azmi Islam, Gita Faddillah Najmudin, Deden Nurhakim, Irfan Rahma, Dhea Maulidina Rajak, Rahmat Ridho, Muhammad Ilham Romadhoni, Kholid Rosidin, Utang Sanmas, Abu Septiani, Ernida Sulastri, Dewi Syifa, Dian May Zulfaidah, Rena