Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Ilmu Hukum Prima Lugawiyyat Journal Evidence Of Law Jurnal Cakrawala Akademika
Soleh, Moh
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Penerapan Prinsip Persaingan Usaha Atas Pelaksanaan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Prasetia, Ira Kurnia; Soleh, Moh
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the context of developing MSMEs in the world of E-commerce, the Government also provides government goods/services procurement platform facilities that can be accessed by MSME business people to take part in providing goods/services using a method termed Epurchasing or electronic purchasing. The existence of the Electronic Catalog and the EPurchasing process is intended as a media/platform and an easy alternative procurement process for actors procuring Government Goods/Services. A transparent and open Electronic Catalog creates a competitive business climate, encourages the development of product quality at reasonable product prices, thus encouraging growth in the performance of Domestic Business Actor partners. Apart from that, through the implementation of the Electronic Catalogue, the Government also obtains accurate reports on transactions for purchases of Goods/Services at Ministries/Institutions/Regional Governments.
PERAN BPOM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI YANG JELAS TERHADAP MAKANAN TIDAK BERLABEL OLEH UMKM DI DESA JARIN Septi, Nurdini Dwi; Soleh, Moh
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5829

Abstract

Edict No. 31, issued in 2018 by the Bureau of Food and Drug Scrutiny, mandates that all consumable items display a vital data label. The National Agency for Food and Drug Supervision (BPOM) is pivotal in advancing micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) throughout Indonesia. A Distribution Certification granted by BPOM is the primary condition allowing a product to bear the BPOM emblem on its packaging, signaling that the item has undergone a rigorous assessment and holds consumer-safe contents. This badge of approval bolsters public confidence in MSME goods, potentially amplifying their market stance and contributing to MSME economic growth. This research aims to delve into the regulations surrounding labeling food products by MSME operators in Jarin Village.
تطوير وسائط تعليم اللغة العربية على أساس جوجل سايت لتحسين تعلم املفردات لطالبالصف السادسبمدرسةالشاذلي االبتدائية اإلسالمية Soleh, Moh; Al-Anshori, Toriq
Lugawiyyat Vol 6, No 2 (2024): Lugawiyyat
Publisher : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/lg.v6i2.29817

Abstract

This research was motivated by observation data which showed the low learning outcomes of female students in grade VI Arabic language material. Researchers conducted research using a Research and Development approach to improve student learning outcomes. The objectives of this research are: (1) increase students' knowledge about the application of Google Sites learning to improve learning outcomes, and (2) increase students' knowledge about the use of Google Sites learning to improve learning outcomes. This research uses the ADDIE development model and was conducted at MI Tahfidz Asy Syadzili 4 Gondanglegi Malang. This research measures all areas of learning outcomes, namely cognitive, affective and psychomotor. Each research cycle shows improvements in all areas. Google Sites learning allows students to gain handson learning experience and improve student learning outcomes. Based on this data, it is recommended that teachers use Google Sites learning in Arabic language learning in class VI Mi Tahfidz Asy Syadzili 4 Gondanglegi Malang to improve student learning outcomes. Keywords: google sites, teaching media, vocabulary,
Tinjauan Hukum Terhadap Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam hubungan Kerja (Studi Kasus PT Sentosa Seal Surabaya) Umami, Risa; Soleh, Moh
Jurnal Cakrawala Akademika Vol. 2 No. 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : PT. Pustaka Cendekia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70182/jca.v2i1.511

Abstract

P enahanan ijazah oleh perusahaan terhadap pekerja merupakan bentuk pelanggran terhadap hak atas kepemilikan pribadi yang dilindungi oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis keabsahan tindakan penahanan ijazah oleh perusahaan dalam perspektif hukum positif Indonesia, dengan studi kasus PT Sentosa Seal Surabaya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah berbagai sumber hukum seperti Undang-undang Ketenagakerjaan, KUHPerdata, Undang-undang Hak Asasi Manusia, serta peraturan daerah dan peraturan menteri,terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan penahanan ijazah oleh perusahaan tidak memiliki dasr hukum dan bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945, pasal 1365 KUHPerdata, dan pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999. Selain itu, pasal 42 Perda Jawa Timur No 8 Tahun 2016 dan PERMEN No. M/5/HK.04.00/V/2025 secara tegas melarang penahanan dokumen pribadi oleh pemberi kerja. Penehanan ijazah tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pekerja secara hukum dan psikologis, tetapi juga menunjukkan ketimpangan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan pemahaman hukum bagi pekerja sanagt diperlukan guna mencegah terulangnya praktik yang merugikan tersebut.
Tinjauan Yuridis dalam  Kasus Memotret Orang Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial Nufus, Hayatun; Soleh, Moh
Jurnal Cakrawala Akademika Vol. 2 No. 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : PT. Pustaka Cendekia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70182/jca.v2i1.530

Abstract

Adanya perkembangan digital membuat munculnya permasalahan pemotretan individu tanpa izin untuk kepentingan komersial, seperti halnya kasus yang sedang terjadi pada akun tiktok @_wiwahh yaitu fotografer yang mengambil foto orang yang sedang berolahraga lalu memperjualbelikannya. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait bagaimana memotret orang tanpa izin untuk kepentingan komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pihak yang dipotret tanpa izin.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang pemotretan tanpa izin untuk kepentingan komersial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada individu yang dirugikan akibat praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum sudah diatur secara eksplisit, namun masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya di lapangan. Banyak individu tidak menyadari haknya atas potret, sementara penegakan hukumnya masih lemah karena keterbatasan pengawasan dan sosialisasi hukum. 
Perlindungan Hukum bagi Pekejerja yang dilarang Berserikat: Studi Kasus LBH Surabaya Firmansyah, Achmad Riski Dwi; Soleh, Moh
Jurnal Cakrawala Akademika Vol. 2 No. 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : PT. Pustaka Cendekia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70182/jca.v2i1.540

Abstract

Hak untuk berserikat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Namun dalam praktiknya, masih terdapat tindakan pengusaha yang melarang pekerja untuk membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja, yang merupakan bentuk pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaporan terhadap tindakan pelarangan berserikat, serta mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pengusaha yang melakukan pelarangan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini merujuk pada sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Dasar 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta didukung oleh studi kasus yang ditangani oleh LBH Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme hukum telah tersedia, penerapannya masih lemah karena keterbatasan penegakan hukum dan kendala kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan implementasi sanksi pidana menjadi krusial demi perlindungan hak konstitusional pekerja.
A Critical Analysis of Criminal Accomplice Provision in Employment Law Violations Sarta, Sarta; Soleh, Moh
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.132295

Abstract

The increasing use of artificial intelligence (AI), deepfake technology, and advanced medical procedures has transformed the landscape of biometric data, particularly facial features. This study examines the extent to which Indonesia’s Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) ensures legal certainty for altered biometric facial data, including digitally or medically modified images. Employing a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches, the paper interprets legal provisions, evaluates their adequacy, and compares them with international frameworks such as the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) and Singapore’s Personal Data Protection Act (PDPA). Findings reveal that the PDP Law classifies altered facial data as “specific personal data,” mandating explicit consent, robust security measures, and recognition of data subjects’ rights. The law’s extraterritorial scope further extends protection to Indonesian citizens’ data processed abroad. However, enforcement challenges persist, particularly in cross-border contexts and automated profiling. The novelty of this research lies in its focused analysis of altered biometric data as a unique legal category, coupled with comparative insights to address regulatory gaps. The study recommends strengthening implementing regulations, adopting AI-specific safeguards, and enhancing cross-border enforcement cooperation to ensure sustainable protection of biometric privacy in the digital era
IMPLIKASI HUKUM PIDANA KESEHATAN TERHADAP TENAGA MEDIS ATAS PEMBATASAN PRAKTIK ABORSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 Soleh, Moh; Nasser, M; Prasetyo, Boedi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.18862

Abstract

Pembatasan praktik aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa konsekuensi serius bagi tenaga medis, terutama dokter dan bidan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu. Meski aborsi diperbolehkan dalam keadaan tertentu, seperti darurat medis atau akibat pemerkosaan, aturan hukum yang berlaku sangat ketat. Jika tenaga medis melakukan aborsi di luar batas yang ditetapkan, mereka bisa terancam pidana, meskipun niatnya adalah menyelamatkan pasien atau atas dasar kemanusiaan.Dalam praktiknya, aturan yang belum sepenuhnya jelas ini bisa membuat tenaga medis ragu mengambil tindakan, karena takut berhadapan dengan hukum. Hal ini tentu bisa membahayakan pasien dan mengganggu pelayanan kesehatan. Karena itu, pemerintah perlu segera memberikan pedoman yang lebih rinci dan jelas, agar tenaga medis bisa bekerja dengan tenang, sesuai dengan hukum, tanpa takut dikriminalisasi. Penegakan hukum di bidang kesehatan harus adil, manusiawi, dan tetap melindungi hak semua pihak—baik pasien maupun tenaga medis.
Co-Authors Al-Anshori, Toriq Firmansyah, Achmad Riski Dwi Hayatun Nufus Nasser, M Prasetia, Ira Kurnia Prasetyo, Boedi Risa Umami Sarta, Sarta Septi, Nurdini Dwi