Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Papua Law Journal Musamus Law Review Jurnal Restorative Justice Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Animha Law Journal Jurnal Hukum Cassowary
Yuldiana Zesa Azis
Faculty Of Law Cenderawasih University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
TITIK TAUT HUKUM DALAM PERNIKAHAN BEDA KEWARGANEGARAAN: TANTANGAN DAN SOLUSI Limbong, Shella Agustin; Setiawati, Dini; Azis, Yuldiana Zesa
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.78

Abstract

Di era globalisasi, perkawinan antara orang-orang dengan kewarganegaraan berbeda semakin marak. Namun, perkawinan jenis ini juga menghadirkan masalah hukum yang rumit. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menemukan dan menganalisis titik taut hukum dalam perkawinan beda kewarganegaraan dan menyelesaikan masalah yang muncul. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis melalui penelitian literatur dan observasi lapangan. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen hukum dan literatur ilmiah terkait. Survei dan wawancara dengan pasangan suami-istri yang berasal dari berbagai negara merupakan sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah tanpa kewarganegaraan sering menghadapi masalah hukum seperti status hukum pasangan, hak-hak waris, dan migrasi. Akibatnya, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang tepat.Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang hukum perkawinan. Kata Kunci : Titik Taut, Perkawinan, Beda kewarganegaraan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBAYARAN AKIBAT FAILURE ORDER DI PAPUA SELATAN. Azis, Yuldiana Zesa; Ali Muddin, Ahmad; Werelubun, Ignatia Astrella; Duwila, Rusli; Samderubun, Fabilio Alfrento; jehau, aurelia
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i2.180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat gagalnya pemesanan barang atau jasa di Papua Selatan serta mekanisme pengembalian pembayaran yang telah dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen di Papua Selatan memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian uang apabila terjadi kegagalan pemesanan yang disebabkan oleh pelaku usaha.
Kerjasama Pemerintah Dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Barang Atau Jasa Yang Diperdagangkan Yuldiana Zesa Azis; Jaya Setiawan Sinaga
Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i2.6112

Abstract

Penelitian ini berangkat dari maraknya fenomena kerugian yang dialami konsumen di era digital saat ini. Untuk menekan jumlah kerugian yang dialami konsumen, pada UU Perlindungan konsumen telah mengamanatkan pemerintah untuk memberi perlindungan bagi konsumen, yang diwujudnyatakan dengan berdirinya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan LPKSM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen; dan kerjasama pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan ialah dengan mengginakan metode normatif. Hasil yang diperoleh ialah bentuk pengawasan dengan cara penelitian, pengujian, dan /survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untuk menghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbutan curang, dan kerjasama pemerintah dengan LPSKM dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan yakni untuk mengetahui adanya perbuatan pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen.
Menakar Keselarasan Hukum Nasional Terhadap Instrumen Internasional Dalam Pemenuhan Hak Access To Justice Masyarakat Adat Yuldiana Zesa Azis; Marlyn Jane Alputila; Emiliana Bernadina Rahail; Nasri Wijaya; Ahmad Ali Muddin
Jurnal Restorative Justice Vol. 10 No. 1 (2026): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v10i1.7811

Abstract

Indigenous peoples in Indonesia systematically face normative and structural barriers that trigger the marginalization of their living spaces and the failure to fulfill their right to justice. This study aims to assess the degree of alignment between national regulations and international instruments, particularly the 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), regarding the right to access to justice for indigenous peoples, while mapping the normative barriers in domestic agrarian disputes. The research method employed is normative juridical, utilizing statutory, comparative, and conceptual approaches. The results demonstrate a sharp paradigm misalignment. UNDRIP promotes the recognition of inherent rights (sui generis) and the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Conversely, Indonesian positive law is characterized by state-centered positivism (positivisme etatis), which reduces customary land rights (hak ulayat) to state-granted rights through restrictive administrative prerequisites via Regional Regulations (Peraturan Daerah). At the judicial level, civil procedural law is highly formalistic-positivistic, elevating written evidence (Article 1867 of the Indonesian Civil Code) and thereby sidelining customary evidence based on oral traditions or natural boundaries. This condition is exacerbated by contemporary regulations, such as the Job Creation Law through the Land Bank institution and the New Criminal Code, which escalate conflicts and structural criminalization, as seen in Rempang Island and Nangahale. The prolonged delay in enacting the Indigenous Peoples Bill creates an absolute norm vacuum that perpetuates a pseudo formalistic-procedural justice. Therefore, a progressive reconstruction of legal policy is required through the accelerated enactment of the Indigenous Peoples Bill, the issuance of Supreme Court Regulations to equalize non-written evidence, and the integration of customary courts into the national judicial system to achieve substantive justice.
Co-Authors Ahmad Ali Muddin Ali Muddin, Ahmad Duwila, Rusli Emiliana Bernadina Rahail Emiliana Bernadina Rahail Fransiskus Samderubun Irawan, Andi D Jaya Setiawan Sinaga Jehau, Aurelia Lakay, Gerry Alexander Limbong, Shella Agustin Marlyn Jane Alputila Mulyadi Alrianto Tadjuddin Nasri Wijaya Nasri Wijaya Rahmawati, Rahmawati Samderubun, Fabilio Alfrento Setiawati, Dini Werelubun, Ignatia Astrella zaenab, sitti a Zesa, Yuldiana