Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Papua Law Journal Musamus Law Review Jurnal Restorative Justice Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Animha Law Journal Jurnal Hukum Cassowary
Yuldiana Zesa Azis
Faculty Of Law Cenderawasih University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Kearifan Lokal Dalam Adaptasi Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Ekspansi Investasi: Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Di Merauke Azis, Yuldiana Zesa; Rahail, Emiliana B.
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i2.7321

Abstract

Large-scale investment expansion in plantation development, food estates, and strategic infrastructure has intensified land conflicts between indigenous communities and investment actors in Merauke Regency. This article examines how the local wisdom of the Malind indigenous community functions as an adaptive strategy for resolving land disputes within an asymmetrical legal pluralism regime. Employing a qualitative socio-legal approach, this study is based on case studies conducted in Wasur, Rawa Biru, Sota, Erambu, and Yanggandur villages through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings reveal that land conflicts primarily stem from overlapping claims between customary land (ulayat) and investment concessions legitimized by state law. In the absence of meaningful access to formal legal mechanisms, the Malind community relies on customary deliberation, symbolic rituals, and clan origin narratives as mechanisms of conflict resolution and forms of counter-hegemonic legality. Drawing on legal pluralism, critical agrarian studies, and political ecology, this article argues that local wisdom should be understood not merely as cultural practice but as a form of non-state legality with political significance in defending indigenous living spaces. The study highlights the need for substantive recognition of customary law and indigenous territories as integral components of equitable agrarian governance and investment policy.
KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT DI BIDANG INVESTASI DI KABUPATEN MERAUKE Zesa, Yuldiana; Azis, Yuldiana Zesa; Samderubun, Fransiskus
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i1.33

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat investasi bagi masyarakat hukum adat, dan menganalisis penyelesaian konflik tanah ulayat dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan pendekatan perundang–undangan, pendekatan kasus (case Approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan budaya (cultural approach), pendekatan konseptual (conseptual Approach), pendekatan filosofi (philosophy approach). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan untuk mencari bahan hukum, diantaranya peraturan-peraturan yang mengatur tentang sengketa tanah adat, investasi, dan kearifan lokal, jurnal-jurnal, dan buku-buku literatur. Bahan yang terkumpul kemudian diinventarisasi dan di identifikasi serta melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Manfaat investasi bagi masyarakat adat belum sepenuhnya dirasakan dengan masuknya investasi di Kabupaten Merauke hal ini dikerenakan adanya pemberian ganti rugi pelepasan tanah adat yang tidak sesuai pemilik marga yang sebenarnya sehingga merugikan pihak pemilik tanah ulayat (2) Penyelesaian konflik tanah ulayat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak dikarenakan pengakuan tumpang tindih pengakuan tanah ulayat, pemberian ganti rugi berulang-ulang sehingga merugikan pihak investor dan CSR yang diberikan oleh perusahaan tidak berjalan secara berkelanjutan sehingga merugikan masyarakat adat. Kata Kunci : Kepastian hukum, penyelesaian sengketa, tanah ulayat dan investasi.
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM DI PASAR WAMANGGU MERAUKE Lena, Fredik; Bone, Philipus; Azis, Yuldiana Zesa; Mote, Herry Hendri Fernando
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.124

Abstract

An agreement is an agreement, either written or verbal, made by two or more parties who agree to comply with the terms stated in the agreement. One of the economic phenomena that often occurs in the context of traditional markets is the practice of borrowing and lending between business actors, which is carried out to meet capital needs, both in the short and long term. This practice is commonly found in Wamanggu Market, Merauke, which is the main market and center of economic activity for the local community. This study aims to analyze the suitability of borrowing and lending practices in Wamanggu Market with the provisions of the law of agreements as stated in the BW, especially those related to borrowing and lending agreements, as well as the validity and form of the agreement. This type of research is empirical juridical, namely research with legal research on applicable laws and regulations and the actual reality in society. The results of the study show that most of the lending and borrowing practices in Wamanggu Market are carried out verbally without being stated in written form. This has implications for minimal legal certainty and increased risk of default. Even in some cases, practices were found that have the potential to violate the law, namely unlawful acts that cause losses to other parties. For example, setting high interest rates without a transparent and fair agreement and imposing hidden fines that were not agreed upon in advance. Therefore, this study recommends the importance of legal education for business actors in the market, strengthening regulations on informal lending and borrowing practices and encouraging them to make agreements in written form. This is intended to create a lending and borrowing system that is fairer, more transparent, and provides adequate legal protection for all parties involved.
LEGITIME PORTIE SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS: STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT PAPUA Zesa, Yuldiana; Azis, Yuldiana Zesa; Rahail, Emiliana B.; Wijaya, Nasri; Muddin, Ahmad Ali
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i2.191

Abstract

Artikel ini menganalisis konsep legitime portie dalam hukum perdata (BW) sebagai perlindungan hak ahli waris, membandingkannya dengan prinsip pewarisan dalam hukum adat Papua, khususnya masyarakat Marind. Legitime portie adalah bagian mutlak warisan yang tak bisa dikesampingkan pewasiat, berlandaskan keadilan distributif dan moralitas hukum. Sebaliknya, pewarisan adat Papua didasarkan pada kolektivitas, kekerabatan, dan nilai spiritual, di mana harta dipandang komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, didukung wawancara tokoh adat. Hasilnya, legitime portie menawarkan perlindungan legal formal hak individu, sementara hukum adat Papua memberikan perlindungan sosial-komunal yang berakar pada nilai kekerabatan, sejalan dengan teori hukum responsif. Ketegangan antara individualisme hukum perdata dan kolektivitas hukum adat menyoroti dualisme hukum di Indonesia. Integrasi nilai lokal penting untuk mencapai keadilan substantif dalam konteks multikultural Indonesia.
TITIK TAUT HUKUM DALAM PERNIKAHAN BEDA KEWARGANEGARAAN: TANTANGAN DAN SOLUSI Limbong, Shella Agustin; Setiawati, Dini; Azis, Yuldiana Zesa
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.78

Abstract

Di era globalisasi, perkawinan antara orang-orang dengan kewarganegaraan berbeda semakin marak. Namun, perkawinan jenis ini juga menghadirkan masalah hukum yang rumit. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menemukan dan menganalisis titik taut hukum dalam perkawinan beda kewarganegaraan dan menyelesaikan masalah yang muncul. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis melalui penelitian literatur dan observasi lapangan. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen hukum dan literatur ilmiah terkait. Survei dan wawancara dengan pasangan suami-istri yang berasal dari berbagai negara merupakan sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah tanpa kewarganegaraan sering menghadapi masalah hukum seperti status hukum pasangan, hak-hak waris, dan migrasi. Akibatnya, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang tepat.Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang hukum perkawinan. Kata Kunci : Titik Taut, Perkawinan, Beda kewarganegaraan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBAYARAN AKIBAT FAILURE ORDER DI PAPUA SELATAN. Azis, Yuldiana Zesa; Ali Muddin, Ahmad; Werelubun, Ignatia Astrella; Duwila, Rusli; Samderubun, Fabilio Alfrento; jehau, aurelia
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i2.180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat gagalnya pemesanan barang atau jasa di Papua Selatan serta mekanisme pengembalian pembayaran yang telah dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen di Papua Selatan memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian uang apabila terjadi kegagalan pemesanan yang disebabkan oleh pelaku usaha.
Co-Authors Ali Muddin, Ahmad Bone, Philipus Duwila, Rusli Emiliana Bernadina Rahail Fransiskus Samderubun Herry Hendri Fernando Mote Irawan, Andi D Jaya Setiawan Sinaga Jehau, Aurelia Lakay, Gerry Alexander Lena, Fredik Limbong, Shella Agustin Marlyn Jane Alputila Muddin, Ahmad Ali Mulyadi Alrianto Tadjuddin Nasri Wijaya Pramukti, Lilis Rahmawati, Rahmawati Samderubun, Fabilio Alfrento Setiawati, Dini Werelubun, Ignatia Astrella zaenab, sitti a Zesa, Yuldiana