Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA LHOKSEUMAWE Hafni, Nur; Mardhiah, Ainol; Abu Bakar, Muhammad Bin; Fakhrurrazi, Fakhrurrazi
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v6i1.18816

Abstract

This research examines the implementation of the Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) at the Ministry of Religious Affairs Office of Lhokseumawe City. SRIKANDI, mandated since December 1, 2022, by the Circular Letter of the Secretary General of the Ministry of Religious Affairs No. 31 of 2022, aims to support the Electronic-Based Government System (SPBE) by enhancing transparency, accountability, and efficiency in archival management. However, initial observations indicate that the implementation of this application is not yet optimal, with many archives still managed conventionally. This research aims to: 1) analyze the implementation of SRIKANDI at the Ministry of Religious Affairs Office of Lhokseumawe City, 2) identify obstacles in its implementation, and 3) evaluate efforts made to overcome these obstacles. The method used is descriptive qualitative analysis, with data collected through interviews, observations, and documentation. The research informants consist of Civil Service Apparatus (ASN) employees and SRIKANDI operators within the Ministry of Religious Affairs Office of Lhokseumawe City. The results show that the implementation of SRIKANDI faces several obstacles, including low understanding and skills of employees in using the application, lack of direction and socialization from leadership, limited facilities and infrastructure, and poor coordination between work units. Nevertheless, the Ministry of Religious Affairs Office of Lhokseumawe City has shown a commitment to overcoming these obstacles through increased training, the formation of special teams, and the provision of adequate facilities. In conclusion, despite various barriers in the implementation of SRIKANDI, continuous improvement efforts are being made to achieve more efficient and transparent archival management, supporting the overall implementation of SPBE.
Analysis of the Implementation of Good Governance Principles in the Framework of Accelerating Bureaucratic Reform in the Gayo Lues Regency Government Yarman, Subdi; Abu Bakar, Muhammad Bin; Rulinawaty, Rulinawaty
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 7, No 4 (2024): October, Social Issue and Education
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v7i4.42312

Abstract

The acceleration of bureaucratic reform of the Gayo Lues government wants fundamental changes in the implementation of a more transparent government that can be analysed through the application of good governance. The purpose of this study is to determine the results of the analysis of the application of good governance principles in the provision of bureaucratic services in the Gayo Lues Regency Government. This research method uses a qualitative-descriptive approach. Data collection techniques by means of field observation, interviews and relevant literature studies. The analysis carried out, this study concluded that; first, the application of good governance principles such as public participation, transparency and accountability in the implementation of the Gayo Lues Regency Government, in general, has been implemented well, tends to be formalistic and administrative, has not fully focused on achieving the targets of bureaucratic reform itself. The application of good governance principles in public services is still carried out partially and has not been integrated, so it has not leveraged improvements and services. In addition, the planning for the development of apparatus competencies has not been carried out comprehensively, there has been no talent mapping as a basis for placing employees in a position. The implementation of good governance principles has had a less significant impact on development and community welfare. Gayo Lues Regency has not been able to get out of more substantive problems such as poverty, slow economic empowerment of the community, low quality of education, low level of public health, and low development of human resources. The problems faced by the Gayo Lues Regency government in implementing the principles of good governance in public services are very complex and involve many dimensions. Efforts to improve the performance of the apparatus and services require holistic government intervention and of course public support is also very important. This problem is the most urgent and must be resolved immediately
Pengaruh Komunikasi Politik Identitas Marga Batak Dalam Pemilihan Kepala Desa 2023 Saputra, Ronni; Muntasir, Muntasir; Mulyadi; Abu Bakar, Muhammad bin; Zulham
An-Nasyr Vol 12 No 1 (2025): An-Nasyr
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jn.v12i1.1071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pengaruh komunikasi politik identitas marga Batak dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Situnggaling, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat desa tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi non-partisipan. Dengan teknik purposive sampling, penelitian ini memilih beberapa informan kunci, yaitu Kepala Desa, perangkat desa lainnya, para calon Kepala Desa, serta beberapa anggota masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik identitas, dibantu dengan konsep komunikasi politik, marga Batak, serta dinamika Pilkades. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik identitas marga memiliki dampak yang signifikan, baik secara positif maupun negatif. Dampak positif terlihat dalam semakin kuatnya rasa persatuan dan integritas di kalangan anggota marga. Hal ini didorong oleh kesadaran kolektif yang dibangun melalui jaringan elit politik yang terorganisir dan sistematis. Dalam konteks ini, komunikasi politik membentuk ruang solidaritas kelompok yang memobilisasi kekuatan sosial untuk mendukung kandidat tertentu, menciptakan dinamika demokrasi yang paradoks. Solidaritas politik muncul dengan fokus utama pada kepentingan kelompok, bukan individu. Namun, dampak negatifnya, komunikasi politik identitas marga juga berpotensi menciptakan perpecahan sosial yang nyata di masyarakat. Polarisasi berdasarkan marga memperparah fragmentasi sosial, sementara dominasi marga tertentu dalam pemerintahan desa melahirkan praktik-praktik eksklusif, seperti nepotisme dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Situasi ini memperlihatkan keterbatasan dalam pemahaman politik yang lebih luas, di mana solidaritas politik lebih didorong oleh kepentingan kekuasaan semata. Konflik, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan sosial, menjadi lebih kompleks dan memiliki karakteristik yang beragam dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik identitas, meskipun dapat memperkuat kesadaran kolektif dalam kelompok, juga membawa tantangan serius dalam menciptakan keharmonisan sosial yang inklusif di tingkat desa.
Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Gampong Dalam Mewujudkan Good Governance Di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Muzaffarsyah, Teuku; Rahman, Bobby; Zulhilmi, Zulhilmi; Abdullah, Taufik; Abu Bakar, Muhammad Bin; Rahman6, Dahlan A; Dermawan, Dermawan; Absor, Ikhlasul
Jurnal Solusi Masyarakat (JSM) Vol. 1 No. 2 (2023): Pengembangan Kelompok
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jsm.v1i2.14837

Abstract

Pengabdian ini pelaksanaannya mengenai tata kelola Pemerintahan Gampong sebagai wujud good governance di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Tata kelola pemerintahan yang baik mampu membangkitkan pelayanan publik yang berintegritas tinggi di desa.Aceh sebagai Provinsi yang memiliki kewenangan pemerintahan dan juga adanya Otonomi Khusus menjadikan pelaksanaan pemerintahan harus maksimal dijalankan. Tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbangharus dipahami secara utuh oleh masyarakat sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.Tentunya peran dari masyarakat dalam mewujudkan good governance sebagai sebuah hal yang perlu dilakukan sehingga masyarakat dalam proses pelayanan administrasi Gampong Paya Terbang bisa berjalan maksimal. Tentunya tata kelolayang baik mampu diwujudkan jika masyarakat aktif dalam proses tata kelola pemerintah Gampong. Latar belakang permasalahan kegiatan pengabdian ini adalah kurangnya Pemahaman aparatur Gampong Paya Terbang K tentang Tata Kelola Pemerintahan Gampong dalam mewujudkan good governance. Selain dari pada itu kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam melakukan tata kelolapemerintahan Gampong Paya Terbang dalam mewujudkan good governance serta motivasidalam penggunaan teknologi informatika dalam melakukan pengembangan Web Gampong Paya Terbang terkait dengan transparansi pembangunan dalam mewujudkan good governance.Tujuan kegiatan pengabdian ini diprioritaskan perangkat Gampong dan unsur-unsur terkait, sebagai modal mereka dalam mengembangkan potensinya tekait tata kelolapemerintah Gampong dalam mewujudkan good governance. Metode dan pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra ialah dengan menggunakan goodgovernance (Tata Kelola Pemerintahan). Hasil dan luaran yang direncanakan dalam kegiatan pengabdian ini nantinya akan dipublikasikan dalam jurnal pengabdian berbasis OJS danĀ  kegiatan akan terpublikasi dalam media cetak atau Online baiknews adanya luaran wajib terkait kerjasama dengan mitra serta luaran tambahan dengan diterbitnya HKI. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa antusias elemen-elemen yang ada di Gampong Paya Terbang memerlukan pengetahuan tentang Tata kelola pemeruintahan Gampong. Penguatan kapasitas aparatur gampong di Paya Terbang cenderung memberikan pengetahun tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tentunya kegiatan ini dapat menjadi kontribusi yang positif bagi masyarakat dan aparatur Gampong di Paya Terbang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadikan Gampong Paya Terbang sebagai Gampong percontohan tata kelola pemerintahan Gampong yang optimal bagi gampong-gampong lain di Kecamatan Samudera.