Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Dynamics of Human Environmental Behaviour: A Behavioural Approach to Nature Conservation Efforts Ilal Ilham; Aldri Oktanedi
Journal of Sumatera Sociological Indicators Vol. 3 No. 2 (2024): November
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/jssi.v3i2.18715

Abstract

ABSTRACT This article examines the dynamics of human environmental behavior through a behavioral approach to nature conservation efforts. The research highlights the importance of pro-environmental behavior, which can be influenced by social norms, economic incentives, and environmental education. By analyzing various studies and successful interventions applied in several regions, such as the recycling program in Surabaya and the "Bye Bye Plastic Bags" movement in Bali, this article demonstrates how behavioral change can support environmental conservation. The behavioral approach, which includes the Theory of Planned Behavior (TPB) and social influence, is considered an effective tool for changing community habits to actively participate in environmental preservation. By utilizing interventions based on social norms, economic incentives, and educational campaigns, this research provides recommendations for more effective behavior-based environmental conservation policies in Indonesia. Keywords: Environmental behavior, social norms, economic incentives, environmental education, nature conservation ABSTRAK Artikel ini mengkaji dinamika perilaku lingkungan manusia melalui pendekatan behavioral dalam upaya pelestarian alam. Penelitian ini menyoroti pentingnya perilaku pro-lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh norma sosial, insentif ekonomi, dan pendidikan lingkungan. Dengan menganalisis berbagai studi dan intervensi yang berhasil diterapkan di beberapa daerah, seperti program daur ulang di Surabaya dan gerakan "Bye Bye Plastic Bags" di Bali, artikel ini menunjukkan bagaimana perubahan perilaku dapat mendukung konservasi lingkungan. Pendekatan behavioral, yang mencakup teori perilaku terencana (TPB) dan pengaruh sosial, dianggap sebagai alat yang efektif dalam mengubah kebiasaan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pelestarian alam. Dengan menggunakan intervensi berbasis norma sosial, insentif ekonomi, dan kampanye pendidikan, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk kebijakan pelestarian lingkungan berbasis perilaku yang lebih efektif di Indonesia. Kata kunci: Perilaku lingkungan, norma sosial, insentif ekonomi, pendidikan lingkungan, pelestarian alam.
Pendidikan Politik Pemilih Pemula bagi Remaja di Desa Bakung Kabupaten Ogan Ilir Isyanawulan, Gita; Safira Soraida; Yosi Arianti; Yoyok Hendarso; akhmad syafei; Marthalena; Aldri Oktanedi
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2025): Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ps2pm.v7i1.10221

Abstract

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang membahas mengenai peendidikan politik pemilih pemula bagi remaja di Desa Bakung, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. Pendidikan politik pemilih pemula perlu diberikan bagi remaja agar dapat meningkatkan partisipasi bagi pemilih pemula, terutama pada bulan November tahun 2024 ini akan diadakan pemilihan kepala daerah secara serentak seluruh Indonesia. Pendidikan yang diberikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan nasional dan internasional. Pemilih, di sisi lain, adalah setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat pemilu atau pemilihan dilakukan. Untuk menjadi pemilih, warga negara harus berusia 17 tahun atau menikah, yang kemudian disebut pra-pemilih. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini disampaikan secara luring yaitu dengan menemui langsung dengan masyarakat yang dilakukan di Kantor Desa Bakung. Dalam sosialisasi tersebut, narasumber menjelaskan materi mengenai pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula dan startegi maupun kiat tentang cara memilih kandidat pasangan calon yang tepat, terutama bagi pemilih yang baru mengikuti pemilihan pada tahun ini. Sejumlah lebih dari 30 orang, yang terdiri dari remaja dan orangtua serta aparat desa yang ikut serta menghadiri kegiatan pengabdian tersebut.. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan agar mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai politik kepada pemilih pemula yang belum tentu mereka dapatkan di sekolah maupun di rumah.
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN PILIHAN PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA Muhamamd Rifai; Ahmad Nafhani; Ibnu Avena; Ilal Ilham; Aldri Oktanedi; Maulida Masyitoh
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola administrasi, termasuk dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan otonomi daerah berpengaruh terhadap pilihan karier PNS serta bagaimana kebijakan ini dapat dikaji dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan (UU ASN, UU Pemerintahan Daerah, PP Manajemen PNS, Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait, dan peraturan daerah yang relevan), jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah (pusat dan daerah), laporan Komnas HAM, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen kebijakan publik lainnya, serta berita dan artikel terkini dari berbagai sumber online terpercaya. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa otonomi daerah dapat berkontribusi pada penguatan hak-hak PNS, tetapi juga dapat menciptakan kendala dalam mobilitas dan pengembangan profesional mereka. Kebijakan otonomi daerah memberikan peluang yang signifikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan sumber daya manusia lokal yang lebih responsif dan adaptif. Meskipun memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam mengelola ASN, kebijakan ini juga berpotensi membatasi pilihan karier dan hak mobilitas PNS.