Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Pelita Journal of Tax Law and Policy As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Apriyanita, Triana
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Perceraian Dalam Lembaga-Lembaga Hukum Apriyanita, Triana; Khosyiah, Siah; Sunaryo, Oyo
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i1.3154

Abstract

Perkawinan dapat diputuskan melalui Pengadilan maupun di luar Pengadilan, namun yang dibenarkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian pun dapat dilakukan apabila sudah cukup alasan Perceraian. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan proses perceraian di luar jalur pengadilan, maka keadaan tersebut banyak menimbulkan persepsi yang berbeda antara hukum agama, hukum adat dan Undang-undang Perkawinan. Hakikat perkawinan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau kesejahteraan materiil bagi setiap anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak dan segenap keluarga besar suami istri.
Peran Mediasi dalam Perceraian dan Nafkah Anak : Perspektif Psikologis, Sosiologis, dan Hukum Keluarga Islam Apriyanita, Triana; Supriatna, Encup; Fahmi, Irfan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5201

Abstract

Mediasi dalam perceraian memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara pasangan dan mengurangi dampak negatif terhadap anak-anak. Artikel ini mengkaji peran mediasi dari tiga perspektif utama: psikologi, sosiologi, dan Hukum Keluarga Islam. Dari sudut pandang psikologis, mediasi membantu mengurangi stres emosional dan trauma yang dialami anak, serta menciptakan ruang dialog yang lebih kondusif bagi orang tua. Dalam perspektif sosiologi, mediasi berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan struktur keluarga, membantu mencegah keretakan hubungan sosial yang berdampak pada anak dan orang tua. Sementara itu, dalam Hukum Keluarga Islam, mediasi mencerminkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesejahteraan anak, serta memberikan pendekatan yang lebih damai untuk menyelesaikan perselisihan keluarga. Artikel ini menyimpulkan bahwa mediasi adalah metode efektif yang mampu mengurangi dampak negatif perceraian, melindungi hak anak, dan menjaga hubungan keluarga yang sehat pasca-perceraian
Kajian Yuridis Terhadap Mantan Suami yang Tidak Memenuhi Kewajiban Nafkah Anak Perspektif Hukum Pidana Bairuroh, Ickbal Hofifi; Apriyanita, Triana; Nurani, Sifa Mulya; Wulandari, Septiayu Restu; Saputra, Trias
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5791

Abstract

This study discusses the obligation to provide child support by ex-husbands after divorce, which is reviewed from a criminal law perspective. The obligation to provide child support is part of the protection of children's rights as regulated in laws and regulations in Indonesia, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and The Criminal Code (KUHP). Problems arise when ex-husbands do not carry out these obligations, which has the potential to cause legal consequences. This study aims to examine the legal form of criminal responsibility for ex-husbands who are negligent or intentionally do not provide support to their children. The method used in this study is the normative legal method with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that the non-compliance of ex-husbands in fulfilling their child support obligations can be categorized as a form of child neglect which has criminal implications. Law enforcement in this case still faces various obstacles, both from normative and implementative aspects. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and increase legal awareness for the community to ensure the fulfillment of children's rights after divorce
Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak atau Tersangka dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia Apriyanita, Triana
Journal of Tax Law and Policy Vol. 3 No. 2 (2024): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/jtlp.v3i2.559

Abstract

Masih banyak Wajib Pajak yang melakukan penghindaran atau tindak pidana perpajakan, sehingga menimbulkan kerugian signifikan terhadap pendapatan negara. Salah satu upaya hukum yang dilakukan untuk menanggulangi persoalan tersebut adalah melalui penyitaan harta kekayaan milik tersangka tindak pidana perpajakan. Penyitaan ini bertujuan tidak hanya untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga sebagai jaminan pemulihan kerugian negara. Ketentuan penyitaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk UU KUP, KUHAP, dan Peraturan Menteri Keuangan. Namun, perbedaan prinsip antara ketentuan dalam UU KUP dan KUHAP menimbulkan potensi konflik norma yang berimplikasi pada risiko pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji ketentuan hukum serta tantangan dalam pelaksanaan penyitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyitaan efektif dalam pemulihan kerugian negara dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, pelaksanaannya menghadapi tantangan hukum dan teknis, seperti minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan hambatan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik pajak, serta sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk menjamin bahwa penyitaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Perkembangan Hukum Keluarga dalam Fatwa Hukum Nuryayi Taufik, Dede; Khosiah, Siah; Wulandari, Septiayu Restu; Apriyanita, Triana
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2025): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah321791

Abstract

Hukum keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Hukum keluarga Islam yang telah dilembagakan dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia terus mengalami perkembangan, hal tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Namun demikian, kehadiran beberapa peraturan perundang-perundangan tersebut tidak atau belum mampu menyelesaikan dengan baik masalah-masalah. Oleh karena itu diperlukan fatwa hukum untuk menjawab permasalahn tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normative. Hasil dari pembahahasan ini menunjukan bahwa 1) Perkembangan hukum keluarga dalam fatwa hukum merupakan tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga 2) Kontribusi fatwa terhadap hukum keluarga di Indonesia adalah untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat al Quran, hadis dan kitab-kitab fiqh dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern
Co-Authors Bairuroh, Ickbal Hofifi Irfan Fahmi, Irfan Khosiah, Siah Khosyiah, Siah Mukhlas, Oyo Sunaryo Nurani, Sifa Mulya Nuryayi Taufik, Dede Saebani, Beni Ahmad Saputra, Trias Sunaryo, Oyo Supriatna, Encup Wulandari, Septiayu Restu