Romia Saputra
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN STUDI KASUS PUTUSAN 1552/PDT.G/2016/ PA.SMD Rizal Muarif; Romia Saputra; Nasriman; Muchlis Bahar
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18999

Abstract

Perselingkuhan sebagai alasan perceraian merupakan isu penting dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia. Artikel ini membahas putusan Nomor 1552/Pdt.G/2016/PA.Smd, yang menyoroti dampak perselingkuhan terhadap hubungan suami-istri dan alasan perceraian. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis keputusan pengadilan dan norma hukum yang mengatur perceraian akibat perselingkuhan. Data diperoleh dari dokumen putusan dan literatur hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perselingkuhan Penggugat menjadi faktor utama dalam perselisihan, yang mengarah pada keputusan perceraian. Upaya mediasi yang tidak berhasil dan ketidakcocokan hubungan menguatkan keputusan pengadilan untuk mengabulkan gugatan cerai. Temuan ini menekankan pentingnya keadilan emosional dan kesadaran hukum bagi pasangan yang bercerai. Keputusan pengadilan mencerminkan pemahaman bahwa perceraian dapat menjadi solusi ketika hubungan tidak lagi memenuhi tujuan pernikahan. Hal ini juga menggarisbawahi perlunya perhatian terhadap kesejahteraan anak dalam proses perceraian. Kata Kunci : Perceraian,Perselingkuhan, Putusan Pengadilan Agama
PENGARUH REVOLUSI TERHADAP SISTEM HUKUM DI IRAN STUDI PERBANDINGAN DENGAN INDONESIA Romia Saputra; Zulfan; Yusnita Eva
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19000

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peradilan Agama Islam di Iran. Jenis penelitian dalam penulisan ini yang penulis lakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan metode kepustakaan (library research) dari info yang berasal dari berita, jurnal- jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Revolusi Iran tahun 1979 telah mampu merubah wajah Iran yang moderat dan sekuler menjadi sebuah negara yang Islamis. Iran, sebelum revolusi 1979 merupakan negara moderat dan sekuler. Namun demikian, kedekatan masyarakat dengan para ulamanya yang memiliki image yang baik serta rentang sejarah yang cukup lama, sehingga hal ini memudahkan terjadinya transformasi “kesadaran dalam beragama”. Iran mengadopsi sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Islam (Syariah) dan hukum sipil. Undang-undang dasar negara ini memberikan kekuasaan pada hukum Syariah dalam banyak aspek kehidupan dan terdapat beberapa jenis pengadilan di Iran: Pengadilan Umum, Pengadilan Khusus, Pengadilan Administratif. Kata Kunci; Peradilan Agama, Iran, Revolusi
PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN STUDI KASUS PUTUSAN 1552/PDT.G/2016/ PA.SMD Rizal Muarif; Romia Saputra; Nasriman; Muchlis Bahar
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18999

Abstract

Perselingkuhan sebagai alasan perceraian merupakan isu penting dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia. Artikel ini membahas putusan Nomor 1552/Pdt.G/2016/PA.Smd, yang menyoroti dampak perselingkuhan terhadap hubungan suami-istri dan alasan perceraian. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis keputusan pengadilan dan norma hukum yang mengatur perceraian akibat perselingkuhan. Data diperoleh dari dokumen putusan dan literatur hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perselingkuhan Penggugat menjadi faktor utama dalam perselisihan, yang mengarah pada keputusan perceraian. Upaya mediasi yang tidak berhasil dan ketidakcocokan hubungan menguatkan keputusan pengadilan untuk mengabulkan gugatan cerai. Temuan ini menekankan pentingnya keadilan emosional dan kesadaran hukum bagi pasangan yang bercerai. Keputusan pengadilan mencerminkan pemahaman bahwa perceraian dapat menjadi solusi ketika hubungan tidak lagi memenuhi tujuan pernikahan. Hal ini juga menggarisbawahi perlunya perhatian terhadap kesejahteraan anak dalam proses perceraian. Kata Kunci : Perceraian,Perselingkuhan, Putusan Pengadilan Agama
PENGARUH REVOLUSI TERHADAP SISTEM HUKUM DI IRAN STUDI PERBANDINGAN DENGAN INDONESIA Romia Saputra; Zulfan; Yusnita Eva
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19000

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peradilan Agama Islam di Iran. Jenis penelitian dalam penulisan ini yang penulis lakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan metode kepustakaan (library research) dari info yang berasal dari berita, jurnal- jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Revolusi Iran tahun 1979 telah mampu merubah wajah Iran yang moderat dan sekuler menjadi sebuah negara yang Islamis. Iran, sebelum revolusi 1979 merupakan negara moderat dan sekuler. Namun demikian, kedekatan masyarakat dengan para ulamanya yang memiliki image yang baik serta rentang sejarah yang cukup lama, sehingga hal ini memudahkan terjadinya transformasi “kesadaran dalam beragama”. Iran mengadopsi sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Islam (Syariah) dan hukum sipil. Undang-undang dasar negara ini memberikan kekuasaan pada hukum Syariah dalam banyak aspek kehidupan dan terdapat beberapa jenis pengadilan di Iran: Pengadilan Umum, Pengadilan Khusus, Pengadilan Administratif. Kata Kunci; Peradilan Agama, Iran, Revolusi
ANALISIS DOKTRINAL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG SAHNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PERBUATAN KUMPUL KEBO Romia Saputra; Desi Asmaret; Rahmat Ilahi
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14318

Abstract

Perkawinan merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat religious. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat sehingga perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk di tata dan di atur dalam sebuah peraturan resmi. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan, maka akan mempermudah masyarakat untuk meminalisir terbentuknya peraturan di setiap agama, Akan tetapi, akhir-akhir ini pernikahan antar agama semakin marak terjadi. Hal tersebut dilakukan oleh setiap pasangan yang beda agama dengan menyiasati (pindah agama secara sementara, melalui penetapan pengadilan, dan dengan alasan demi mencegah terjadinya perbuatan kumpul kebo). Dengan upaya tersebut banyak pasangan yang memanfaatkannya agar dapat tercatat sebagai pasangan yang sah menurut agama dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengesahkan pernikahan beda agama dan memberikan izin untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependdukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam penetapan Putusan No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk,dengan alasan untuk mencegah terjadinya kumpul kebo. Adapun Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penulisan hukum normatif atau doktrinal. Penulis meneliti dengan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data primer dan data sekunder seperti ketetapan kejaksaan, peraturan perundang-undangan, maupun teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Adapun dua jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogisme yang menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Sifat penelitian hukum ini adalah perspektif dan terapan. Kata Kunci: Analisis Doktrinal, Putusan, Pengadilan Negeri, Perkawinan Beda Agama, Perbuatan Kumpul Kebo
ANALISIS DOKTRINAL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG SAHNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PERBUATAN KUMPUL KEBO Romia Saputra; Desi Asmaret; Rahmat Ilahi
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14318

Abstract

Perkawinan merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat religious. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat sehingga perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk di tata dan di atur dalam sebuah peraturan resmi. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan, maka akan mempermudah masyarakat untuk meminalisir terbentuknya peraturan di setiap agama, Akan tetapi, akhir-akhir ini pernikahan antar agama semakin marak terjadi. Hal tersebut dilakukan oleh setiap pasangan yang beda agama dengan menyiasati (pindah agama secara sementara, melalui penetapan pengadilan, dan dengan alasan demi mencegah terjadinya perbuatan kumpul kebo). Dengan upaya tersebut banyak pasangan yang memanfaatkannya agar dapat tercatat sebagai pasangan yang sah menurut agama dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengesahkan pernikahan beda agama dan memberikan izin untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependdukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam penetapan Putusan No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk,dengan alasan untuk mencegah terjadinya kumpul kebo. Adapun Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penulisan hukum normatif atau doktrinal. Penulis meneliti dengan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data primer dan data sekunder seperti ketetapan kejaksaan, peraturan perundang-undangan, maupun teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Adapun dua jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogisme yang menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Sifat penelitian hukum ini adalah perspektif dan terapan. Kata Kunci: Analisis Doktrinal, Putusan, Pengadilan Negeri, Perkawinan Beda Agama, Perbuatan Kumpul Kebo