Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.204
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Jurnal Hukum Non Diskriminatif Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa
Apriandani, Babby
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

 1 
URGENSI DPR RI DALAM FUNGSI PENGAWASAN ANGGARAN DI INDONESIA Apriandani, Babby; Sumantri, Sumantri; Sofian, Sofian
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3101

Abstract

Abstract: The role of the DPR (People's Representative Council) is important in building this country. Law No. 8 of 2012 concerning the Election of DPR Members, in which there is an explanation that the seats in it are 560 seats, which means that only 560 people can be in that place. The term of office of each DPR member is 5 years and ends simultaneously where the new DPR member takes his/her oath as a new DPR member with guidance from the Constitutional Court at a plenary session. In a simple sense, supervision can be interpreted as "an activity to assure and guarantee that the work carried out is in accordance with the established plan". For this reason, supervision must measure what has been achieved, assess activities, take corrective actions and adjustments that are considered necessary. In the decision of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 19 of 1996, it is stated that supervision is the entire process of the object and/or activity that has been carried out in accordance with applicable provisions. Supervision is often interpreted as or identical to an examination or audit so that supervision means an audit. One of the obstacles in budget supervision by the Indonesian House of Representatives is the lack of Government Transparency. Not all budget data can be easily accessed by the Indonesian House of Representatives, especially related to budget use in various ministries and institutions. Keywords: Supervision, Budget Abstrak: Peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi penting perannya dalam membangun negeri ini.  Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, didalamnya terdapat penjelasan bahwa kursi yang ada didalamnya ialah sebanyak 560 bangku yang artinya hanya 560 orang yang dapat berada di tempat tersebut. Untuk masa jabatan dari setiap anggota DPR ialah 5 tahun dan berakhir secara bersamaan dimana anggota DPR yang baru mengucapkan janjinya sebagai anggota DPR yang baru dengan panduan dari Mahkamah Konstitusi pada sidang paripurna. Dalam pengertian yang sederhana pengawasan dapat diartikan sebagai “kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. Untuk itu pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, mengadakan tindakantindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 disebutkan, pengawasan adalah seluruh proses objek dan atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Pengawasan sering diartikan sebagai atau identik dengan pemeriksaan atau audit sehingga pengawasan mempunyai arti audit. Salah satu kendala dalam pengawasan anggaran oleh DPR RI antara lain yaitu kurangnya Transparansi Pemerintah, Tidak semua data anggaran dapat diakses dengan mudah oleh DPR RI, terutama terkait dengan penggunaan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Kata kunci: Pengawasan, Anggaran
PEMAHAMAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KBPN NO. 1 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN Sholat, Junaidi; Apriandani, Babby; Manurung, Julpan Hartono SM; Maharani, Karina Putri; Sirait, Kiki Adha
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.5497

Abstract

Abstract: The mandate of agrarian reform in Indonesia was further strengthened through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number IX/MPR/2001, which regulates agrarian reform and natural resource management. This demonstrates that agrarian reform aims not only for the physical distribution of land but also for strengthening natural resource management to provide maximum benefits to the community. Furthermore, through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number 5/MPR/2003, the UUPA, along with its implementing regulations, aims to ensure legal certainty for land rights throughout the Republic of Indonesia. Legal disputes arise from objections to claims regarding land rights, whether regarding land status, priority, or ownership, with the hope of obtaining administrative resolution in accordance with applicable provisions. Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/National Land Agency Number 1 of 1999 concerning Procedures for Handling Land Disputes, defines the dispute. Keywords: Agrarian, Dispute Abstrak: Mandat reforma agraria di Indonesia semakin dipertegas melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang mengatur pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk distribusi fisik tanah, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, melalui Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003. UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa. Kata kunci: Agraia, Sengketa
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI LENSA HAK ANAK DAN PEMULIHAN PSIKOLOGIS Lumbanbatu, Jesica; Sinurat, Asri Vivi Yanti; Apriandani, Babby; Sulistiawati, Nurul
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.5516

Abstract

Abstract: This article analyzes the implementation of legal protection for child victims of sexual violence through the perspective of children’s rights and psychological recovery. Referring to the Convention on the Rights of the Child (CRC) and global best practices, the study highlights the challenges faced by the Indonesian legal system and provides recommendations for integrating psychological recovery into legal protection mechanisms. The findings indicate that a holistic approach prioritizing children’s rights can enhance the effectiveness of legal protection. However, obstacles such as social stigma and limited resources remain significant issues in ensuring comprehensive protection and recovery for child victims. Keyword : child sexual violence, children’s rights, psychological recovery, legal protection. Abstrak: Anak merupakan karunia Tuhan yang memiliki keterbatasan fisik, mental, dan sosial, sehingga membutuhkan perlindungan, pengasuhan, dan peran aktif keluarga dalam menjaga serta mendukung tumbuh kembangnya[1]. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak dimaknai sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat menjalani kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan secara optimal serta berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan[2]. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum memiliki urgensi tinggi karena perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual harus berlandaskan perspektif hak anak dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan tersebut harus diintegrasikan dengan upaya pemulihan psikologis guna memulihkan kondisi mental dan emosional anak, sehingga hak anak sebagai korban dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkeadilan. Kata Kunci : kekerasan seksual anak,hak anak,pemulihan psikologis,hukum perlindungan
Co-Authors Audita Siregar, Ayang Dahriansah - Dalimunthe, Ruri Ashari Hartono SM Manurung, Julpan Iqbal Ramadhan, M. Irmawati Irmawati Lumbanbatu, Jesica Maharani, Karina Putri Manurung, Julpan Hartono SM Nurwati Nurwati Pebriani, Elvi Sholat, Junaidi Sinurat, Asri Vivi Yanti Sirait, Kiki Adha Sofian, Sofian Suhargon, Rahmat Sulistiawati, Nurul Sumantri Sumantri Suparmadi, Suparmadi