Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Arah Dan Politik Hukum Bisnis Islam Di Indonesia Siregar, Bonanda Japatani
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4614

Abstract

Islamic Business Law is a legal dimension in business activities that is based on Islamic law. Law is understood as a set of rules that have sanctions and are made by the authorities in order to create peace in society. Islamic law as a legal system that comes from Allah Ta'ala has the same function, namely to provide benefit to society. Islamic law has a distinctive characteristic that is not only limited to benefit in this world but also safety in the hereafter. By explaining the development of business law, as well as involving it in legal policy and practice in Indonesia, it becomes more open to the possibility of a paradigm shift and more alternative ideas that can be contributed to the study of law in Indonesia, both at the level of establishing, implementing or enforcing law and analyzing doctrine and test the legitimacy of a social system and certain policies. Based on the background above, there is identification of the problem, namely First, how is the development of Islamic business law in the Indonesian political system, second, how is the influence of Islamic business law in Indonesia. The research used is a normative juridical research method, namely studying legal principles and analyzing problems, studying and analyzing through an approach to legal principles and statutory regulations with reference to the 1945 Constitution and Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking and Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. Political legal factors in the causal relationship between law and legal politics are determinant in the sense that political activities are regulated by and must be subject to legal rules. Legal development contains the characteristics of a very dominant role of state institutions in determining the direction of legal development in a society. Legal products always develop in tune with the development of political configurations for the benefit of the economic growth of a city and a country.
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Halim, Abdul; Siregar, Bonanda Japatani; Maryani, Halimatul
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Juni
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.815 KB) | DOI: 10.56211/wahana.v1i1.63

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga, biasanya disingkat dengan “KDRT”, KDRT ini merupakan salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap salah satu anggota keluarga seperti anak, istri, suami, atau yang lainnya yang ada di lingkungan keluarga. Kekerasan yang dilakukan itu dapat bersifat fisik, mental, ekonomi, bathin, seksual, dan lainnya juga yang berujung serius, tertekan, sengsara, bahkan dapat mengakibatkan kematian, sebagai contoh misalnya kekerasan psikologis, pelecehan fisik, pelecehan seksual, penyalahgunaan keuangan/ekonomi, jasmani, rohani, dan lainnya. Nah, jika hal ini terjadi di kalangan keluarga/ditengah-tengah masyarakat, maka ada undang-undang yang mengaturnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat khususnya di lingkungan rumah tangga tidak ada korban KDRT, tentunya lewat sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
PKM:SOSIALISASI PENTINGNYA PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA GUNUNG SERIBU-KABUPATEN DELI SERDANG Sintara, Dani; Maryani, Halimatul; Novita, Tri Reni; Siregar, Bonanda Japatani
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 2 (2024): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i2.3794

Abstract

Berbicara mengenai peranan adalah merupakan suatu kegiatan dan uapaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas atau mutu pola pikir masyarakat. Peranan pemerintah sangat penting sekali untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di desa Gunung Seribu, salah satunya adalah Bantuan UMKM, pendampingan, disediaknnya bank wakaf, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas produk. Tujuannya adalah untuk menambah penghasilan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat desa Gunung seribu, sehingga akan merubah perbaikan ekonomi dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah dengan bentuk penyuluhan terkait dengan sosialisasi terkait dengan pentingnya upaya dan peranan pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Gunung seribu. Di mana dengan kondisi ekonomi masyarakat di desa Gunung Seribu ini berdasarkan hasil surve dan pengamatan maka kondisi ekonomi masyarakatnya jelas ada perbedaannya, yakni ada rumah tangga yang berkategori miskin, koatagori sedang dan katagori kaya. Oleh sebab itu kegiatan PKM ini penting untuk dilaksanakan sebagai pengembangan pola pikir suatu masyarakat itu agar mampu untuk merubah kehidupan menjadi lebih layak. Sebagai hasil dari kegiatan PKM ini para masyarakat desa ini sangat terbantu salah satunya adalah penambahan wawasan dan pola pikir serta penambahan dan peningkatan ekonomi mulai dari rumah tangga, hingga pada seluruh masyarakat khususnya di desa ini.
Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal Harahap, Syahrul Bakti; Saragih, Alkausar; Siregar, Bonanda Jafatani
Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Vol. 7 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/titian.v7i2.30719

Abstract

Halal certificate is a business license for halal product managed by BPJPH based on written Halal Fatwa Issued by the MUI, (Article, 1 paragraph (10) of law No. 33 of 2014, conserving halal product assurance. This research concerns the giving administrative sections for the inclusion of halal certificates without BPJPH permission. Method used in this research is legal research method normative juridical, is a type of approach in legal research which provides a normative point of view, is a type of approach in legal research that provides problem analysis from aspects of legal concepts. The background or in norming.  Research result imposing administrative sanction against the inclusion of halal certificates without BPJPH permission. Abstract Sertifikat halal adalah izin usaha untuk produk halal yang dikelola oleh BPJPH berdasarkan Fatwa Halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, (Pasal, 1 ayat (10) undang-undang No. 33 tahun 2014, tentang jaminan produk halal. Penelitian ini membahas tentang pemberian bagian administrasi untuk pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang normatif, yaitu suatu tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan analisis masalah dari aspek konsep-konsep hukum. Latar belakang atau dalam pembuatan norma.  Hasil penelitian penjatuhan sanksi administratif terhadap pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH.
Character Education Through Inspirational Activities in the Nusantara Module Course in the Independent Student Exchange Program Saragih, Alkausar; Batubara, Ismed; Ali, Rahmadi; Siregar, Bonanda Jafatani; Purba, Nelvitia
Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Vol. 14 No. 3 (2024): Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ji.v14i3.6317

Abstract

Inspiration is one of the sub-discussions in implementing the Indonesian archipelago module in the independent student exchange program. This activity presents an inspiring figure from the area, whether a cultural figure, politician, official, or someone considered capable of inspiring students. This research aims to see what character education students receive during this activity. The sample for this research was 23 students participating in the second class of the 2022 independent student exchange program from several regions in Indonesia. This research method is qualitative descriptive research with data collection techniques through observation, interviews, and direct involvement in inspirational activities. In this inspirational activity, inviting a central figure who can provide insight, experiences, and tips so that this figure can be successful and become famous is very important as motivation and encouragement to the participants when they later achieve success in life. The character education obtained in this activity is the religious character, independence, tenacity, hard work, courage, discipline, never giving up, optimism, and cooperation.
MODERNISASI PROSES PEMBELAJARAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PERHATIAN BELAJAR SISWA DI MADRASAH ALIYAH SWASTA AL WASHLIYAH MEDAN Saragih, Alkausar; Batubara, Ismed; Japatani Siregar, Bonanda
Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang Lubuk Pakam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51672/jbpi.v4i2.212

Abstract

The current era of information technology development has unwittingly changed the global world order which inevitably becomes a challenge for the world of education today. Education modification should also welcome the development of information technology to be developed in the learning process to be more effective and attract the attention of students so that it is hoped that the knowledge to be conveyed can be easily understood. The development of information technology is marked by the emergence of sophisticated tools that can be utilized in the learning process in schools. This study aims to see the modification in classroom learning carried out by teachers in every learning process, especially at MAS Lab IKIP Al Washliyah Medan, the research method is a qualitative descriptive method with data collection through interviews, observations, and other instruments that are categorized to support this research. The results of this study found that the implementation of learning in schools, especially at MAS Lab IKIP Al Washliyah Medan, has embraced learning moderenization, this can be seen from learning facilities that have used technological devices in accordance with the times, such as learning using laptob facilities, computers, infocus, and other learning facilities.
ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM PRAKTEK JUAL BELI CHIP GAME ON/LINEHIGGS DOMINO ISLAND (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Lbp) Maulidya Muazzarah, Bonanda Jafatani Siregar
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 2 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The online game Higgs Domino Islands is very popular among young people and adults. This online game is played simply because it is entertainment and can eliminate boredom or boredom. As time goes by, interest in playing this online game is increasing because there is a gambling content for game players. online higgs domino island is misused to make a profit by opening a business area to carry out the practice of buying and selling online chips in the game. Buying and selling online game chips is very disturbing to the public, it can cause moral and material damage. The aims of this research are: 1 To find out what are the factors in the occurrence of criminal acts of gambling in the practice of buying and selling chips for the online game Higgs Domino Island 2 To find out how judges consider in imposing criminal sanctions against perpetrators of gambling in the practice of buying and selling chips for the online game Higgs Domino Island 3 To find out Obstacles that occur by law enforcement officials in eradicating perpetrators of criminal acts of gambling in the practice of buying and selling chips for the online game Higgs Domino Island. This research method: this type of research is normative and empirical law data sources secondary, primary and tertiary legal materials Data collection using interviews and literature study data analysis techniques using qualitative data Conclusion: Factors that cause criminal acts of gambling in the practice of buying and selling online Higgs Domino Island game chips, namely economic factors, environmental factors, profit factors, lack of legal awareness, growth factors in the Higgs Domino Island game industry, lack of regulations or legal rules. The judge imposed criminal sanctions against The defendant was sentenced to 5 months in prison under Article 303 paragraph 1. The obstacles faced by law enforcement officials in eradicating criminal acts of gambling in the practice of buying and selling online game chips Higgs Domino Island are the inability to track the practice of buying and selling online game chips, limited resources, lack of goods. There is strong evidence that there is no public support or concern in eradicating gambling and law enforcers act if there are reports from the public.
Perlindungan Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Studi Kasus Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn Junika Indar Sawitri; Bonanda Japatani Siregar; Mahzaniar; Tri Reni Novita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1532

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama pada perempuan sebagai korban yang paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, mengkaji dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan, serta mengevaluasi pengaruh budaya diam dalam pelaporan dan penyelesaian kasus KDRT. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan dokumentasi hukum, dengan studi kasus pada perkara Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan fisik dan trauma psikologis akibat tindakan suami yang juga terlibat dalam perselingkuhan. Budaya patriarki dan tekanan sosial menyebabkan korban enggan melapor. Simpulan dari studi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum belum optimal dan perlu diperkuat dengan kebijakan pendukung seperti perlindungan saksi dan pelaporan yang ramah korban. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan reformasi hukum, edukasi publik, dan pemberdayaan perempuan guna memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga.
Sosialisasi Pada Generasi Z Tentang Bahaya Napza Bagi Kesehatan Dan Sanksi Hukum Di Rumah Singgah SRMS Kota Medan Syahrul Bakti Harahap; Alkausar Saragih; Bonanda Jafatani Siregar
Kolaborasi : Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Kolaborasi : Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Matematika dan Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/kolaborasi.v2i2.123

Abstract

Generation Z (gen Z), is the term for the genartions born between 1997 and 2012, generally reperred two as “Gen Z” This generation emerged after the millennial generation and before the alpha generation. The danger oe Nafza for generation Z is very potential because this generation is prone to being influenced by the surrounding environment. So it is important for them to begiven useful knowledge ebout the dangers of Nafza and legal witnesses. Among the Nafza that this generation is boren with are those related to health and the future that influnces health.Community servis regarding Sosilaization to generation Z abouth dangers of Nafza for health and legal sanctions at the SRMS Halfway Hause, Medan City, White the aim of providing knowledge about the consecuences of drugs abuse for health and legal sanctions. As well as the community’s legal behavior patterens.The method of activity carried out in this community service is through lectures in interactive disscussions ti generations Z and the community, about haw to avoid the dangers of alcoholism and legal sanctions for narcotics abuse, in accordance whit Law Number 35 of 2009, Conserning Narcotics.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI HANDPHONE OLEH KEPOLISIAN RESORT SERDANG BEDAGAI Affandi, Wahyu; Siregar, Bonanda Japatani
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v8i2.4591

Abstract

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana pornografi melalui handphone oleh Polres Serdang Bedagai, dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Serdang Bedagai dalam menangani tindak pidana pornografi melalui handphone. Adapun jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan teknik pengumpulan informasi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana Penelitian tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dengan menggunakan sumber informasi dasar Polres Serdang Bedagai. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pornografi melalui telepon seluler sama dengan pengaturan tentang kejahatan pornografi pada umumnya, yaitu mengacu pada Pasal 281-283 KUHP, sedangkan kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah tentang belum adanya definisi dan pembatasan pornografi terutama pada unsur “melanggar kesusilaan” karena perlu adanya peraturan perundang-undangan baru yang lebih menekankan pengertian dan batasan pornografi terutama pada unsur “melanggar kesusilaan”, kendala kedua yang dihadapi adalah sulitnya melacak dan menyatakan barang bukti karena dapat dengan mudah dihilangkan dan disembunyikan. hal tersebut masih bisa diatasi dengan razia khusus yang bersifat mendadak dan dilakukan oleh polisi yang menyamar.