Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Al-Hadi IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Al-Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM) Wahana Innovative: Journal Of Social Science Research Jaliye: Jurnal Abdimas, Loyalitas, dan Edukasi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Bonanda Japatani Siregar
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Bonanda Japatani Siregar; Alkausar Saragih; Halimatul Maryani; Abdul Halim
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3641

Abstract

Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berjalan dibidang asuransi ini, tinggal kita memilah dan memilih asuransi mana yang akan kita ambil sesuai dengan kebutuhan dan keuangan kita. Untuk bisa memilih dan memilah asuransi tersebut, maka diperlukan pengetahuan yang cukup tentang pengertian dasar-dasar asuransi. Maka dari itu penulis bermaksud menuliskan pengetahuan tentang dasar-dasar pengetahuan tentang asuransi. Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang menerima risiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan : ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". asuransi bisa memberikan ketenangan dan kemudahan dalam urusan, karena dengan kita memiliki asuransi tak perlu lagi cemas untuk menghadapi risiko yang akan datang dimasa datang, dan juga memudahkan kita dalam menghadapi urusan jika sewaktu – waktu terjadi musibah atau bencana kita tak dipusingkan dengan pembebanan risiko atau pun kerugian karena telah ada perusahaan yang akan menanggung semua itu sesuai perjanjian yang sudah di buat. Tujuan nya adalah untuk mengkaji tentang aspek hukum yang terkait dengan perjanjian asuransi khusus dalam aspek kitab undang-undanghukum perdata.
Aspek Hukum Implikasi Tantangan Globalisasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Sumatera Utara Dani Sintara; Samsul Bahri; Bonanda Japatani; Halimatul Maryani
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 3 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i3.1992

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pengaruh globalisasi pada pelaksanaan pemerintahan daerah  dan untuk menemukan kendala pemerintah daerah dalam era globalisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian yang pertama bahwa pengaruh globalisasi terhadap pemerintahan daerah telah memberikan warna atau corak pemerintahan yang otonom dengan mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. Dalam kaitan ini, ditinjau dari asfek penyelenggaraan otonomi luas maka Pemerintahan Daerah beserta dengan masyarakatnya akan semakin memainkan peranan yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pemanfaatan teknologi dan informasi telah merubah struktur kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada globalisasi. Kedua, di era globalisasi saat ini pemerintah daerah mengalami beberapa kendala diantaranya sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang belum mampu bersaing secara global,  lemahnya kordinasi antara kepala daerah dengan Lembaga-lembaga daerah dalam pengambilan kebijakan yang bertentangan karkater dan budaya masyarakat daerah serta adanya ketidaksinkronan kebijakan pemerintah daerah dengan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah yang berujung pada perbuatan korup pejabat daerah.
Juridical Aspects of Issuance of Halal Certification in Indonesia Syahrul Bakti Harahap; Alkausar Saragih; Bonanda Jafatani Siregar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11226

Abstract

Aktifitas bisnis dalam Islam dikendalikan oleh aturan-aturan syariat yakni tentang halal dan haram, baik dari cara memeroleh harta maupun  cara memanfaatkannya. Aturan dan prinsip halal dan haram ini tidak ada dalam kegiatan bisnis di luar dari selain Islam. Secara ekonomi Potensi Undang-undang JPH, sangat besar. Apalagi dalam indikator  global ekonomi Islam, yang diterbitkan oleh State of the Global Islamic economy Report (GIER) 2018/19.  Malasyia dan UEA mendapat skor 127 dan 89. Mereka unggul jauh dari Bahrain (65), Arab Saudi (54), Oman (51), Yordania, Qatar, dan Pakistan (49), Kuwait (46), serta Indonesia (45) Bahkan secara khusus, Indonesia disebut telah berhasil melakukan lompatan  sehingga masuk dalam jajaran 10 (sepulu) besar negara yang memegang peranan dalam perekonomian Islam di dunia.Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang hanya menggunakan data kepustakaan. Sedangkan sifat penelitian  adalah bersifat diskriftif, yang menggambarkan norma hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Aspek Yuridis  Kewenangan Sertifikasi Halal di Indonesia. Hasil penelian yang dilakukan tentang Aspek Yuridis Kewenangan Serifikasi Halal di Indonesia disimpulkan, Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal secara aspek yuridis, pergeseran pengaturan sertifikasi halal   telah terjadi beberapa. Anatara lain pada Tahun 1967, Penandaan Label Haram menjadi otoritas Pemerintah melalui Depatemen Kesehatan Republik Indonesia (BPOM). Sampai Akhirnya terjadi gejolak ekonomi tentang halal produk minuman dan makanan. Dimana ummat Islam di Indonesia tidak percaya tentang kehalalan suatu produk makanan dan minuman kemasan. Pada Tahun 1985 Melalui SKB Menetri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/SKB/VIII/1985. Melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian mengalikan sertifikasi Halal kepada MUI. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Kembali mengalami perubahan, secara asfek yuridis pengaturan kewenangan  sertifikasi halal, yang mulai sejak tahun 1985 dipegang oleh MUI, kemudian efektif berlaku pada tahun 1994, maka setelah 2014, Kewenangan penerbitan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kembali menjadi kewenangan Pemerintah melalui Kementerian Agama dalam hal ini Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Arah Dan Politik Hukum Bisnis Islam Di Indonesia Siregar, Bonanda Japatani
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4614

Abstract

Islamic Business Law is a legal dimension in business activities that is based on Islamic law. Law is understood as a set of rules that have sanctions and are made by the authorities in order to create peace in society. Islamic law as a legal system that comes from Allah Ta'ala has the same function, namely to provide benefit to society. Islamic law has a distinctive characteristic that is not only limited to benefit in this world but also safety in the hereafter. By explaining the development of business law, as well as involving it in legal policy and practice in Indonesia, it becomes more open to the possibility of a paradigm shift and more alternative ideas that can be contributed to the study of law in Indonesia, both at the level of establishing, implementing or enforcing law and analyzing doctrine and test the legitimacy of a social system and certain policies. Based on the background above, there is identification of the problem, namely First, how is the development of Islamic business law in the Indonesian political system, second, how is the influence of Islamic business law in Indonesia. The research used is a normative juridical research method, namely studying legal principles and analyzing problems, studying and analyzing through an approach to legal principles and statutory regulations with reference to the 1945 Constitution and Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking and Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. Political legal factors in the causal relationship between law and legal politics are determinant in the sense that political activities are regulated by and must be subject to legal rules. Legal development contains the characteristics of a very dominant role of state institutions in determining the direction of legal development in a society. Legal products always develop in tune with the development of political configurations for the benefit of the economic growth of a city and a country.
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Halim, Abdul; Siregar, Bonanda Japatani; Maryani, Halimatul
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Juni
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.815 KB) | DOI: 10.56211/wahana.v1i1.63

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga, biasanya disingkat dengan “KDRT”, KDRT ini merupakan salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap salah satu anggota keluarga seperti anak, istri, suami, atau yang lainnya yang ada di lingkungan keluarga. Kekerasan yang dilakukan itu dapat bersifat fisik, mental, ekonomi, bathin, seksual, dan lainnya juga yang berujung serius, tertekan, sengsara, bahkan dapat mengakibatkan kematian, sebagai contoh misalnya kekerasan psikologis, pelecehan fisik, pelecehan seksual, penyalahgunaan keuangan/ekonomi, jasmani, rohani, dan lainnya. Nah, jika hal ini terjadi di kalangan keluarga/ditengah-tengah masyarakat, maka ada undang-undang yang mengaturnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat khususnya di lingkungan rumah tangga tidak ada korban KDRT, tentunya lewat sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
PKM:SOSIALISASI PENTINGNYA PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA GUNUNG SERIBU-KABUPATEN DELI SERDANG Sintara, Dani; Maryani, Halimatul; Novita, Tri Reni; Siregar, Bonanda Japatani
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 2 (2024): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i2.3794

Abstract

Berbicara mengenai peranan adalah merupakan suatu kegiatan dan uapaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas atau mutu pola pikir masyarakat. Peranan pemerintah sangat penting sekali untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di desa Gunung Seribu, salah satunya adalah Bantuan UMKM, pendampingan, disediaknnya bank wakaf, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas produk. Tujuannya adalah untuk menambah penghasilan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat desa Gunung seribu, sehingga akan merubah perbaikan ekonomi dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah dengan bentuk penyuluhan terkait dengan sosialisasi terkait dengan pentingnya upaya dan peranan pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Gunung seribu. Di mana dengan kondisi ekonomi masyarakat di desa Gunung Seribu ini berdasarkan hasil surve dan pengamatan maka kondisi ekonomi masyarakatnya jelas ada perbedaannya, yakni ada rumah tangga yang berkategori miskin, koatagori sedang dan katagori kaya. Oleh sebab itu kegiatan PKM ini penting untuk dilaksanakan sebagai pengembangan pola pikir suatu masyarakat itu agar mampu untuk merubah kehidupan menjadi lebih layak. Sebagai hasil dari kegiatan PKM ini para masyarakat desa ini sangat terbantu salah satunya adalah penambahan wawasan dan pola pikir serta penambahan dan peningkatan ekonomi mulai dari rumah tangga, hingga pada seluruh masyarakat khususnya di desa ini.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 511 /Pid.Sus/ 2022 Pn Srh Himawan Azri Lubis; Bonanda Japatani Siregar
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v2i1.81

Abstract

Rape is a criminal act by means of violence, threats and forcing the will on others, to commit an act that violates the rules, rape is often committed by someone by forcing others to have intercourse with threats and violence. In rape, many become victims, where almost all victims lack the courage to defend themselves so that it is easy for someone to commit rape. As in article 285 of the Criminal Code. The type of research used is normative juridical and empirical juridical. Normative juridical research is legal research that places law as a building of a norm system. The norm system in question is regarding the principles, norms, rules of laws and regulations, agreements and doctrines (teachings). This research was conducted on secondary data such as laws and regulations, scientific journals, law books related to the law of cooperation agreements and agencies. While empirical juridical research is research that has an object of study regarding community behavior. The behavior of the community studied is behavior that arises as a result of interacting with the existing norm system. The interaction emerged as a form of public reaction to the implementation of a positive legal provision and can also be seen from the behavior of the community as a form of action in influencing the formation of a positive legal provision. Empirical legal research in writing this thesis was conducted through direct interviews with the Sei Rampah District Court, Serdang Bedagai Regency. Research Results A. Imposition of sanctions on perpetrators of rape in the decision of the Serdang Bedagai District Court Number 511 / Pid.Sus / 2022 Pn Srh. Sentencing the Defendant therefore to imprisonment for 14 (fourteen) years and a fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 2 (two) months; B. Regulation of criminal acts of indecency in laws and regulations. Article 281 of the Criminal Code Threatened with a maximum imprisonment of 2 years and 8 months or a maximum fine of Rp4.5 million: C. Obstacles faced in protecting victims of indecency against women and steps. The obstacles experienced are in the form of a protracted legal process (undue delay), evidence, the absence of articles regulating certain sexual crimes, intimidation from the perpetrator, and lack of support from the victim's closest environment.
Perlindungan Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Studi Kasus Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn Junika Indar Sawitri; Bonanda Japatani Siregar; Mahzaniar; Tri Reni Novita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1532

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama pada perempuan sebagai korban yang paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, mengkaji dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan, serta mengevaluasi pengaruh budaya diam dalam pelaporan dan penyelesaian kasus KDRT. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan dokumentasi hukum, dengan studi kasus pada perkara Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan fisik dan trauma psikologis akibat tindakan suami yang juga terlibat dalam perselingkuhan. Budaya patriarki dan tekanan sosial menyebabkan korban enggan melapor. Simpulan dari studi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum belum optimal dan perlu diperkuat dengan kebijakan pendukung seperti perlindungan saksi dan pelaporan yang ramah korban. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan reformasi hukum, edukasi publik, dan pemberdayaan perempuan guna memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga.
Co-Authors A Halim Abdul Halim Adawiyah Nasution Agus Armaini Ry Alkausar Saragih Herlina Hanum Harahap Himawan Azri Lubis Junika Indar Sawitri Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Maryani, Halimatul Muhammad Rum Lubis Putri Ananda Nawawi Raja Fanny Fatahillah Samsul Bahri Sintara, Dani Syahrul Bakti Harahap Syahrul Bakti Harahap Syahrul Bakti Harahap Syarifah Syarifah Syarifah Syarifah Tri Reni Novita Tri Reni Novita Wahyu Affandi