Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Al-Hadi IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Al-Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM) Wahana Jaliye: Jurnal Abdimas, Loyalitas, dan Edukasi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Bonanda Japatani Siregar
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Arah Dan Politik Hukum Bisnis Islam Di Indonesia Siregar, Bonanda Japatani
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4614

Abstract

Islamic Business Law is a legal dimension in business activities that is based on Islamic law. Law is understood as a set of rules that have sanctions and are made by the authorities in order to create peace in society. Islamic law as a legal system that comes from Allah Ta'ala has the same function, namely to provide benefit to society. Islamic law has a distinctive characteristic that is not only limited to benefit in this world but also safety in the hereafter. By explaining the development of business law, as well as involving it in legal policy and practice in Indonesia, it becomes more open to the possibility of a paradigm shift and more alternative ideas that can be contributed to the study of law in Indonesia, both at the level of establishing, implementing or enforcing law and analyzing doctrine and test the legitimacy of a social system and certain policies. Based on the background above, there is identification of the problem, namely First, how is the development of Islamic business law in the Indonesian political system, second, how is the influence of Islamic business law in Indonesia. The research used is a normative juridical research method, namely studying legal principles and analyzing problems, studying and analyzing through an approach to legal principles and statutory regulations with reference to the 1945 Constitution and Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking and Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. Political legal factors in the causal relationship between law and legal politics are determinant in the sense that political activities are regulated by and must be subject to legal rules. Legal development contains the characteristics of a very dominant role of state institutions in determining the direction of legal development in a society. Legal products always develop in tune with the development of political configurations for the benefit of the economic growth of a city and a country.
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Halim, Abdul; Siregar, Bonanda Japatani; Maryani, Halimatul
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Juni
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.815 KB) | DOI: 10.56211/wahana.v1i1.63

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga, biasanya disingkat dengan “KDRT”, KDRT ini merupakan salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap salah satu anggota keluarga seperti anak, istri, suami, atau yang lainnya yang ada di lingkungan keluarga. Kekerasan yang dilakukan itu dapat bersifat fisik, mental, ekonomi, bathin, seksual, dan lainnya juga yang berujung serius, tertekan, sengsara, bahkan dapat mengakibatkan kematian, sebagai contoh misalnya kekerasan psikologis, pelecehan fisik, pelecehan seksual, penyalahgunaan keuangan/ekonomi, jasmani, rohani, dan lainnya. Nah, jika hal ini terjadi di kalangan keluarga/ditengah-tengah masyarakat, maka ada undang-undang yang mengaturnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat khususnya di lingkungan rumah tangga tidak ada korban KDRT, tentunya lewat sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
PKM:SOSIALISASI PENTINGNYA PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA GUNUNG SERIBU-KABUPATEN DELI SERDANG Sintara, Dani; Maryani, Halimatul; Novita, Tri Reni; Siregar, Bonanda Japatani
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 2 (2024): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i2.3794

Abstract

Berbicara mengenai peranan adalah merupakan suatu kegiatan dan uapaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas atau mutu pola pikir masyarakat. Peranan pemerintah sangat penting sekali untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di desa Gunung Seribu, salah satunya adalah Bantuan UMKM, pendampingan, disediaknnya bank wakaf, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas produk. Tujuannya adalah untuk menambah penghasilan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat desa Gunung seribu, sehingga akan merubah perbaikan ekonomi dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah dengan bentuk penyuluhan terkait dengan sosialisasi terkait dengan pentingnya upaya dan peranan pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Gunung seribu. Di mana dengan kondisi ekonomi masyarakat di desa Gunung Seribu ini berdasarkan hasil surve dan pengamatan maka kondisi ekonomi masyarakatnya jelas ada perbedaannya, yakni ada rumah tangga yang berkategori miskin, koatagori sedang dan katagori kaya. Oleh sebab itu kegiatan PKM ini penting untuk dilaksanakan sebagai pengembangan pola pikir suatu masyarakat itu agar mampu untuk merubah kehidupan menjadi lebih layak. Sebagai hasil dari kegiatan PKM ini para masyarakat desa ini sangat terbantu salah satunya adalah penambahan wawasan dan pola pikir serta penambahan dan peningkatan ekonomi mulai dari rumah tangga, hingga pada seluruh masyarakat khususnya di desa ini.
Perlindungan Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Studi Kasus Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn Junika Indar Sawitri; Bonanda Japatani Siregar; Mahzaniar; Tri Reni Novita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1532

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama pada perempuan sebagai korban yang paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, mengkaji dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan, serta mengevaluasi pengaruh budaya diam dalam pelaporan dan penyelesaian kasus KDRT. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan dokumentasi hukum, dengan studi kasus pada perkara Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan fisik dan trauma psikologis akibat tindakan suami yang juga terlibat dalam perselingkuhan. Budaya patriarki dan tekanan sosial menyebabkan korban enggan melapor. Simpulan dari studi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum belum optimal dan perlu diperkuat dengan kebijakan pendukung seperti perlindungan saksi dan pelaporan yang ramah korban. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan reformasi hukum, edukasi publik, dan pemberdayaan perempuan guna memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI HANDPHONE OLEH KEPOLISIAN RESORT SERDANG BEDAGAI Affandi, Wahyu; Siregar, Bonanda Japatani
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v8i2.4591

Abstract

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana pornografi melalui handphone oleh Polres Serdang Bedagai, dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Serdang Bedagai dalam menangani tindak pidana pornografi melalui handphone. Adapun jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan teknik pengumpulan informasi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana Penelitian tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dengan menggunakan sumber informasi dasar Polres Serdang Bedagai. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pornografi melalui telepon seluler sama dengan pengaturan tentang kejahatan pornografi pada umumnya, yaitu mengacu pada Pasal 281-283 KUHP, sedangkan kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah tentang belum adanya definisi dan pembatasan pornografi terutama pada unsur “melanggar kesusilaan” karena perlu adanya peraturan perundang-undangan baru yang lebih menekankan pengertian dan batasan pornografi terutama pada unsur “melanggar kesusilaan”, kendala kedua yang dihadapi adalah sulitnya melacak dan menyatakan barang bukti karena dapat dengan mudah dihilangkan dan disembunyikan. hal tersebut masih bisa diatasi dengan razia khusus yang bersifat mendadak dan dilakukan oleh polisi yang menyamar.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 511 /Pid.Sus/ 2022 Pn Srh Himawan Azri Lubis; Bonanda Japatani Siregar
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v2i1.81

Abstract

Rape is a criminal act by means of violence, threats and forcing the will on others, to commit an act that violates the rules, rape is often committed by someone by forcing others to have intercourse with threats and violence. In rape, many become victims, where almost all victims lack the courage to defend themselves so that it is easy for someone to commit rape. As in article 285 of the Criminal Code. The type of research used is normative juridical and empirical juridical. Normative juridical research is legal research that places law as a building of a norm system. The norm system in question is regarding the principles, norms, rules of laws and regulations, agreements and doctrines (teachings). This research was conducted on secondary data such as laws and regulations, scientific journals, law books related to the law of cooperation agreements and agencies. While empirical juridical research is research that has an object of study regarding community behavior. The behavior of the community studied is behavior that arises as a result of interacting with the existing norm system. The interaction emerged as a form of public reaction to the implementation of a positive legal provision and can also be seen from the behavior of the community as a form of action in influencing the formation of a positive legal provision. Empirical legal research in writing this thesis was conducted through direct interviews with the Sei Rampah District Court, Serdang Bedagai Regency. Research Results A. Imposition of sanctions on perpetrators of rape in the decision of the Serdang Bedagai District Court Number 511 / Pid.Sus / 2022 Pn Srh. Sentencing the Defendant therefore to imprisonment for 14 (fourteen) years and a fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 2 (two) months; B. Regulation of criminal acts of indecency in laws and regulations. Article 281 of the Criminal Code Threatened with a maximum imprisonment of 2 years and 8 months or a maximum fine of Rp4.5 million: C. Obstacles faced in protecting victims of indecency against women and steps. The obstacles experienced are in the form of a protracted legal process (undue delay), evidence, the absence of articles regulating certain sexual crimes, intimidation from the perpetrator, and lack of support from the victim's closest environment.
Co-Authors A Halim Abdul Halim Adawiyah Nasution Affandi, Wahyu Agus Armaini Ry Alkausar Saragih Herlina Hanum Harahap Himawan Azri Lubis Junika Indar Sawitri Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Maryani, Halimatul Muhammad Rum Lubis Putri Ananda Nawawi Raja Fanny Fatahillah Sintara, Dani Syahrul Bakti Harahap Syarifah Syarifah Syarifah Syarifah Tri Reni Novita Tri Reni Novita