Garuda - Garba Rujukan Digital

Tatakelola Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang Tana, Wahida; Tompo, Natsir; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.3559

Tujuan Penelitian untuk mengetahui sistem pemungutan dan pengawasan retribusi Pasar Sentral Enrekang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan pengumpulan data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Enrekang. menganalisis hal-hal yang mengikat secara hukum, seperti undang-undang, atau bahan-bahan yang berkaitan erat dengan topik yang dibahas, metode penelitian kepustakaan (disebut juga penelitian normatif) dapat digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari perpustakaan atau dari sumber primer. Dalam menggunakan teknik wawancara, metode penelitian lapangan (penelitian empiris) mengumpulkan informasi terkait data yang dibutuhkan. Tiga alur penerapan proses analisis data, reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data menggunakan teknik analitis dan deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Tatakelola Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang secara umum sudah baik, namun ada beberapa hal yang perlu diubah, antara lain tata cara pengawasan dan kegigihan sussung pasar dalam memungut retribusi. Hal ini dapat dihindari dengan meningkatkan pemantauan dan evaluasi, serta mengembangkan cara yang lebih baik untuk menilai kebenaran data, pemahaman pembayar retribusi mengenai nilai pembayaran retribusi pasar, dan sebagainya. The research objective is to determine the Enrekang Central Market levy collection and supervision system. The nature of this research is descriptive qualitative using two data collection approaches at the Enrekang Industry and Trade Service. By analyzing legally binding matters, such as laws, or materials that are closely related to the topic being discussed, library research methods (also called normative research) can be used to collect secondary data from libraries or from primary sources. In using interview techniques, field research methods (empirical research) collect information related to the required data. Three flows of implementing the data analysis process, data reduction, data display, and drawing conclusions/data verification using analytical and descriptive techniques. The findings of this research indicate that the management of Central Market Retribution Receipts in Increasing Original Regional Income in Enrekang Regency is generally good, but there are several things that need to be changed, including the monitoring procedures and the persistence of local markets in collecting levies. This can be avoided by improving monitoring and evaluation, as well as developing better ways to assess the veracity of data, levy payers' understanding of the value of market levy payments, and so on.

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Studi Pada Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Bulukumba Nurhalisya, St.; Zainal, Nining Haslindah; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.4554

Sistem zonasi merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan di indonesia sesuai dengan peraturan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru dengan fokus pada sistem zonasi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Fokus penelitian menggunakan 6 variabel yaitu tujuan dan sasaran kebijakan, sumber saya manusia, kondisi ssosial ekonimi dan politik, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana dan komunikasi antar organisasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut implementasi kebijakan zonasi PPDB jenjang Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bulukumba yang terdapat 6 variabel pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa permasalahan dalam menetapkan peraturan PPDB namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik. Sistem zonasi juga mempengaruhi sekolah dari input, output, dan proses sehingga menghasilkan dampak positif dan dampak negatif namun, pemerintah tetap berusaha untuk meminimalisisr permasalahan atau dampak negatif dari kebijakan sistem zonasi ini. Dari penjelasan diatas, penulis memberikan saran agar pihak sekolah melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan kebijakan zonasi. The zoning system is one form of effort made by the government in order to equalize education in Indonesia in accordance with Permendikbud Regulation Number 17 of 2017 concerning the admission of new students with a focus on the zoning system. The author uses a qualitative research method with a literature study method. The research focus uses 6 variables, namely policy goals and objectives, human resources, economic and political social conditions, implementing agent characteristics, implementing attitudes and inter-organizational communication. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. The results of the study are the implementation of the PPDB zoning policy at the Senior High School level in Bulukumba Regency, which has 6 variables, which have basically been implemented well, although there are still some problems in determining PPDB regulations, but these problems can be resolved properly. The zoning system also affects schools from inputs, outputs, and processes resulting in positive impacts and negative impacts, however, the government is still trying to minimize the problems or negative impacts of this zoning system policy. From the explanation above, the author suggests that the school improve the quality of human resources to support the success of the zoning policy.

Pelayanan Publik Di Kantor Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat Astri, Andi Novi; Tompo, Natsir; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.6220

Pada pelaksanaan implementasi program permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada pelayanan mengenai surat keterangan pindah, surat keterangan ahli waris, surat keterangan tidak mampu di kantor kecamatan Tikke Raya diukur berdasarkan indeks kepuasan masyarakat yang belum diketahui. Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses pelayanan serta kepuasaan masyarakat yang menerima jasa layanan di Kantor Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan teknik mix method. Dimana kualitatif yaitu Melakukan Wawancara dengan Informan. Kuantitatif adalah mengembangkan metode perhitungan, teori atau hipotesis yang berhubungan dengan fenomena sosial serta proses pengukurannya merupakan bagian yang sangat sentral dalam penelitian kuantitatif, maka dengan itu hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan kuantitatif yang di pergunakan sangat baik dengan ilmu alam maupun sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat menujukan kualitas pelayanan yang baik dari survei kepuasan masyarakat maupun dari wawancara di Instasi Pemerintahan Daerah Kacamatan Tikke Raya serta mutu Pelayanan di Kantor Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat adalah kategori B, yakni kinerja pelayanan yang ada pada kantor Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu berada pada kategori Baik. In the implementation of the program, the problems in this study focused on services regarding transfer certificates, heir certificates, certificates of incapacity at the Tikke Raya sub-district office, measured based on an unknown community satisfaction index. This general research aims to determine the service process and the satisfaction of the people who receive services at the Tikke Raya District Office, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province. This study uses a mixed method technique. Where is qualitative, namely conducting interviews with informants. Quantitative is developing methods of calculation, theory or hypotheses related to social phenomena and the measurement process is a very central part in quantitative research, therefore this provides a fundamental relationship between empirical and quantitative observations which are used very well by both natural and social sciences. The results of this study indicate that public services at the Tikke Raya District Office, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province, show good service quality from community satisfaction surveys and from interviews at Tikke Raya Regional Government Institutions and the quality of service at the Tikke Raya District Office, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province is category B, namely the service performance at the Tikke Raya District Office in Pasangkayu Regency is in the GOOD category.

Interactive Governance Dalam Program Kampung Iklim Di Kota Makassar Said, Anita; Zainal, Nining Haslinda; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.2376

Penelitian bertujuan mengeksplorasi bagaimana prinsip interactive governance memengaruhi implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) pada tiga RW di Kota Makassar. . Desain kualitatif studi kasus berganda diaplikasikan dengan pemilihan lokasi secara purposif berdasarkan capaian ProKlim tertinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 21 informan kunci, observasi partisipatif, dan pemeriksaan dokumen program. Analisis tematik dilakukan dengan langkah coding terbuka-aksial menggunakan perangkat Atlas.ti serta triangulasi sumber untuk menjamin validitas. Hasil menunjukkan keberhasilan ProKlim dipengaruhi oleh kualitas interaksi antar-aktor-terutama kolaborasi RT/RW, kader lingkungan, Lurah, dan Dinas Lingkungan Hidup-dalam membangun learning arena, koordinasi sumber daya, dan mekanisme akuntabilitas. Studi ini menegaskan pentingnya fasilitasi pemerintah kota dalam memediasi jaringan aktor serta merekomendasikan kebijakan penguatan platform komunikasi daring untuk mempertahankan keberlanjutan ProKlim. This study explores how principles of interactive governance shape the implementation of the Indonesian Climate Village Program (ProKlim) in three neighborhood units of Makassar City. Employing a qualitative multiple-case design, sites were selected purposively for their highest ProKlim achievements. Data were gathered through in-depth interviews with 21 key informants, participant observation, and program document analysis. Thematic analysis using open and axial coding in Atlas.ti-and source triangulation ensured analytical rigor. Findings reveal that ProKlim success hinges on the interaction quality among actors-particularly neighborhood leaders, environmental cadres, the urban village head, and the City Environmental Agency in developing learning arenas, coordinating resources, and establishing accountability mechanisms. The study underscores the need for municipal facilitation in mediating actor networks and recommends strengthening digital communication platforms to sustain ProKlim initiatives.

Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Lembang Paliorong, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja Ma'dika, Gabriel Kombong; Tompo, Natsir; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.2857

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lembang Paliorong, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja. Program BPNT, yang dirancang untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan memperbaiki gizi, menghadapi berbagai permasalahan di tingkat lokal, meskipun secara nasional program ini menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi. Permasalahan ini meliputi ketidaktepatan sasaran, waktu, administrasi, harga, dan kualitas bantuan (prinsip 5T). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengaplikasikan lima indikator pengawasan dari Handoko (2017) untuk mengevaluasi proses pengawasan di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui pendamping BPNT kecamatan dan perangkat lembang belum efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya kunjungan langsung ke lapangan saat penyaluran bantuan, ketiadaan perbandingan sistematis antara pelaksanaan dengan standar, serta absennya tindakan korektif terhadap penyimpangan yang berulang. Ketidakmampuan mengatasi masalah-masalah dasar ini secara langsung berkontribusi pada kegagalan pencapaian prinsip 5T di tingkat penerima manfaat. Studi ini menyoroti kesenjangan antara kebijakan program yang dirancang di tingkat pusat dan realitas implementasinya di tingkat lokal, menunjukkan bahwa keberhasilan makro tidak selalu mencerminkan efektivitas mikro. This research aims to analyze the supervision of the Social Service of Tana Toraja Regency in the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Lembang Paliorong, Masanda District, Tana Toraja Regency. The distribution of BPNT still faces various problems, indicated by a lack of supervision from the Social Service through the Sub-District BPNT assistant and Lembang officers, resulting in complaints from Beneficiary Families (KPM) not being followed up. This qualitative descriptive research shows that the supervision carried out by the Tana Toraja Regency Social Service through the Sub-District BPNT assistant has not been effective, marked by various findings that do not comply with the 5T principles (Right Target, Right Amount, Right Time, Right Quality, Right Price/Administration). These findings include targeting inaccuracies, delayed distribution, discrepancies in the amount and quality of goods, and administrative issues. The recommendations from this research include improving coordination, routine evaluation, more intensive socialization, and periodic updating of KPM data to ensure the BPNT program achieves its goals in poverty reduction and welfare improvement.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Makassar Adelia, Nur; Afrisal, Ade Ferry; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.4154

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota makassar telah mengatur berbagai ketelntuan pemberian wewenang kepada perusahaan untuk pengelolaan parkir tepi jalan umum mengenai klasifikasi pemakaian tempat parkir. Berbagai ketentukan mengenai penggunaan parkir juru parkir telah diatur pada bab 5 pasal 10 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, yang diantara poinnya berbunyi “Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir; Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi”. Mengenai aturan ini, terdapat Perusahaan Daerah Parkir yang bertanggung jawab atas pengaturan, operasional, dan pengelolaan fasiitas parkir yang ada di dalam yurisdiksi pemerinth daerah serta bertujuann utama untuk menciptakan pengelolaan parkir yang teratur dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta informan dari penelitian terdiri dari pegawai dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar, petugas parkir resmi dan tidak resmi, serta masyarakat sebagap pengguna parkir. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Perusahaan Daerah parkir dalam melaksanakan pengawasan terkait juru parkir belum berjalan dengan optimal, Pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya harus memperhatikan penentuan retribusi parkir oleh juru parkir resmi maupun juru parkir tidak resmi, dan kinerja yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar terbilang masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan, namun melihat jumlah retribusi parkir yang berhasil dikumpulkan melebihi target merupakan suatu hal yang membanggakan. Makassar City Regional Regulatioln Number 17 of 2006 concerning Management of Pubic Roladside Parking in the Makassar City Area has regulated various provisions for granting authority to companies to manage pubic roadside parking regarding the classification of parking space usagel. Various provisions regarding the use of parking attendants have been reguated in chapter 5, articlel 10 olf Makassar City Relgiolnal Relgulatioln Numbelr 17 olf 2006, which amolng thel polints relads "Parking attelndants arel olbligeld tol givel parking tickelts tol parking spacel uselrs; Parking attelndants arel relquireld tol welar unifolrms and/olr idelntificatioln marks deltelrmineld by thel Bolard olf Direlctolrs." Relgarding this relgulatioln, thelrel is a Relgiolnal Parking Colmpany which is relspolnsiblel folr thel relgulatioln, olpelratioln and managelmelnt olf parking facilitiels within thel relgiolnal golvelrnmelnt and thel main aim is tol relalizel olrdelrly and transparelnt parking managelmelnt. This relselarch aims tol find olut holw thel Makassar City Relgiolnal Relgulatiolns Colncelrning Public Roladsidel Parking Managelmelnt arel Implelmelnteld. Thel relselarch melthold useld in this relselarch usels qualitativel meltholds and thel data colllelctioln telchniquels useld arel olbselrvatioln, intelrvielws and dolcumelntatioln, as welll as infolrmants frolm thel relselarch colnsisting olf elmplolyelels olf thel Makassar City Relgiolnal Parking Colmpany, olfficial and unolfficial parking attelndants, as welll as thel public as uselrs. parking. Thel relsults olf this relselarch relvelal that thel lelvell olf colmpliancel olf thel Relgiolnal Parking Colmpany in carrying olut supelrvisioln rellateld tol parking attelndants has nolt beleln olptimal, thel Grelatelr Makassar Relgiolnal Parking Colmpany must pay attelntioln tol thel deltelrminatioln olf parking felels by olfficial parking attelndants and unolfficial parking attelndants, and thel pelrfolrmancel carrield olut by thel Relgiolnal Colmpany Makassar parking is still lacking and nelelds tol bel improlveld in telrms olf supelrvisioln, but seleling thel amolunt olf parking felels colllelcteld elxcelelds thel targelt is solmelthing that melelts thel relquirelmelnts.

Efektivitas Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat PT Vale Indonesia Tbk Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Arula, Alifia Mustika; Afrisal, Ade Ferry; Anas, Ali
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.4849

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PT Vale Indonesia Tbk dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sorowako. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program PPM PT Vale Indonesia Tbk di Desa Sorowako sudah dilaksanakan secara efektif. Adapun bahan pertimbangan penentuan keefektivitasan suatu program salah satunya yaitu ketepatan sasaran yang pada penelitian ini adalah kelompok rentan dan kelompok angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tapi tidak memiliki banyak sertifikat. Menurut hasil penelitian, program PPM ini telah sesuai dengan sasaran karena mulai dari perencanaan sudah dipetakan sejak awal sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat programnya. Selanjutnya proses sosialisasi yang aktif dilakukan oleh pemerintah desa di setiap desa dan kecamatan serta melalui forum musyawarah desa sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai program ini. Adapun tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sudah tercapai dengan melihat data yang dihasilkan. Kemudian proses pemantauan yang dilakukan oleh PT Vale dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pemantauan yang terstruktur dan berkala sehingga sangat membantu masyarakat penerima manfaat program. This study aims to determine The Effectiveness of PT Vale Indonesia Tbk's Community Development and Empowerment Program in Improving the Community's Economy in Sorowako Village, Nuha District, East Luwu Regency. The research method used is descriptive qualitative and the data collection techniques include observation, interviews, documentation, and literature studies. In analyzing the data obtained, this research uses data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the PT Vale Indonesia Tbk PPM Program in Sorowako Village has been implemented effectively. One of the considerations for determining the effectiveness of a program is the accuracy of the target, which in this study is vulnerable groups and labor force groups who have not worked or have worked but do not have many certificates. According to the results of the research, this PPM program has been in accordance with the target because starting from the planning it has been mapped from the beginning according to the needs of the program beneficiaries. Furthermore, an active socialization process was carried out by the village government in each village and sub-district as well as through the village deliberation forum, making it easier for the community to get information about this program. The objectives of this program, namely improving the welfare and economy of the community, have been achieved by looking at the data generated. Then the monitoring process carried out by PT Vale by involving various parties in a structured and periodic monitoring process so that it is very helpful for program beneficiaries.

Interactive Governance Dalam Penerapan Program Metropolitan Sanitation Management Invesment Project Di Kota Makassar Haidar, Muh Yabani; Zainal, Nining Haslinda; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.6407

Wilayah permukiman merupakan salah satu penyumbang paling besar terhadap pencemaran air laut di wilayah permukiman kota di Indonesia, sumber pencemaran terbesar berasal dari limbah cair domestik yang memberikan kontribusi pencemaran sebesar 87%, kemudian sisanya 13% berasal dari limbah cair industri. Oleh karena itu, masih banyak yang perlu ditingkatkan untuk sanitasi Indonesia. Tercatat bahwa sanitasi layak di Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 74,58%. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk sebuah program Metropolitan Sanitation Management Invesment Project untuk mengatasi permasalahan sanitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Interactive Governance dalam penerapan program Metropolitan Sanitation Management Invesment Project (MSMIP) serta bagaimana proses pelaksanaan program ini dari pusat hingga ke daerah berdasarkan landasan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dan dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan interactive governance dalam program MSMIP sudah berjalan dan beerdampak baik terhadap masyarakat sekitar dan proses pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan tata kelola pedoman proyek serta regulasi maupun landasan hukum yang berlaku. Residential areas are one of the biggest contributors to seawater pollution in urban residential areas in Indonesia, the largest source of pollution comes from domestic wastewater which contributes 87% to pollution, then the remaining 13% comes from industrial wastewater. Therefore, there is still much that needs to be improved for sanitation in Indonesia. It is noted that proper sanitation in Indonesia in 2018 only reached 74.58%. Therefore, the government, in this case the Ministry of Public Works and Public Housing, formed a Metropolitan Sanitation Management Investment Project program to address sanitation problems. The purpose of this research is to find out the form of Interactive Governance in implementing the Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) program and how the process of implementing this program from the center to the regions is based on a legal basis. This study uses a descriptive approach with a qualitative approach, data collection techniques and conducted by interviews, observation, and documentation. The results of the research show that the application of interactive governance in the MSMIP program has been running and has had a good impact on the surrounding community and the process of implementing this program is in accordance with the governance of project guidelines as well as applicable regulations and legal foundations.

Public Service: Digital Transformation Building Smart City In Makassar City Maldun, Syamsuddin; Juharni, Juharni; Ridho, Muhmmad; Anas, Ali; Afrisal, Ade ferry
International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 8, No 1.1 (2024)
Publisher : Universitas Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29099/ijair.v8i1.1.1379

The demands of the era of globalization of modern government systems require the management of changes in district/city governments to improve so that stakeholders can access maximum service. For this, an applicable work mechanism is needed through the design of a prototype model of Digital Transformation of Public Services e-Government. The type of research used is phenomenological and qualitative descriptive approach. The data collection method used is triangulation, namely: survey, interview, and document analysis. Data analysis uses data collection, data condensation, data presentation, verification and drawing conclusions. Research results: focus (1) The reality of the institutional structure and human resources of the Communication and Information Service still experiences various challenges and weaknesses that must be anticipated immediately, (2) Determinant factors in capacity development originating from internal sources, namely publication, polling up, and decision-making and external opportunities supported by the local government. Meanwhile, internal obstacles are the still strong interests of political parties and external challenges are that public participation is still lacking, and (3) Prototype model of Digital Transformation of Public Services e-Government, is actually a public right and at the same time an obligation of the government, Management of existing public services system, separately accommodates data exchange between institutions, and Management of public services according to regulations, which are guided by Law 37/2008, Law 25/2009 and Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform 27/2014 is a combination of complementary nomenclature.

Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas Di Kota Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Matalangi, Yonas; Tompo, Natsir; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i1.2401

Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas Di Kota Mamasa Sulawesi Barat. Pemberdayaan penyandang disabilitas mengacu pada pemberdayaan kelompok disabilitas sebagai kelompok sosial yang memiliki potensi sebagaimana manusia lain pada umumnya Penelitian bertujuan untuk mengetaui peran pemerintah dalam pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di kota Mamasa dan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di Kota Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Tehnik pengumpulan data dengan tehnik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tehnik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan tenaga disabilitas kerja di Kota Mamasa dilakukan dengan beberapa program yaitu sosialisasi, pelatihan menenun dan menjahit, dan pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Mamasa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Empowerment of Disabled Workers in Mamasa City, West Sulawesi. Empowerment of people with disabilities refers to the empowerment of disabled groups as social groups who have potential like other humans in general. The research aims to understand the role of the government in empowering disabled workers in Mamasa City and to find out the factors that influence the empowerment of disabled workers in Mamasa City. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using interview, documentation and observation techniques. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research results, it can be concluded that the government's role in empowering workers with disabilities in Mamasa City is carried out with several programs, namely socialization, training in weaving and sewing, and training in making crafts from used goods. As for the factors that influence the empowerment of people with disabilities in Mamasa City, there are supporting factors and inhibiting factors.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search