Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.768
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Law, Poliitic and Humanities Semarang Law Review PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Majelis: Jurnal Hukum Indonesia J-CEKI
M. Syahrul Borman
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Journal of Innovation Research and Knowledge

 1 
KEKUATAN HUKUM HASIL AUTOPSI SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM DELIK PEMBUNUHAN M. Alvan Nur Rosyid; M. Syahrul Borman; Irawan Soerodjo; Sri Astutik
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

: Autopsi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang signifikan dalam proses pembuktian dalam perkara delik pembunuhan. Hasil autopsi memberikan analisis ilmiah tentang jenis luka, sebab kematian, dan hubungan sebab-akibat dengan tindakan tersangka. Meskipun memiliki peran yang vital, hasil autopsi juga memiliki keterbatasan, seperti potensi kesalahan dalam pelaksanaannya atau interpretasi yang berbeda dari ahli. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kekuatan hukum hasil autopsi dalam mendukung proses pembuktian dalam delik pembunuhan dan untuk menilai bagaimana hasil tersebut dapat mempengaruhi proses peradilan. Hasil otopsi memiliki kekuatan hukum yang signifikan sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan. Sebagai keterangan ahli, hasil otopsi dapat menjadi bukti yang memperkuat atau membantah penyebab kematian korban. Otopsi harus dilakukan oleh ahli yang kompeten, dan prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum untuk dianggap sah dan memiliki nilai pembuktian yang kuat. Otopsi berperan penting dalam menentukan penyebab kematian korban dalam kasus pembunuhan. Melalui pemeriksaan medis yang menyeluruh, otopsi dapat mengungkap jenis kekerasan yang dialami korban, serta memberikan petunjuk tentang apakah kematian tersebut disebabkan oleh tindak kekerasan yang disengaja atau tidak. Hasil otopsi menjadi bukti yang sangat berharga dalam pembuktian delik pembunuhan, cara pembunuhan, dan apakah ada perencanaan di balik tindakan tersebut.
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI ANGGOTA PARTAI POLITIK Senja Dwi Prasetyo; Noenik Soekorini; M. Syahrul Borman; Siti Marwiyah
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum terhadap anggota partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik memiliki dampak serius terhadap kepercayaan publik, integritas sistem politik, dan efektivitas pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum, bentuk pertanggungjawaban, serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap anggota partai politik yang terbukti melakukan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, mereka juga dapat dikenai sanksi administratif dan etik melalui mekanisme internal partai atau lembaga etika publik. Namun, implementasi penegakan hukum kerap menghadapi kendala, seperti intervensi politik, lemahnya integritas lembaga penegak hukum, serta kurangnya keberanian partai politik dalam menindak tegas kadernya yang terlibat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kelembagaan dan penguatan independensi aparat penegak hukum untuk menjamin akuntabilitas politik dan supremasi hukum.
ANALISIS PUTUSAN PN TANJUNG KARANG Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk TERKAIT TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK Yulis Fransepontri; Noenik Soekorini; M. Syahrul Borman; Siti Marwiyah
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kasus ini menjadi penting dikaji karena menyangkut perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual, serta bagaimana hukum diterapkan untuk memberikan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan korban, serta keterangan terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menentukan besarnya pidana. Putusan ini dinilai telah mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, meskipun masih terdapat ruang evaluasi terhadap aspek perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam mengkaji penerapan hukum pidana terhadap kejahatan seksual pada anak.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM MELIPUT BERITA Andrianus Deny; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati; M. Syahrul Borman
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak dan kewajiban wartawan dalam peliputan pemberitaan serta mengkaji bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan yang Mengalami Kekerasan Dalam Meliput Berita. Wartawan sebagai pelaku profesi jurnalistik memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, namun tidak jarang menghadapi berbagai bentuk kekerasan saat melakukan peliputan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan instrumen internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan memiliki hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi serta kewajiban untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Namun dalam praktiknya, kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme perlindungan hukum yang menjamin kebebasan pers sekaligus menjamin keselamatan wartawan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Co-Authors Andrianus Deny Dudik Djaja Sidharta Edwin Hendrik Fitri Ayuningtiyas Irawan Soerodjo M. Abdul Hasyim M. Alvan Nur Rosyid Noenik Soekorini Nur handayani Nur Handayati Rajendra Dharmalingga Wiritanaya Samsudin Samsudin Senja Dwi Prasetyo Sholichudin Sholichudin Siti Marwiyah Sri Astutik Suantono Subekti Subekti Taqwanda Aulia Mahfud Wahyu Prawesthi Yulis Fransepontri Zakky Maulana Afizuddin