Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JABE (Journal of Accounting and Business Education) Jurnal Ners Journal of Law, Poliitic and Humanities QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Journal Of Legal Sustainability (JOLS) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
MAYA INTAN PRATIWI
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau: Pengabdian Syahrial; Maya Intan Pratiwi; Rian Prayudi Saputra
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4878

Abstract

PPNS Kehutanan adalah lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh UU diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan hutan secara terpadu sehingga dapat meminimalkan kerusakan yang terjadi khususnya kasus penebangan liar. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik PPNS di Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana kehutanan oleh PPNS di Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Metode penelitian adalah Penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan cara survey. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau menunjukkan bahwa, secara hukum kewenangan PPNS telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, namun efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana penyidikan, serta koordinasi antar aparat penegak hukum, sehingga berdampak pada belum optimalnya perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah Provinsi Riau. Dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh PPNS yaitu lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pelaku utama (aktor intelektual) yang sulit ditembus oleh hukum, adanya otonomi daerah, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan dana.
Pemisahan Harta dalam Perjanjian Perkawinan (Marriage Agreement) Studi Kasus di Kota Pekanbaru: Penelitian Syahrial; Maya Intan Pratiwi; Nining Suniarti
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.186

Abstract

The main problem in this study is how the separation of assets in a marriage agreement in Pekanbaru City and what are the obstacles to the separation of assets in a marriage agreement. The research method is Empirical Juridical Legal Research by means of a survey. This research is descriptive analytical, namely providing a clear and detailed description of an event that occurred. From the results of the study it can be concluded, First, Separation of assets in a marriage agreement in Pekanbaru City must be made with a notarial deed carried out before a notary, made by the parties, namely the prospective husband and wife or husband and wife before a notary, while the contents of the marriage agreement must state that the separation of assets must not be contrary to Islamic law and the provisions of applicable laws and regulations, while regarding the marriage agreement including the separation of assets of husband and wife at this time is officially recorded at the Office of Religious Affairs (KUA). Therefore, a notary has very important authority in making a marriage agreement because a notary is authorized to make an authentic deed as stated in Article 15 Paragraph 1 of the UUJN. Second, Obstacles in the separation of assets in a marriage agreement are the husband and wife acting in bad faith in terms of debts to third parties, the prospective husband or wife violating the contents of the marriage agreement, during the marriage the husband or wife violating the contents of the marriage agreement, a civil dispute occurs regarding the contents of the marriage agreement, the agreement can only be changed with the consent of both husband and wife, and does not harm the interests of third parties, and is authorized by a marriage registrar. Not many people are willing to sign a marriage/prenuptial agreement. So far, a prenuptial agreement is considered only to separate or mix the assets of husband and wife. As a result, the party who proposes it is considered by society as a 'stingy' person.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MENURUT KETENTUAN HUKUM ADAT DI KABUPATEN KAMPAR Maya Intan Pratiwi; Syahrial Syahrial; Nining Suniarti
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1349

Abstract

Tanah ulayat merupakan bidang tanah yang dikuasai langsung KMHA oleh Lembaga Adat yang manfaatnya diperuntukkan baik bagi anggotanya maupun orang luar berdasarkan izin dari KMHA. Sedangkan hak ulayat merupakan hak MHA sebagai lembaga hidup bersama dan dikelola untuk kepentingan bersama anggota MHA (communal besitzrecht). Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh MHA yang bersifat normatif dan tunduk kepada Sistem Hukum Adat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apa saja kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar. Metode penelitian adalah Penelitian Yuridis Empiris merupakan salah satu tipe penelitian hukum yang menganalisis mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci. Berdasarkan hasil penelitian, Kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar yaitu tumpang tindih tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan HGU yang diberikan kepada PTPN V, dimana dalam proses penerbitan HGU PTPN V di Kabupaten Kampar pihak PTPN V tidak ada melibatkan masyarakat hukum adat setempat dan tidak membayar uang pancuong ale atau uang ganti rugi berupa apapun. Sehingga masyarakat hukum adat setempat merasa dirugikan karena tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dirampas begitu saja. Bahkan tanah-tanah yang telah menjadi hak perorangan dari masyarakat hukum adat setempat yang ditanami berbagai tanaman komoditas seperti karet, kelapa sawit dan lain sebagainya yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat hukum adat di okupasi tanpa pemberian ganti rugi. Dan prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat MHA menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar yaitu menggunakan musyawarah dan mufakat yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal melalui penerapan nilai-nilai adat istiadat, norma sosial dan sistem kehidupan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tatanan hidup bermasyarakat, bermusyawarah dan menyelesaikan sengketa sedangkan Bajanjang Naik, Batanggo Turun di Kabupaten Kampar, ternyata penerapannya seringkali tidak terdokumentasi secara tertulis sehingga rentan terhadap interpretasi yang berbeda. Adapun permasalahan tanah ulayat yaitu perbedaan persepsi tentang eksistensi tanah ulayat, semakin berkurangnya tanah ulayat, pendaftaran tanah ulayat, investor tidak memberikan plasma kepada MHA sesuai dengan kesepakatan sewaktu penyerahan tanah ulayat, struktur adat tidak kuat dan ninik mamak menjual tanah ulayat tanpa sepengetahuan anak kemenakan.
Ethical Dimensions and Legal Framework in Service Systems: Rights, Obligations, and Business Practices Syahrial Syahrial; Maya Intan Pratiwi; Samsurijal Hasan; Carlos Barreto
JABE (JOURNAL OF ACCOUNTING AND BUSINESS EDUCATION) Volume 10, Issue 4, June 2026
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/jabe.v10i4.63090

Abstract

This research analyzes the integration of ethical dimensions and legal frameworks within digital healthcare service delivery systems in the era of medical technology transformation. The research used a qualitative methodology with a case study design, performed in XXX City, and included 28 participants including healthcare staff, patients, system administrators, and health legislation specialists. Data was collected via in-depth interviews, focus group discussions, and non-participant observation, thereafter analyzed using thematic analysis. The theoretical foundation of the study is based on the integration of principlism theory, rights-based theory, the technology acceptance model, healthcare economics theory, and sustainable business model theory. The study's findings indicate that the implementation of digital health technology faces considerable challenges in balancing operational efficiency with the protection of patient rights. The findings identify five new dimensions of service provider obligations: digital competence, data management, digital communication, lifelong learning, and digital equity. An analysis of sustainable business methods reveals a tension between profitability, accessibility, and service quality. The research emphasizes the need to redefine patient rights in the digital age, create a comprehensive regulatory framework, and adopt a holistic approach to sustainability that includes the triple bottom line. In Indonesia, including multicultural perspectives, especially Islamic values via the concepts of maslaha and Maqasid Shariah, is essential for developing an ethical and sustainable digital health system.The five theoretical frameworks are integrated through a multi-layered analytical design: principlism provides the ethical foundation; rights-based theory establishes the legal basis for patient rights; TAM explains technology adoption behavior among healthcare providers; healthcare economics contextualizes structural constraints such as market failure and equity gaps; and sustainable business model theory ensures long-term operational viability. Islamic principles were operationalized by applying maslaha (public interest) as an evaluative lens when weighing trade-offs between efficiency and patient welfare, and Maqasid Shariah as a deductive coding framework across five objectives: protection of life, intellect, progeny, wealth, and dignity.
Co-Authors Carlos Barreto Hengki Andora Nining Suniarti Rian Prayudi Rian Prayudi Saputra Samsurijal Hasan Syahrial Syahrial Syahrial SYAHRIAL SYAHRIAL Yonar Harada Taquas Elta