Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Jurnal Suara Hukum Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Rifai, Andi Tenri Famauri
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Konsep Maladministrasi Sebagai Pembaruan Model Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Faisal, Muhammad; Rifai, Andi Tenri Famauri
Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v5n1.p44-67

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of acts of corruption that have undergone changes in terms of form. The urgency of this research is to formulate several methods that can be more effective in following the development of acts of corruption that occur. This research is a normative legal research with a concept and statutory approach. The results of the study indicate that the model for disclosing criminal acts of corruption must be updated by looking at other aspects or forms of examination to open up initial loopholes in the disclosure of criminal acts of corruption. Maladministration examinations, which are currently still relatively new to be implemented, can be used as a model for disclosing criminal acts of corruption, especially those that ensnare state officials. A maladministration examination can reveal other hidden motives that influence a state official in fulfilling his administrative and legal obligations.
COMMUNITY PARTICIPATION IN WASTE MANAGEMENT IN PINRANG REGENCY: TOWARDS A WASTE-FREE ENVIRONMENT AR, Andi Bau Inggit; Ruslan, Achmad; Annisa, Arini Nur; Arifin, Arnita Pratiwi; Lestari, Arini Enar; AR, Andi Bau Medlin; Imanullah, Andi Muhammad Aqil; Kadarudin; Rifai, Andi Tenri Famauri; Rastiawaty
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1362

Abstract

The problem of waste management in Penrang Village is caused by the fact that many people are not yet aware of disposing of waste in its place, the lack of community participation due to the lack of understanding and legal awareness of the community in protecting the environment, the suboptimal management of waste by the local government through TPS3R, and the lack of community understanding regarding Pinrang Regency Regulation no. 7 of 2013 concerning Waste Management. Legal socialization is the best solution that can be offered, so the method of implementing the activities used in lectures and discussions between the PPMU-PK-M Team of Hasanuddin University with the village apparatus and the surrounding community. The community's lack of understanding and awareness regarding their role in waste management causes many problems related to environmental management, especially concerning waste management in Penrang Village. The number of cleaning staff in Penrang Village is also inadequate, so they are overwhelmed in carrying out their duties. The lack of officers hampers the distribution of household waste to the final disposal site. This is because many people refuse to pay their waste transportation fees, even though the fees are managed to become the wages of cleaning staff in the village. In this case, the local government should be able to resolve the issue of wages for cleaning staff in order to achieve good waste management in Penrang Subdistrict.
SOSIALISASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MASYARAKAT DESA MONCONGLOE LAPPARA Rastiawaty, Rastiawaty; Hasrul, Muh; Rifai, Andi Tenri Famauri; AR, Andi Bau Inggit; Faisal, Muhammad; Assania, Raisha Yasmin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8209

Abstract

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Negara hadir dengan pengadaan sistem administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa diskriminasi pelayanan publik. Adapun permasalahan di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, kabupaten Maros, yaitu cakupan kepemilikan KTP-el yang belum merata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa pencatatan sipilnya maupun setiap perubahan data pribadi kependudukannya. Kegiatan sosialisasi hukum ini merupakan solusi terbaik yang dapat ditawarkan, sehingga metode pelaksanan yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara narasumber dan masyarakat desa. Disdukcapil Maros, membuat terobosan baru dalam pelayanan administrasi kependudukan berupa aplikasi: pertama, pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Keliling (Pakintaki) yaitu pelayanan yang diperuntukkan bagi desa-desa pelosok dan desa yang memiliki berbagai ragam lapis masyarakat yang menghadapi kesukaran dalam pengurusan dokumen catatan sipil di waktu kerja serta masyarakat desa terkena bencana alam yang menyebabkan kehilangan dokumen kependudukannya; kedua, Program Tanggap Dukcapil (Tandu) yaitu pelayanan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan karena faktor lansia, kesehatan, disabilitas, dan lain-lain berupa perekaman KTP dan KK; ketiga, Pelayanan Ojek Melayani Dokumen Kependudukan (OM Duk) yaitu dokumen kependudukan yang telah dicetak oleh Tim Tandu akan dibawa oleh OM Duk.
TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Rastiawaty, Rastiawaty; Rifai, Andi Tenri Famauri; Hasrul, Muh; Inggit, Andi Bau; Taufan, Muhammad Ilhamsyah; Imanullah, Andi Muhammad Aqil
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8224

Abstract

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk sebagai bukti bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dan telah memenuhi syarat pengolahan sesuai dengan Syariat Islam. Keberadaan sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen muslim dengan label halal pada kemasan produk yang mereka pilih sebagai jaminan mutu dan kualitas dari produk tersebut sehingga dapat memberi keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal menjadi Unique Selling Point bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan nilai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Negara menyiapkan regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perincian produk hukum ini selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Kurangnya informasi dan pemahaman hukum masyarakat perihal kebijakan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal, di Kecamatan Soreang, Kota Parepare merupakan masalah dan tantangan tersendiri guna mewujudkan program Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Halal. Metode pelaksanaan kegiatan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara masyarakat, pelaku UMKM, perangkat pemerintah kota, dan narasumber. Sertifikat halal merupakan garansi kepastian atas kehalalan produk yang diperjualbelikan. Apabila produk yang diperdagangkan tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal, terkecuali bagi pelaku usaha yang memproduksi barang dengan unsur-unsur yang dianggap haram menurut syariat Islam, maka wajib mencantumkan keterangan tidak halal (label non-halal) berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.
Pendampingan Hukum dan Analisis Kontrak untuk Mencegah Wanprestasi di Kalangan Pelaku Usaha,Khsusnya terkait Putusan Pengadilan Negeri Makassar. Sari, Fadilah Kartika; Rifai, Andi Tenri Famauri; Purbawati, Ayu
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 9 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i9.8569

Abstract

Penelitian ini membahas akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian bisnis serta upaya pencegahan wanprestasi berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan studi kasus gugatan wanprestasi antara H. Haris dan PT. Lontara Jaya Sakti di Pengadilan Negeri Makassar. Wanprestasi merupakan pelanggaran kewajiban yang mengakibatkan kerugian hukum dan ekonomi bagi pihak yang dirugikan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum dan analisis kontrak yang detail sangat penting untuk menyusun perjanjian yang sah, jelas, dan lengkap sehingga mampu mencegah terjadinya wanprestasi. Upaya pencegahan yang efektif mencakup penyusunan perjanjian dengan pendampingan ahli hukum, pembuatan jaminan dan penalti, komunikasi intensif, serta pengawasan pelaksanaan kewajiban secara berkala. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat kepastian hukum dalam dunia bisnis.
Co-Authors Achmad Ruslan, Achmad Annisa, Arini Nur AR, Andi Bau Inggit AR, Andi Bau Medlin Arifin, Arnita Pratiwi Assania, Raisha Yasmin Hasrul, Muh Imanullah, Andi Muhammad Aqil Inggit, Andi Bau Kadarudin Lestari, Arini Enar Muhammad Faisal Purbawati, Ayu Rastiawaty Rastiawaty Sari, Fadilah Kartika Taufan, Muhammad Ilhamsyah