Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global JURNAL RETENTUM
Sumanti, Genoveva
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Sampah DiKabupaten Flores Timur Sumanti, Genoveva; Lobo, Ferdinandus; Bani, Delfiana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.334-339

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi Naskah Akademik sebagai bagian penting di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Flores Timur. Mempergunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengaplikasikan metode analisis perundang-undangan dan konseptual. Naskah Akademik, dalam konteks pembentukan peraturan, berperan sebagai dokumen awal yang menjadi landasan penyusunan rancangan undang-undang dan peraturan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mengakomodasi serta menginstitusionalisasi kondisi sosial dan peristiwa tertentu dalam masyarakat ke dalam sistem hukum formal yang berlaku.
Alternatif Penyelesaian Sengketa IMB Secara Damai Melalui Hambor Di Kabupaten Manggarai Rade, Stefanus Don; Sumanti, Genoveva; Wotan, Maria Virginia Jawaina
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.229-237

Abstract

Alternatif penyelesaian sengketa merujuk pada mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan yang disepakati oleh para pihak melalui prosedur yang tidak melibatkan pengadilan, melainkan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.Hambor berfungsi sebagai ritus perdamaian dalam budaya masyarakat Manggarai, yang berakar kuat dan memiliki makna mendalam yang mencerminkan filosofi luhur khas daerah tersebut.Melalui tulisan ini, ingin menyampaikan prosedur dan langkah penyelesaian sengketa IMB secara damai melalui hambor di kabupaten Manggarai.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni sebuah metode penelitian yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis sumber data utama.Pertama, bahan hukum primer.Kedua, bahan hukum sekunder Ketiga, bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari ketiga jenis bahan hukum tersebut.Analisis data dilakukan secara kualitatif, Hambor sendiri adalah sebuah ritual adat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Manggarai, baik untuk menyelesaikan sengketa, merayakan peristiwa penting, maupun sebagai sarana komunikasi spiritual dengan leluhur.Konflik seringkali merusak keharmonisan dalam kehidupan bersama, menciptakan situasi yang memperburuk hubungan sosial dan menggambarkan aspek-aspek yang tidak manusiawi. Salah satu alternatif untuk mencapai perdamaian, yaitu dengan melalui konsep yang dikenal sebagai Hambor. Dalam proses Hambor, kedua belah pihak yang bersengketa menyampaikan inti permsalahan kepada tokoh atau penjabat yang memiliki kewenangan sebagai mediator perlu adanya Pelestarian tradisi hambor merupakan tanggung jawab bersama
ANALISIS PENERAPAN TAHAP KEDUA MEDIUM SECURITY DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KOTA KUPANG Samara, Finsensius; Sumanti, Genoveva; Deze, Januarius Morizon
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5596

Abstract

Anak yang terjerat tindakan pidana seyogianya tidak dijatuhi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, namun diarahkan untuk menjalani pembinaan mental dan emosional guna mendukung pemulihan diri. Dalam operasionalnya, LPKA memiliki tanggung jawab guna menyediakan berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak lainnya yang menjamin dengan peraturan perundangan.Pada tahap Medium Security, narapidana diberi tanggung jawab untuk mengembangkan rasa harga diri, tata krama, serta etika yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan perubahan positif dalam cara pandang serta sikap masyarakat terhadap mereka.Jenis studi yang dipakai peneliti ialah jenis studi hukum Yuridis-Empiris.Pengolahan data ini mencakup Pengumpulan data, Penyajian data, Reduksi data, kesimpulan maupun verifikasi.Teknik analisis data merujuk pada metode untuk menyederhanakan informasi yang terkumpul, hingga lebih dipahami serta diinterpretasikan. Pembahasan adalah hasil wawancara dengan pihak LPKA Kota Kupang dengan menyiapkan pertanyaan secara sistematis.
PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MATAWAI ATU Da Santo, Maria Fransiska Owa; Wohon, Ernesta Uba; Ngebos, Filemon Fridolino; Rade, Stefanus Don; Sumanti, Genoveva
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 2 (2025): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Juni 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i2.3998

Abstract

Matawai Atu Village in Umalulu District, East Sumba Regency, is known for its high rate of labor migration abroad, especially through non-procedural or illegal channels. The community faces a lack of awareness about the legal processes for the placement of Indonesian Migrant Workers (IMWs) and limited access to information regarding their legal protection. This community service project aimed to improve public understanding of proper migration procedures and raise awareness of the legal and social risks associated with non-procedural migration. The method used was legal education through interactive lectures and group discussions, supported by the distribution of educational materials. The activity was held on May 28, 2025, at the Matawai Atu Village Office and involved active participation from local residents. Qualitative data were gathered through observations and questions raised during the sessions. The materials covered key topics such as the definition and rights of IMWs, legal frameworks, the role of BP2MI, and the dangers of undocumented migration. The results indicated a significant increase in participants’ understanding of the importance of legal procedures and greater awareness of institutional protection. This activity also encouraged the involvement of local leaders in preventing illegal labor migration. Continued efforts are needed to ensure sustainable legal awareness among communities vulnerable to unsafe migration practices.
Implementasi Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Proyek Embung Di Kabupaten Manggarai Barat Peter Lay, Benediktus; Maran, Mary Grace Megumi; Sumanti, Genoveva
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5951

Abstract

Tulisan ini hadir untuk mengkaji secara mendalam masalah implementasi asas keadilan harusnya mencakup seluruh wilayah Indonesia, sesuai yang diamanatkan Sila kelima, Pancasila.Dalam hal ini penulis berfokus pada satu kasus di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan tempat dilangsungkan proyek Embung, yang sekarang sudah beroperasi sebagai tempat wisata, tetapi karena tidak adanya kepastian ganti kerugian sesuai kesepakatan kepada masyarakat dalam hal ini pemilik tanah, dimana ganti rugi lahan warga yang belum dibayar sampai sekarang mengakibatkan munculnya konflik dan ketidakadilan. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan melibatkan analisis literatur atau data sekunder.Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai penuntun navigatif yang menjembatani pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder, sekaligus memperluas cakrawala interpretasi hukum secara sistematis. dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji temuan penelitian.Tujuan analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang suatu situasi dan mengembangkan teori mengenai konteks sosial tertentu. Proses pengadaan tanah bagi pembangunan Embung Anak Munting di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan beberapa penyimpangan mendasar yang mencerminkan pengabaian terhadap hak konstitusional masyarakat atas kepemilikan tanah serta perlindungan atas kepentingan sosial-ekonomi warga terdampak.
Co-Authors Bani, Delfiana Deze, Januarius Morizon Ernestha Uba Wohon Lobo, Ferdinandus Maran, Mary Grace Megumi Maria Fransiska Owa da Santo Ngebos, Filemon Fridolino Peter Lay, Benediktus Rade, Stefanus Don Samara, Finsensius Wotan, Maria Virginia Jawaina