Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGUASAAN ATAS TANAH dan WARISAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT Maulana, Maulana; Finly, Shella; Meliani, Mela; Apriliani, Nur Aulia; Mubarok, Asnawi
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5597

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan untuk memahami dan menganalisis konsep penguasaan tanah dalam hukum adat serta bagaimana proeses warisan dan penerapan aturannya dalam komunitas hukum adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang memanfaatkan undang-undang sebagai sumber utama (bahan hukum primer), serta menggunakan sumber tambahan (bahan hukum sekunder) yang berupa literatur, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan isu yang dibahas. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa prinsip penguasaan tanah dalam hukum adat dikenal dengan istilah hak Ulayat, yang melibatkan subjek berupa komunitas hukum adat dan obyek yang meliputi seluruh tanah yang menjadi milik komunitas tersebut. Selain itu, karakteristik hukum warisan adat menunjukkan pola yang khas, mencerminkan cara berpikir serta inti dan semangat dari tradisional yang berlandaskan pada konsep kolektif, kebersamaan, serta aspek konkret dari masyarakat Indonesia.
Peran Negara dalam Menjamin Hak Asasi Manusia terhadap Warga Negara Fikri, Muhammad Haikal; Ferdyansyah, Ferdyansyah; Wiajaya, Muhammad Indra Adi Satria; Buchory, Narendra Pirmansyah Al; Finly, Shella; R, Citra Dewi Angraeni; N, Adi Gunawan G.; Sunaryo, Sunaryo
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengeksplorasi peran negara dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam konteks ketatanegaraan, hukum, dan sosial-politik Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang telah lama ada tentang bagaimana perbedaan antara pengakuan formal hak asasi manusia dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini, bagaimanapun, mengadopsi pendekatan yuridis normatif dan mengeksplorasi prinsip-prinsip dan doktrin hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini berpendapat bahwa interpretasi konstitusional, akuntabilitas kelembagaan, dan determinasi politik menentukan keberhasilan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kurangnya akuntabilitas oleh negara telah dirusak oleh adanya anomali konstitusional, khususnya, antara Pasal 28I dan 28J, dikombinasikan dengan impunitas yang berkelanjutan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga penegak hukum. Lebih lanjut, Indeks Hak Asasi Manusia 2024 di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini sedang mengalami tren penurunan dan kualitas penegakan hukum yang buruk, serta ketidakpuasan masyarakat yang semakin meningkat. Diskriminasi, intoleransi, dan tradisi feodal merupakan beberapa permasalahan sosial yang menghambat pembangunan efektif menuju kesetaraan dan keadilan. Makalah penelitian ini mencatat bahwa diperlukan hukum yang lebih tegas, tekad politik, dan kesadaran masyarakat agar hak asasi manusia sepenuhnya terlindungi dan terpenuhi. Kesimpulannya, negara yang aktif dan bertanggung jawab merupakan inti dari perwujudan keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia.
Sosialisasi Dasar Hukum Siber dengan Tema “Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia” Pada Anak Kelas X SMK Negri 1 Samarinda Anggoro, Wylldan; R, Citra Dewi Angraeni; Hakim, Erza Ahnaf; Zakin, Kevin Okta; Effendie , Rizzal; Finly, Shella; Fauzan, Abdurrahman; Sunariyo, Sunariyo
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada siswa/i di SMK Negeri 1 Samarinda ini merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan siber di era digital. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya literasi digital di kalangan pelajar, sehingga banyak dari mereka belum memahami bentuk-bentuk kejahatan siber seperti penipuan online, pencurian data pribadi, dan penyebaran konten ilegal. Padahal, aktivitas digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMK Negeri 1 Samarinda dengan melibatkan 27 siswa/i sebagai peserta melalui metode ceramah normatif-yuridis dan diskusi interaktif. Kegiatan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE, yang mengatur tanggung jawab hukum bagi pengguna internet serta perlindungan terhadap korban kejahatan siber. Dalam konteks ini, negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum dan kewajiban untuk menaati ketentuan hukum dalam ruang digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya menjaga keamanan digital pribadi, mengenali bentuk- bentuk kejahatan siber, serta mengetahui prosedur hukum dalam melaporkan tindak pidana siber. Diskusi juga menekankan perlunya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat literasi hukum digital, agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga warga negara yang patuh hukum dan berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab.