Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kemudi Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI)
Dwi Putri, Nur Aslamaturrahmah
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang 29124, Kepulauan Riau, Indonesia
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Kemudi

 1 
Dinamika Reformasi Birokrasi Indonesia dwi putri, nur aslamaturrahmah
Kemudi Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (773.297 KB)

Abstract

Bureaucracy is an the important element to created a Good Governance. A Good or bad country is depend on the bureaucracy. To create a good governance is not an easy thing, in the future the bureaucracy will be facedsome Challenge that come from in the country and from abroad. However, the condition of Indonesian bureaucracy previously is still far from expectations, like the services still bad, and the corruption still grow up. Therefore, we needed an effort to changes the condition that we call bureaucratic reform, but until now the bureaucratic reform running slowly, the dynamics of Bureaucracy reform keep walking from one step to the step and of course will be appeared some problem inside. Because to change indonesia bureaucracy which is still used the patrimonial bureaucracy is not the easy thing, bureaucrcy reform must be running with involves all aspects which influence the bureaucracy reform such as economic,political and sosial culture and the stakeholders must be related bureaucracy reform to completed all the public problem.
Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 dwi putri, nur aslamaturrahmah; Dwinata, Alona
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.067 KB)

Abstract

Partisipasi politik adalah merupakan salah satu wujud dari sebuah proses demokrasi. Hal ini dapat kita lihat di dalam pelaksanaan pemilihan umum seperti pemilihan umum kepala daerah. Sukses tidaknya pelaksanaan dari sebuah demokrasi dapat diukur dari tinggi rendahnya partisipasi politik dari masyarakat. Namun belakangan ini partisipasi dari masyarakat cenderung turun dapat dilihat dari angka golput yang tinggi seperti yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang di Tahun 2012. Tepatnya di Kelurahan Tanjungpinang Kota yang angka golputnya tertinggi se Kota Tanjungpinang yaitu mencapai 51,4%. Ternyata hal yang terjadi pada pemilu walikota tahun 2012 lalu juga terjadi pada pemilu gubernur kepulauan riau tahun 2015 lalu yaitu 38,3%. Perubahan sistem pemilihan yang tadinya dilaksanakan serentak dan sekarang serentak ternyata tidak mempengaruhi tingganya angka golput. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas factor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota.
E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau dalam Penerapan E-Government (Studi Terhadap Kepri Smart Province) Dwi putri, Nur aslamaturrahmah; Darmawan, Eki
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.932 KB)

Abstract

Smart Province merupakan bagian dari usaha mencapai Indonesia Cerdas (Smart Indonesia) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 (Mencerdaskan kehidupan Bangsa) Smart Province dapat dicapai jika seluruh komponen yang ada di dalamnya, mulai dari level Provinsi, Kota / Kabupaten sampai ke area terkecil Desa mampu berkolaborasi dan bergerak bersama. Semua pihak Mengetahui peran dan fungsi bagaimana membangun kebersamaan dan menciptakan dan berbagi manfaat untuk masing-masing pihak yang berkolaborasi. Melihat fenomena ini perlu dilakukan pengukuran kesiapan dan upaya dari semua stakeholder sudah sejauh mana usaha dalam mencapai keberhasilan dari E-Government tersebut. Pengukuran e-readiness merupakan salah satu hal penting yang dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan smart government. Kepri Smart Province yang merupakan pengejawantahan dari wujud pelaksanaan e-government di provinsi kepulauan riau masih belum siap (ready) baik dari factor teknologi, institusional maupun factor manusia.
Dinamika Reformasi Birokrasi Indonesia nur aslamaturrahmah dwi putri
Kemudi Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (773.297 KB)

Abstract

Bureaucracy is an the important element to created a Good Governance. A Good or bad country is depend on the bureaucracy. To create a good governance is not an easy thing, in the future the bureaucracy will be facedsome Challenge that come from in the country and from abroad. However, the condition of Indonesian bureaucracy previously is still far from expectations, like the services still bad, and the corruption still grow up. Therefore, we needed an effort to changes the condition that we call bureaucratic reform, but until now the bureaucratic reform running slowly, the dynamics of Bureaucracy reform keep walking from one step to the step and of course will be appeared some problem inside. Because to change indonesia bureaucracy which is still used the patrimonial bureaucracy is not the easy thing, bureaucrcy reform must be running with involves all aspects which influence the bureaucracy reform such as economic,political and sosial culture and the stakeholders must be related bureaucracy reform to completed all the public problem.
Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 nur aslamaturrahmah dwi putri; Alona Dwinata
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.067 KB)

Abstract

Partisipasi politik adalah merupakan salah satu wujud dari sebuah proses demokrasi. Hal ini dapat kita lihat di dalam pelaksanaan pemilihan umum seperti pemilihan umum kepala daerah. Sukses tidaknya pelaksanaan dari sebuah demokrasi dapat diukur dari tinggi rendahnya partisipasi politik dari masyarakat. Namun belakangan ini partisipasi dari masyarakat cenderung turun dapat dilihat dari angka golput yang tinggi seperti yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang di Tahun 2012. Tepatnya di Kelurahan Tanjungpinang Kota yang angka golputnya tertinggi se Kota Tanjungpinang yaitu mencapai 51,4%. Ternyata hal yang terjadi pada pemilu walikota tahun 2012 lalu juga terjadi pada pemilu gubernur kepulauan riau tahun 2015 lalu yaitu 38,3%. Perubahan sistem pemilihan yang tadinya dilaksanakan serentak dan sekarang serentak ternyata tidak mempengaruhi tingganya angka golput. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas factor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota.
E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau dalam Penerapan E-Government (Studi Terhadap Kepri Smart Province) Nur aslamaturrahmah Dwi putri; Eki Darmawan
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.932 KB)

Abstract

Smart Province merupakan bagian dari usaha mencapai Indonesia Cerdas (Smart Indonesia) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 (Mencerdaskan kehidupan Bangsa) Smart Province dapat dicapai jika seluruh komponen yang ada di dalamnya, mulai dari level Provinsi, Kota / Kabupaten sampai ke area terkecil Desa mampu berkolaborasi dan bergerak bersama. Semua pihak Mengetahui peran dan fungsi bagaimana membangun kebersamaan dan menciptakan dan berbagi manfaat untuk masing-masing pihak yang berkolaborasi. Melihat fenomena ini perlu dilakukan pengukuran kesiapan dan upaya dari semua stakeholder sudah sejauh mana usaha dalam mencapai keberhasilan dari E-Government tersebut. Pengukuran e-readiness merupakan salah satu hal penting yang dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan smart government. Kepri Smart Province yang merupakan pengejawantahan dari wujud pelaksanaan e-government di provinsi kepulauan riau masih belum siap (ready) baik dari factor teknologi, institusional maupun factor manusia.
Co-Authors Alona Dwinata Ardi Putra Askarmin Askarmin Bismar Arianto Dewi Ayu Saputri Eki Darmawan Imam Yudhi Prastya, Imam Yudhi Novi Winarti Ryan Anggria Pratama Yudhanto Satyagraha Adiputra