Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal Impresi Indonesia
Triana, Gallant Akmal
Unknown Affiliation
Religion Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK DOKTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN ONLINE (TELEMEDICINE) Triana, Gallant Akmal; Suriaatmadja, Steffi Rifasa Tohir; Rachmadhiani, Ira Dewi
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2025): MARET 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v6i1.42766

Abstract

Peran dokter dan dokter gigi dalam konteks layanan kesehatan dan dampak pandemi Covid-19 yang meningkatkan minat masyarakat terhadap telemedicine. Telemedicine sendiri sebagai alat penting dalam menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses. Meskipun memberikan banyak manfaat, penting juga regulasi hukum dalam menyelenggarakan telemedicine termasuk perlindungan hak pasien dan tanggung jawab dokter. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan literature review untuk mengevaluasi dan mengelompokkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber referensi yang relevan dan terbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, untuk memahami masalah dengan mendalam dan memperoleh pemahaman yang holistik. Telemedicine memiliki tantangan hukum yang perlu diatasi, termasuk privasi dan keamanan data, aksesibilitas, dan ketentuan tentang pemberian surat keterangan medis. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan kerjasama antara pemerintah, badan regulasi, dan profesi medis untuk memastikan perlindungan hukum yang tepat dan berkualitas bagi praktik dokter dan pelayanan kesehatan telemedicine. Masih belum adanya peraturan hukum yang spesifik mengatur perlindungan hukum terhadap praktik dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan telemedicine. Sehingga pelayanan kesehatan telemedicine harus diregulasi kembali secara lebih detail.
Kebutuhan Reformasi Hukum Terhadap Perlindungan Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Online (Telemedicine) Pasca Pandemi Covid-19 Ariyanto, Cepi; Giman, Anggit Wicaksono; Triana, Gallant Akmal; Akbar Pratama, Perdana; Muhafid, Muhafid; Prayuti , Yuyut
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 6 (2025): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i6.6650

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pesatnya perkembangan telemedicine di Indonesia pascapandemi COVID-19, yang belum diimbangi dengan regulasi hukum yang memadai. Pandemi mempercepat adopsi layanan kesehatan digital, namun perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik telemedicine masih lemah dan bersifat sementara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekosongan hukum terkait telemedicine dan mengidentifikasi risiko hukum yang dihadapi dokter dalam memberikan layanan kesehatan online. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik telemedicine di Indonesia masih berada dalam "abu-abu hukum" karena ketiadaan regulasi permanen, ketidakjelasan hubungan hukum antara dokter dan pasien, serta ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi dokter. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum yang komprehensif untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi dokter, serta mengintegrasikan telemedicine ke dalam sistem kesehatan nasional secara sah dan terstruktur.  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN DALAM DIAGNOSIS DAN PERAWATAN KESEHATAN Muhafid, Muhafid; Ariyanto, Cepi; Giman, Anggit Wicaksono; Triana, Gallant Akmal; Pratama, Perdana Akbar; Sapsudin, Asep
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v6i4.54095

Abstract

Penelitian ini membahas kekosongan regulasi hukum pidana dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) pada layanan kesehatan di Indonesia. Pemanfaatan AI yang semakin luas dalam diagnosis dan perawatan medis belum diimbangi dengan pengaturan hukum pidana yang memadai, sehingga menimbulkan accountability gap ketika terjadi kesalahan diagnosis atau dugaan malpraktik yang melibatkan sistem AI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum dalam pertanggungjawaban pidana penggunaan AI di bidang kesehatan, merumuskan model pertanggungjawaban pidana yang jelas dan aplikatif, serta menyusun rekomendasi kebijakan bagi pembentukan regulasi khusus AI kesehatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain sequential explanatory. Penelitian dilakukan melalui kajian hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta didukung oleh penelitian empiris melalui wawancara dengan dokter spesialis radiologi di RSCM Jakarta, dokter spesialis patologi anatomi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, dan studi dokumen di BPOM RI serta RS Siloam pada periode 2023–2024. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada manusia dan belum mampu mengakomodasi sifat otonom serta black box dari teknologi AI. Penelitian ini juga menghasilkan Layered Liability Model yang meliputi pertanggungjawaban strict liability terbatas bagi pengembang AI, vicarious liability bagi rumah sakit, dan professional negligence bagi tenaga kesehatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pertanggungjawaban berlapis tersebut dapat mengatasi accountability gap sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan pasien, kepastian hukum, dan inovasi teknologi kesehatan.
Co-Authors Akbar Pratama, Perdana Ariyanto, Cepi Asep Sapsudin Giman, Anggit Wicaksono Ira Dewi Rachmadhiani Muhafid, Muhafid Pratama, Perdana Akbar Prayuti , Yuyut Suriaatmadja, Steffi Rifasa Tohir