Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Inovasi Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Adetiyo Warman; Trima Tampubolon; Agnes Pane; Lusi Harianja; Julia Ivanna
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8342

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi efektivitas aplikasi Sibisa dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam memangkas patologi birokrasi, serta mengidentifikasi hambatan sosiologis yang memicu terjadinya kesenjangan digital (digital divide) di tengah masyarakat yang heterogen. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan yang mewakili berbagai segmen demografis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun digitalisasi berhasil meningkatkan efisiensi bagi kelompok usia produktif yang melek teknologi, terdapat kegagalan sistemik dalam menjangkau kelompok lanjut usia dan masyarakat ekonomi rendah akibat minimnya literasi digital dan keterbatasan perangkat. Strategi sosialisasi yang bersifat digital-sentris terbukti belum mampu menyentuh aspek edukatif di tingkat akar rumput, sehingga menciptakan polarisasi kepuasan masyarakat. Penelitian ini merumuskan perlunya pergeseran paradigma dari sekadar penyediaan teknologi menuju pembangunan ekosistem layanan yang inklusif melalui pendampingan komunitas, penyederhanaan antarmuka aplikasi, dan penguatan infrastruktur pendukung guna menjamin keadilan akses bagi seluruh warga negara.
Pengaruh Struktur Kekerabatan Karo (Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak Beru, Sembuyak) Terhadap Implementasi Hukum Waris Islam Agnes Pane; Sri Hadiningrum; Parlaungan G Siahaan; Irga S F Manalu; Nur Fadilla; Rio O Pangaribuan; Rohana Manalu
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6375

Abstract

This research focuses on legal pluralism in Indonesia, where the Karo kinship structure (Daliken Si Telu), which includes Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak Beru, and Sembuyak, interacts with Islamic inheritance law in the inheritance practices of the Karo Muslim community, creating potential tension between patrilineal customary norms (which prioritise men as inheritors of communal assets) and Islamic faraid provisions (which guarantee women's inheritance rights). The aim of this research is to analyse the influence of these kinship structures on the implementation of Islamic inheritance law, examine the process of adaptation and negotiation between the two legal systems, and evaluate the role of customary leaders and religious scholars in harmonisation. Using a legal-anthropological approach and descriptive qualitative methods, data was collected through participatory observation, in-depth interviews with IMKA UNIMED students, and analysis of customary and legal documents in Medan. The results of the study reveal that: (1) Karo kinship structures influence inheritance distribution through the separation of property categories immovable property (kuta land, traditional houses) is retained within the merga system for male children, while movable property (savings, livestock) is distributed according to Sharia law; (2) harmony is achieved through customary deliberation (runggu) involving customary leaders and religious scholars to formulate a ‘dual track’ agreement, as well as a benefit-sharing mechanism for communal assets; (3) customary leaders and religious scholars act as key mediators bridging customary values and Sharia law, resulting in notarised minutes formalised in the Religious Court. The research conclusion affirms that the interaction between the Karo kinship system and Islamic inheritance law is not a diametric conflict, but rather a dynamic negotiation process that combines cultural preservation with gender justice through the active role of local actors.
Analisis Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Dalam Upaya Pendaftaran Sirup Markisa Medan Sebagai Produk Ekspor Unggulan Daerah Sumatera Utara Agnes Pane; Parlaungan Gabriel Siahaan; Anggelina Labora Dorasi Lumban Gaol; Rimma Anisa Siagian; Juwita Helena Sitompul
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7533

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum Indikasi Geografis (IG) dalam upaya pendaftaran Sirup Markisa Medan sebagai produk ekspor unggulan Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian meliputi: (1) menganalisis bentuk perlindungan hukum IG menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, (2) mengetahui mekanisme dan persyaratan pendaftaran IG serta menilai kelayakan Sirup Markisa Medan untuk didaftarkan sebagai IG, dan (4) mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat pendaftaran. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris (socio-legal) dengan kombinasi kajian perundang-undangan, analisis konseptual, dan pendekatan sosiologis melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha lokal. Hasil menunjukkan Sirup Markisa Medan memenuhi tiga pilar kelayakan IG: faktor alam (buah markisa dari Berastagi), faktor manusia (teknik pengolahan tradisional di Medan), dan reputasi pasar; namun sampai saat penelitian produk belum terdaftar. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi HKI di kalangan UMKM, keterbatasan SDM untuk penyusunan dokumen teknis, dan kurangnya koordinasi antar daerah; faktor pendukung antara lain permintaan pasar yang tinggi dan kualitas bahan baku yang teruji. Rekomendasi mencakup peran aktif pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembentukan MPIG, pendampingan penyusunan Dokumen Deskripsi, penerapan sistem keterunutan, dan inisiasi pendaftaran di DJKI.