Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Gelar Sumbogo Peni
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Indonesia
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
URGENSI PENDOKUMENTASIAN PUTUSAN PERADILAN ADAT Gelar Sumbogo Peni
Belom Bahadat Vol 8 No 1 (2018): Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v8i1.224

Abstract

Penyelesaian kasus hukum dewasa ini menjadi perdebatan yang serius, rasa keadilan yang diharapkan oleh setiap warga negara yang memerlukan haknya, dijaman sekarang ini, begitu susahnya untuk mendapatkan rasa ‚adil‛. Praktik-prakti yang melukai untuk mendapatkan rasa adil, begitu menggurita, hampir di semua lini dan sendi-sendi penegak hukum setidaknya terkait dengan hal-hal yang mencederai keadilan itu sendiri.Ungkapan tajam kebawah dan tumpul ke atas, sampai menjadi pembicaraan disisi kehidupan warga. Kekecewaan terhadap baik hasil vonis ataupun proses peradilan sangat melukai hati dari pencari keadilan. Ungkapan ada uang maka sangat mudah untuk mengatur para oknum penegak hukum. Dalam rangka memberikan solusi terhadap kekecewaan terhadap mekanisme dan juga praktik-praktik tidak jujur di lingkungan penegak hukum, bangsa Indonesia masih mempunyai warisan adiluhung yang dapat memberikan solusi dibidang peradilan.Sistem peradilan adat yang merupakan jati diri, kepribadian bangsa Indonesia yang menempatkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, mufakat, saling menghormati dan tidak terlepas dari keseimbangan antara manusia dengan sesama, keseimbangan hubungan manusia dengan sesama ciptaan Tuhan (Alam Semesta) dan juga mengharmoniskan hubungan manusia dengan Pencipta, telah diwariskan oleh para leluhur bangsa ini, adat tradisi yang begitu luhur dan berbudaya tinggi telah kita pandang sebelah mata, kita justru mengagungkan produ-produk lain yang belum tentu sesuai dengan cultur budaya kita.
KEUTAMAAN YAJNA DI JAMAN KALIYUGA (PERSPEKTIF MANAVADHARMASASTRA) Gelar Sumbogo Peni
Belom Bahadat Vol 7 No 1 (2017): Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v7i1.272

Abstract

Era sekarang dengan semakin cepatnya informasi disemua lini kehidupan, jugaberdampak terhadap kehidupan beragama, kegiatan yadnya salah satu yang nampak.Unsur-unsur alami pada sarana dan prasarana Yadnya mulai bergeser kearah yangpraktis dan instan. Kehidupan sosial “gotong royong” berubah menjadi individualisme.Memberikan punia (berderma) bukan semata-mata atas dasar tulus iklas, tetapimempunyai motif atau kepentingan. Jaman sekarang bukan lagi tanpa pamrih, justrumelakukan sesuatu pasti ada pamrih.Atas dasar pergeseran dan perubahan perilaku itulah, hendaknya kita sebagaimakhluk ciptaan-Nya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan ajaranagama dan sesuai perintah dari Tuhan. Pengabdian adalah jalan yang mudah untukmemperoleh kebijaksanaan. Pengabdian adalah salah satu bentuk ekstraksi daripengetahuan dan pengalaman spiritual yang tinggi.Manavadharmasastra merupakan sebuah kitab Dharma yang dihimpun dalambentuk sistematis oleh Bhagawan Bhrgu, salah seorang penganut ajaran Manu. Kitab inidianggap paling penting bagi masyarakat Hindu dan dikenal sebagai salah satu darikitab Sad Wedangga. Wedangga adalah kitab yang merupakan batang tubuh Weda yangtidak dapat dipisahkan dengan Weda Sruti dan Weda Smrti.Dalam ajaran agama Hindu, Yuga atau Mahayuga adalah suatu siklusperkembangan zaman yang terjadi di muka bumi, yang terbagi menjadi empat zaman,yaitu Satyayuga atau Kerta Yuga, Tretayuga, Dwaparayuga, dan Kaliyuga.. Menurut Manawa Dharmasastra 1.86 sebagaimana dikutip diawal tulisan ini,prioritas beragama-pun menjadi berbeda-beda pada setiap zaman. Pada zaman KertaYuga, kehidupan beragama diprioritaskan dengan cara bertapa. Pada Treta Yuga denganmemfokuskan pada jnyana. Pada zaman Dwapara Yuga dengan upacara yadnya danpada zaman Kali Yuga beragama dengan prioritas melakukan dana punia.
Sanksi Adat (Singer) terhadap Kasus Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah Sri Kayun; Gelar Sumbogo Peni
Belom Bahadat Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v11i1.641

Abstract

This article explores and explains the customary sanctions (singer) of the divorce case of the adat law community in Sigi Village, Central Kalimantan. Problems that occur in society need to be appropriately resolved by prioritizing a sense of justice and a sense of peace by considering the legal provisions that apply in society. Divorce cases that occur are resolved by customary law as an option for the community, especially those who experience problems directly for both parties. The problems discussed in this article are related to the factors that cause divorce and the customary sanctions applied to the parties that cause divorce. The method used is through a qualitative approach, which seeks to understand and describe in-depth matters relating to the phenomenon of research or research, which intends to understand what is experienced by the research subject by describing it in the form of words and language. This particular context is natural and makes use of various scientific methods. The conclusion from the results of this individual research is that the factors that cause divorce in Sigi Village, Central Kalimantan are the existence of an affair or the presence of a third party in the household and sanctions in the form of the singer or customary fines, which refer to the previous customary marriage agreement letter, besides that the customary fine is imposed. Against the party causing the divorce.
SISTEM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT DI DESA MARAWAN LAMA KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN Peni, Gelar Sumbogo; Yulia, Opta
Belom Bahadat Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v13i2.1062

Abstract

Dalam kehidupan bernegara, tentunya dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mengikat bagi wargannya, salah satu diantaranya adalah hukum waris. Fenomena yang diangkat dalam karya ini adalah: apa yang menjadi dasar hukum berlakunya sistem hukum waris adat masyarakat di desa Marawan Lama? dan bagaimana sistem hukum waris adat di desa Marawan Lama, Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan penelitian diskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah mengungkap fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena. Dasar berlakunya sistem hukum waris adat di Desa Marawan Lama adalah warga masih mempertahankan hukum adat sebagai aturan yang berlaku dalam pergaulan sosial masyarakat. Terbitnya Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 berdampak terhadap legalitas keberadaan lembaga Adat Kedamangan. Sistem Hukum Waris Adat Di Desa Marawan Lama, adalah harta warisan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan system kekeluargaan bilateral, secara adil dan setara, tanpa membedakan jenis kelamin, usia juga agama yang dianut oleh ahli waris. Adil yang dimaksudkan adalah penilaian subyektif dari sipewaris yang didasarkan pada pertimbangan psikologis dan karakter ahli waris oleh pewaris. Hal ini menjadi dasar pertimbangan pewaris, karena pewarislah yang paling tahu kepada siapa, berapa banyak harta yang diberikan kepada ahli waris.
Kumpul Kebo Dalam Sudut Pandang Hukum Adat Di Desa Bipak Kali Kabupaten Barito Selatan Kastama, I Made; Peni, Gelar Sumbogo; Dewi, Ni Putu Paramita; santoso, budiarto
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v7i1.1170

Abstract

Manusia yang pada hakikatnya merupakan mahluk sosial yang memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Hidup dalam suasana rukun dan damai merupakan ciri bagi masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan hormat menghormati. Etika sopan santun menjadi hal yang utama dalam pergaulan masyarakat adat. Perbuatan kumpul kebo ini merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Pengertian kumpul kebo ini sendiri merupakan perbuatan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan masyarakat setempat yang menjunjung tinggi nilai hukum adat. Tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui makna peristiwa kumpul kebo menurut Hukum Adat , menggali mengenai bentuk perlindungan terhadap pelaku kumpul kebo serta perlindungan terhadap akibat secara gaib di Desa Bipak Kali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat Hindu di Desa Bipak Kali sangat menjunjung tinggi nilai hukum adat. Peristiwa kumpul kebo merupakan perbuatan yang sangat tercela sehingga tiap orang yang terbukti melakukan hal tersebut akan diberikan sanksi adat. Azas musyawarah mufakat menjadi jalan terbaik dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemberian sanksi adat merupakan hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jera sekaligus mengedukasi generasi muda dan masyarakat.
Perdamaian Dalam Kasus Pidana (Kecelakaan Lalu Lintas) Melalui Hukum Adat Di Desa Timpah Paramita Dewi, Ni Putu; Kastama, I Made; Darman, I Komang; Peni, Gelar Sumbogo
Belom Bahadat Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v14i2.1167

Abstract

The Dayak tribe is one of the communities in Indonesia that still applies customary law as a guideline in regulating the lives of its people in various matters, including in terms of resolving problems, including traffic accidents. Conflict resolution through Customary Law will better represent the feelings and desires of the community because the law itself comes from the community itself. Customary Law seeks to resolve conflicts or problems with peace for the parties. Peace is a goal that all parties aspire to. Traditional institutions play a very important role in regulating the behavior patterns of indigenous communities, especially the Dayak indigenous community. Traffic accident cases are also one of the rights and permits for Let Adat to implement, this is stated in Article 10 of Central Kalimantan Regional Regulation No. 16 of 2008. Based on this, it clearly states that the existence of the Damang Traditional Head's permission to resolve the abilities that arise in cases of traffic accidents is included in the case of giving Singer. A traffic accident that takes someone's life is called a Sahiring Customary Violation (taking someone's life). The aim of implementing problem resolution through customary law is to achieve peace between the parties and restore the disturbed balance. Singer Sahiring is a singer or fine for murder or someone who takes the life of another person "Sahiring Matei". There are policies that are taken based on considerations based on the capabilities of the guilty party. Of course, Damang will make a decision based on the agreement between the parties after hearing the opinions of each party at the internship hearing. Customary Law in resolving problems seeks peace as a goal. This is in line with the highest goal of law which is to provide benefits to the parties by creating peace. Restorative Justice has existed in Indonesian society through a customary law settlement process. With procedures and guidelines that bring together parties and stakeholders, in this case the Damang Traditional Head, in an informal forum to reach consensus in seeking restoration of the situation.Keywords: Traffic Accidents, Crime, Peace, Customary Law
Upaya Pencegahan Stunting pada Masyarakat Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Ni Made Ratini; Ririn Kurniasi; Gelar Sumbogo Peni; Armadiansyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3278

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stunting dan upaya pencegahannya di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Stunting merupakan masalah kesehatan serius yang memengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab stunting di desa ini meliputi pola asuh yang kurang tepat, sanitasi yang buruk, serta akses terbatas terhadap makanan bergizi dan pelayanan kesehatan. Upaya pencegahan stunting yang telah dilakukan meliputi pemberian bantuan gizi melalui program pemberian telur dan susu kepada anak-anak yang berisiko, serta edukasi bagi orang tua mengenai pentingnya gizi dan pola asuh yang baik. Melalui intervensi yang terintegrasi, prevalensi stunting di desa ini menurun secara signifikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan program edukasi gizi yang lebih intensif untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.
Upaya Pencegahan Stunting pada Masyarakat Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Ni Made Ratini; Ririn Kurniasi; Gelar Sumbogo Peni; Armadiansyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3278

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stunting dan upaya pencegahannya di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Stunting merupakan masalah kesehatan serius yang memengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab stunting di desa ini meliputi pola asuh yang kurang tepat, sanitasi yang buruk, serta akses terbatas terhadap makanan bergizi dan pelayanan kesehatan. Upaya pencegahan stunting yang telah dilakukan meliputi pemberian bantuan gizi melalui program pemberian telur dan susu kepada anak-anak yang berisiko, serta edukasi bagi orang tua mengenai pentingnya gizi dan pola asuh yang baik. Melalui intervensi yang terintegrasi, prevalensi stunting di desa ini menurun secara signifikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan program edukasi gizi yang lebih intensif untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.
Implementasi Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hukum Hindu Melalui Ajaran Tat Twam Asi Peni, Gelar Sumbogo; Riani, Made
Belom Bahadat Vol 15 No 2 (2025): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v15i2.1797

Abstract

Religious moderation is an approach to building a harmonious, tolerant, and peaceful religious life in a pluralistic society. In the context of Indonesia, which has ethnic, cultural, and religious diversity, religious moderation is a strategic solution in preventing conflict and maintaining national unity. This study aims to analyze the implementation of religious moderation in Hindu teachings through the perspective of Tat Twam Asi, a moral teaching that emphasizes universal human values, empathy, and spiritual awareness that all beings are part of the same self. This study uses a qualitative method with a library research approach through analysis of Hindu teaching sources such as the Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, and academic literature related to religious moderation. The results show that the values ​​of religious moderation are inherent in Hindu teachings, particularly in Tat Twam Asi, which teaches the principles of tolerance, compassion, togetherness, mutual respect, and non-violence. The implementation of these teachings is evident in the social life of Hindus, both in interactions between religious communities and in maintaining harmony with others and nature. Thus, the teachings of Tat Twam Asi have strong relevance in strengthening religious moderation and can be used as an ethical foundation in strengthening brotherhood and tolerance in social, national and state life.
Co-Authors Armadiansyah Armadiansyah Darman, I Komang Dewi, Ni Putu Paramita I Made Kastama Ni Made Ratini Ni Made Ratini Paramita Dewi, Ni Putu Riani, Made Ririn Kurniasi Ririn Kurniasi santoso, budiarto Sri Kayun Yulia, Opta