Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.023
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Equilibrium: Jurnal Pendidikan POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK Kemudi Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Jurnal Trias Politika JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Journal of Maritime Empowerment Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan jurnal administrasi politik dan sosial Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI) Social Issues Quarterly MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik MADIKA: Jurnal Politik dan Governance Multidisciplinary Indonesian Center Journal
Ryan Anggria Pratama
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang 29124, Kepulauan Riau, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Kemudi

 1 
Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pratama, Ryan Anggria
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.077 KB)

Abstract

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan yang terbaru maka kewenangan kecamatan dalam pelayanan publik juga perlu diperbaharui dan diperjelas kembali guna mengefektifkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu pembenahan secara internal organisasi dan penataan kembali format dan substansi pelimpahan kewenangan tersebut sangat perlu dan sesegera mungkin dilakukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat dilimpahkan sebagian kewenagan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak lagi ditetapkan  dengan Peraturan Bupati namu ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Komparasi Asean Sme Policy Index Dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Riyadi, Sayed Fauzan; Pratama, Ryan Anggria
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.646 KB)

Abstract

This article compares two documents, ASEAN SMEs Policy Index 2014 with 2016-2021 Strategic Planning of Industrian dan Trade Office of Riau Islands Province. The aims is to see wether Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) policy, especially for Small and Medium Industries, has been aligned with ASEAN Economic Community framework for SMEs development. From the analysis, it can be found that there are three field of comparison which show that those two documents aren not yet alligned: definition, informality and High-Growth Entrepreneurship orientation.
Komparasi Asean Sme Policy Index Dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Sayed Fauzan Riyadi; Ryan Anggria Pratama
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.646 KB)

Abstract

This article compares two documents, ASEAN SMEs Policy Index 2014 with 2016-2021 Strategic Planning of Industrian dan Trade Office of Riau Islands Province. The aims is to see wether Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) policy, especially for Small and Medium Industries, has been aligned with ASEAN Economic Community framework for SMEs development. From the analysis, it can be found that there are three field of comparison which show that those two documents aren not yet alligned: definition, informality and High-Growth Entrepreneurship orientation.
Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Ryan Anggria Pratama
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.077 KB)

Abstract

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan yang terbaru maka kewenangan kecamatan dalam pelayanan publik juga perlu diperbaharui dan diperjelas kembali guna mengefektifkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu pembenahan secara internal organisasi dan penataan kembali format dan substansi pelimpahan kewenangan tersebut sangat perlu dan sesegera mungkin dilakukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat dilimpahkan sebagian kewenagan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak lagi ditetapkan dengan Peraturan Bupati namu ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Adaptive Policy for Digital Transformation in Indonesia Ryan Anggria Pratama; Eki Darmawan
Kemudi Vol 7 No 2 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v7i02.5622

Abstract

The development of digital technology is accelerating and has changed the way people communicate, shop, work and even interact with the government in their daily lives. This is a transformation of the digital era. This study uses the literature review method to analyze articles and case studies related to adaptive policies in digital transformation in Indonesia. In this research, the inhibiting factors and benefits of adaptive policies have been found in digital transformation in Indonesia. The inhibiting factors found include the lack of adequate digital infrastructure, the lack of skilled human resources in the digital field, as well as regulations and policies that have not supported the development of digital technology in Indonesia. However, the benefits of adaptive policies in digital transformation in Indonesia are enormous, including increasing productivity, competitiveness and economic growth. Therefore, it is important for the government to implement adaptive policies in digital transformation in Indonesia in order to minimize the inhibiting factors and maximize the benefits of digital transformation.
Co-Authors Adhe Fadli Farhan Ardi Putra As'at, Redho Karunia Askarmin Harun Azhari Setiawan Azrul Asyikin Derlina Siregar Dewi Ayu Saputri Dhani Akbar Dhani Akbar Dwi Putri, Nur Aslamaturrahmah Eki Darmawan Eki Darmawan Ella Afnira Eti Afrila Fibri Novitasari Giovani, Ahmad Ridho harun, askarmin Kustiawan, Kustiawan Nadya Triyana Nazaki Nazaki Nazaki Novi Winarti Okky Rizki Azizi Riama Lisnawati Sianturi Riyadi, Sayed Fauzan Riyan Tika Syafitri, Riyan Tika Syafitri Surya Wardana, Wahyu syaputra dicky Yokki Kurnia Perdana Yokki Kurnia Perdana Yudhyo