Ryan Anggria Pratama
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang 29124, Kepulauan Riau, Indonesia

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Trias Politika

Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah Ryan Anggria Pratama; Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.798 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v1i2.1063

Abstract

AbstractThe underlying consideration of this research is that given the increasingly growing the urban village chief’s duty in the field of government, development and community empowerment, the presence and role of Social Institution is very much needed to assist the urban village chief’s duty in the implementation. This research was conducted in Bukit Cermin Urban Village Tanjungpinang City which is the best Urban Village of Riau Islands in the year 2015. This study aims to determine the role and constraints of Social Institutions in assisting the The urban village chief’s duty in the field of development in Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang. The results of the study found that the role of Social Institutions in assisting the urban village chief in the development of Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang includes educational inspirator, environmental facilitator, entrepreneurial motivator, order mediator and development initiator. Then that hamper the role of social institutions in assisting the urban village chief’s duty in the field of development such as lack of support from the local government, does not occur the process of good regeneration, and inequality in the coaching of social institutions. The authors argue that the obstacles that occur because the Regional Government of Tanjungpinang City just issued a Regional Regulation on Social Institutions in 2016, so that in previous years for the city of Tanjungpinang only refers directly to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 5 of 2007 on Guidelines Setup  of Social Institutions without more specific rules. Keywords: roles, social institutions, development AbstrakPertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah mengingat tugas lurah yang semakin bertambah dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka kehadiran dan peranan Lembaga Kemasyarakatan teramat sangat dibutuhkan guna membantu tugas lurah dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang yang merupakan Kelurahan terbaik se-Kepulauan Riau pada Tahun 2015. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah di bidang pembangunan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ditemukan bahwa peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di kelurahan bukit cermin kota Tanjungpinang meliputi Inspirator pendidikan, Fasilitator lingkungan, Motivator kewirausahaan, Mediator ketertiban, dan inisiator pembangunan. Kemudian yang menghambat peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan seperti minimnya dukungan dari pemerintah daerah, tidak terjadi proses kaderisasi yang baik, dan ketidakmerataan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hambatan itu terjadi dikarenakan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang baru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarkatan pada Tahun 2016, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya untuk Kota Tanjungpinang hanya mengacu langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan tanpa peraturan lebih khusus Kata Kunci: peranan, lembaga kemasyarakatan, pembangunan
ANALISIS BIBLIOMETRIK PERKEMBANGAN PENELITIAN DIGITAL GOVERNANCE Pratama, Ryan Anggria; Setiawan, Azhari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i2.6401

Abstract

Abstract: Digital governance has been the subject of research in its evolution. Governments can use digital technology to enable citizens to participate in policy discussions, increase accountability, and improve democratic practices in government. Digital governance is increasingly receiving research attention because it involves managing and using digital technology in government practices. The database used in this research is the Scopus database. The keywords used in writing this scientific article are TITLE-ABS-KEY ("digital governance"). The years used in this article selection were from 2006 to March 2024. Next, inclusion and exclusion criteria were determined to select which articles would be analyzed. After the article has been screened, the next step is to enter the CSV data into the R Studio application. A total of 340 journal articles were published from 2006 to March 2024. This research found that the most published trends were carried out in 2023, with 103 articles and six citations in 2015. Then, second place was in 2017 with five citations, and third place was in 2018 with four citations. Research on digital governance has enormous potential that can be developed further. Areas explored in this research include cyber security, integrating the latest technologies such as artificial intelligence (AI), blockchain, and cloud computing into government systems, utilising big data to support better decision-making, and increasing public participation and government transparency through digital platforms. This research provides a comprehensive analysis of trends in digital governance research, particularly highlighting the increasing attention it has received in recent years. For future research, it would be valuable to explore the long-term impacts of digital governance initiatives on public trust and policy outcomes. Additionally, investigating the challenges and barriers to implementing advanced technologies in different governmental contexts could further enrich the understanding of digital governance's potential and limitations. Abstrak: Tata kelola digital telah menjadi subjek penelitian dalam evolusinya. Pemerintah dapat menggunakan teknologi digital untuk memungkinkan warga berpartisipasi dalam diskusi kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan praktik demokrasi dalam pemerintahan. Tata kelola digital semakin mendapat perhatian penelitian karena melibatkan pengelolaan dan penggunaan teknologi digital dalam praktik pemerintahan. Basis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah basis data Scopus. Kata kunci yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah TITLE-ABS-KEY (“tata kelola digital”). Tahun yang digunakan dalam pemilihan artikel ini adalah dari tahun 2006 hingga Maret 2024. Selanjutnya ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih artikel mana yang akan dianalisis. Setelah artikel disaring, langkah selanjutnya adalah memasukkan data CSV ke dalam aplikasi R Studio. Sebanyak 340 artikel jurnal diterbitkan pada tahun 2006 hingga Maret 2024. Penelitian ini menemukan tren publikasi terbanyak dilakukan pada tahun 2023, yakni sebanyak 103 artikel dan enam sitasi pada tahun 2015. Kemudian, tempat kedua adalah pada 2017 dengan lima kutipan, dan tempat ketiga adalah pada 2018 dengan empat kutipan. Penelitian mengenai tata kelola digital (Digital Governance) memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Bidang-bidang yang dieksplorasi dalam penelitian ini mencakup keamanan siber, mengintegrasikan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan komputasi awan ke dalam sistem pemerintahan, memanfaatkan big data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan partisipasi publik dan transparansi pemerintah melalui platform digital. Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif tentang tren dalam penelitian tata kelola digital, khususnya menyoroti meningkatnya perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang inisiatif tata kelola digital terhadap kepercayaan publik dan hasil kebijakan. Selain itu prospek penelitian ke depan dapat mengkaji tantangan dan hambatan penerapan teknologi terbarukan untuk memperkaya pemahaman tentang potensi dan keterbatasan dari tata kelola digital.