Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Kelurahan Baru Kabupaten Tolitoli Eka De Patmonsela Liow; Asriani
Jurnal Sektor Publik Vol 1 No 2 (2024): Edisi Desember 2024
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v1i2.1365

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang terdiri atas empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya indikator komunikasi yang terpenuhi secara optimal. Tiga indikator lainnya belum maksimal: sumber daya manusia dan sarana belum memadai, disposisi pegawai masih rendah, dan struktur birokrasi belum terorganisasi dengan baik. Hal ini menghambat tercapainya tujuan kebijakan secara efektif.
Peran Pemerintah Desa Mengembangkan Pulau Wisata Ratu Ampat Di Desa Malala Kabupaten Tolitoli Alfian; Abd Kahar; Eka De Patmonsela Liow
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i1.1438

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran pemerintah desa dalam mengembangkan pulau wisata Ratu Ampat di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan desakriptif. Pengumpulan data mengunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Informan penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Desa Malala, Sekertaris Desa Malala, pengelola pulau wisata Ratu Ampat dan 2 orang masyarakat lokal. Teknik analisis data terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator motivator sudah terpenuhi, hal ini bisa dilihat dari upaya pemerintah desa yang telah memperomosikan pulau Ratu Ampat melalui media sosial kepada masyarakat luas. Terkait peran pemerintah desa sebagai fasilitator secara umum dapat dikatakan belum memadai, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah desa dalam menyediakan sarana dan prasarana yang sampai dengan saat ini masih sangat terbatas. Begitupun peran pemerintah desa sebagai dinamisator, pemerintah desa belum optimal mengalokasikan anggaran pembangunan pariwisata di Ratu Ampat.
Evaluasi Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur; Studi Di Desa Ogolali Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli Safar, Abdul Wahid; Eka De Patmonsela Liow; Abd Kahar; Hasriani
Tolis Ilmiah : Jurnal Penelitian Vol 7 No 2 (2025): November
Publisher : LPPM Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/tolis.v7i2.1430

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh pemekaran terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Ogolali dengan menggunakan kerangka evaluatif Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif; data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam (11 informan purposive), dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil menunjukkan bahwa pemekaran berhasil mewujudkan sejumlah output infrastruktur seperti fasilitas pendidikan, irigasi, dengan capaian teknis sekitar 80%; namun pencapaian outcome yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan (terutama perbaikan jalan desa) belum konsisten. Faktor penghambat meliputi keterbatasan fiskal, kapasitas teknis lokal, koordinasi antar-institusi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang belum optimal. Secara umum, pemekaran memperpendek jalur birokrasi dan meningkatkan potensi alokasi sumber daya, tetapi efektivitas dan kecukupan hasil masih perlu penguatan melalui prioritas anggaran untuk infrastruktur kritis, penguatan tata kelola dan transparansi dana, serta mekanisme monitoring partisipatif. Keterbatasan penelitian: studi kasus tunggal dan desain cross-sectional yang membatasi generalisasi.