Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Transformatif J-CEKI Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Sawitri Yuli Hartati
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Konsep Hukum Pembagian Urusan Konvensi Sektor Pariwisata Halal dan Peta Peluang Investasi Perhotelan di Kawasan Borobudur Puan Dinaphia Yunan; Sawitri Yuli Hartati; Setiyono
Jurnal Pendidikan Transformatif Vol. 3 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Yayasan Aya Sophia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9000/jpt.v3i2.1626

Abstract

Penelitian ini membahas konsep hukum terkait pembagian urusan konvensi sektor pariwisata halal dan penyusunan peta peluang investasi perhotelan di Kawasan Borobudur. Konsep pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan konvensi sektor pariwisata halal menjadi fokus utama pembahasan. Melalui analisis terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah, serta perlindungan hak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan pemilik tanah, penelitian ini mengidentifikasi kerangka kerja hukum yang relevan untuk pengembangan investasi perhotelan di Kawasan Borobudur. Konsep-prinsip pariwisata halal juga diuraikan dalam konteks pengembangan investasi perhotelan, termasuk penanganan makanan dan minuman halal serta penyediaan fasilitas sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kewajiban lingkungan dan sosial, serta kepatuhan hukum dan etika bisnis menjadi aspek penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan proyek investasi perhotelan. Dengan memperhatikan konsep-konsep tersebut, pembagian urusan konvensi sektor pariwisata halal dan penyusunan peta peluang investasi perhotelan di Kawasan Borobudur dapat dilakukan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak terkait.
Analisis Hukum Penyusunan Peta Peluang Investasi Perhotelan dan Konvensi (The Transito Hotel and Convention) Sektor Pariwisata Halal di Kawasan Borobudur Sawitri Yuli Hartati; Puan Dinaphia Yunan; Setiyono
Jurnal Pendidikan Transformatif Vol. 3 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Yayasan Aya Sophia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9000/jpt.v3i2.1628

Abstract

Target dan luasan yang akan dicapai untuk kegitan analisis yuridis peta peluang investasi sektor pariwisata halal adalah Tersedianya dokumen Analisis Yuridis penyusunan peta peluang investasi prioritas strategis yang siap ditawarkan di sektor pariwisata yang memberikan gambaran komprehensif dan mendetail (pra studi kelayakan/pra-Feasibility Study) kepada investor dan stakeholder terkait mengenai kelayakan suatu investasi. Menganalisis kelayakan investasi di sektor pengembangan kawasan, industri yang terintegrasi dengan kawasan, dan infrastruktur penunjang kawasan yang akan didorong dan dikembangkan oleh Pemerintah 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif setiap daerah (provinsi) dalam rangka mendukung upaya pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah yang berdaya saing. Merumuskan usulan rekomendasi kebijakan dan insentif khusus kepada Kementerian/Lembaga terkait bagi pengembangan penanaman modal proyek prioritas strategis sektor pengembangan kawasan, industri yang terintegrasi dengan kawasan, dan infrastruktur penunjang kawasan di Indonesia. Menyiapkan informasi proyek prioritas strategis berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis) yang siap ditawarkan kepada investor dan informasi/konten terkait lainnya yang diintegrasikan dengan sistem informasi yang telah tersedia di BKPM. Dokumen ini akan menjadi materi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dalam menawarkan proyek penanaman modal yang benar-benar siap kepada investor potensial sebagai acuan yang dapat diandalkan dalam pengembangan kawasan, industri yang terintegrasi dengan kawasan, dan infrastruktur penunjang Kawasan Pariwisata halal.
Dinamika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014: Perspektif Hukum dan Implementasi Nadzri Marzuki Fasi; Khotman Fadhil Nurhuda; Sawitri Yuli Hartati
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The dynamics of the Implementation of the Halal Product Guarantee Law No. 33 of 2014 have become a critical issue in the supervision of halal products in Indonesia. This study analyzes the legal implementation and challenges encountered during the enforcement of this law. Using a normative juridical approach with a literature review, the research aims to describe the regulatory contribution to ensuring product halal certification and its impact on businesses and consumers. The findings reveal some obstacles in enforcement, including inter-agency coordination and varied public understanding, yet the law plays a significant role in improving halal product standards in Indonesia. Keywords: Halal Product Guarantee Law, Legal Implementation, Halal Products, Product Supervision, Indonesia   AbstrakDinamika Penerapan UU Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 menjadi perhatian utama dalam konteks pengawasan produk halal di Indonesia. Penelitian ini menganalisis implementasi hukum serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan studi kepustakaan, yang bertujuan menggambarkan kontribusi regulasi dalam memastikan kehalalan produk serta efeknya terhadap pelaku usaha dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan, termasuk koordinasi antar lembaga dan pemahaman masyarakat yang masih variatif, namun UU ini memiliki peran signifikan dalam meningkatkan standar produk halal di Indonesia. Kata kunci: Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Implementasi Hukum, Produk Halal, Pengawasan Produk, Indonesia
Zakat dalam Perspektif Fiqih Klasik dan Kontemporer: Rekonstruksi Objek Zakat Sebagai Instrumen Keadilan Sosial Muhammad Alfatih Alfien Al Farouq Marzuki; Sawitri Yuli Hartati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15225

Abstract

Zakat merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai kewajiban spiritual sekaligus mekanisme sosial-ekonomi untuk menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Literatur fiqih klasik menjelaskan ketentuan zakat secara rinci, mencakup kategori harta, mekanisme distribusi, serta nilai-nilai etis yang bertujuan menyeimbangkan kekayaan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan konsep zakat dalam fiqih klasik serta relevansinya terhadap pengelolaan zakat kontemporer, khususnya dalam merekonstruksi objek zakat sesuai dinamika ekonomi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik dokumentasi terhadap karya fiqih klasik, artikel ilmiah kontemporer, serta laporan kelembagaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama klasik telah membangun kerangka zakat yang komprehensif berbasis prinsip keadilan, solidaritas, dan keseimbangan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut tetap relevan untuk diterapkan dalam manajemen zakat modern melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, terutama melalui program zakat produktif dan distribusi terstruktur. Fiqih klasik menyediakan landasan normatif yang kuat bagi pengembangan sistem zakat yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer.
Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Konstruksi Sabitaqila Suma Farhaniatussafana; Tri Utami; Sawitri Yuli Hartati
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 2 (2025): December: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/a60t2p42

Abstract

This study examines the legal foundation and judicial reasoning applied by the Supreme Court of Indonesia in reviewing requests for annulment of ad hoc arbitration awards in construction disputes, focusing on how judges interpret the limited grounds for annulment under Law No. 30/1999. The analysis demonstrates that the Court consistently upholds the principle of finality while maintaining a strict supervisory threshold to ensure that the arbitration process remains free from fraud, hidden documents, or procedural manipulation. Construction disputes, which frequently involve complex technical assessments and high contractual risks, require judges to evaluate whether the alleged violations genuinely undermine the legitimacy of the arbitral process rather than merely reflect dissatisfaction with the decision. Findings show a clear judicial pattern that prioritizes procedural integrity over substantive reconsideration of the dispute, aligning national jurisprudence more closely with prevailing international standards. This approach strengthens legal certainty for construction-sector stakeholders while reinforcing the credibility of ad hoc arbitration as an efficient dispute resolution mechanism in Indonesia.
Perlindungan Hukum Wakaf Produktif di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg Sabitaqila Suma Farhaniatussafana; Sheira Syaharani Kuan; Tri Utami; Sawitri Yuli Hartati
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 3 (2026): March: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/jqm26r94

Abstract

This study examines the legal protection of productive waqf in Indonesia by analyzing the normative framework, administrative governance, and judicial considerations applied in the decision of the Pandeglang Religious Court Number 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg. The research employs a normative juridical method supported by a case-based analytical approach to understand how statutory provisions, waqf documentation, and factual findings influence the validation of a waqf asset. The study highlights that the reliability of waqf documents, the transparency of the nadzir’s management, and the consistency of field evidence are central to judicial reasoning in determining the legal certainty of productive waqf. It further identifies that the effectiveness of waqf protection depends on the integration of Islamic legal principles, statutory regulations, and institutional practice. Strengthened administrative systems, professional governance, and harmonized legal interpretation are needed to ensure that waqf assets maintain their perpetual purpose and fulfill their social and economic functions. Overall, the research provides a comprehensive view of how legal certainty is established in productive waqf disputes.
Pencabutan Permohonan Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Arbitrase Muhammad Rajha Wardhiyani; Yudi Gunawan; Sawitri Yuli Hartati
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 3 (2026): March: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/jymb6328

Abstract

This study examines the withdrawal of applications in arbitration dispute resolution practices in Indonesia from a normative legal perspective. Arbitration is designed as an efficient, final, and binding mechanism for resolving disputes outside the court system; however, the practice of withdrawing arbitration applications raises legal uncertainty due to the absence of explicit regulatory provisions. Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution does not comprehensively regulate the procedures, requirements, or legal consequences of such withdrawals. As a result, arbitration institutions apply differing approaches, which may affect procedural consistency and legal certainty. This research employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations, arbitration institutional rules, Constitutional Court decisions, and relevant legal doctrines. The findings indicate that the lack of clear legal standards allows potential misuse of withdrawal rights and creates disparities in arbitration practice. In the context of sharia arbitration, this issue also relates to ethical principles and the protection of fairness in muamalah transactions. Therefore, strengthening legal norms and institutional guidelines regarding the withdrawal of arbitration applications is essential to ensure justice, legal certainty, and the credibility of arbitration as an alternative dispute resolution mechanism in Indonesia.
Prinsip Keabadian Manfaat dalam Hukum Wakaf: Telaah Filosofis dan Implikasinya bagi Pemberdayaan Umat Ramzy Ilya Dzimar; Achmad Rafli Weking; Fikri Erlangga; Sawitri Yuli Hartati
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 3 (2026): March: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/yj1c0n38

Abstract

The principle of perpetuity of benefit in waqf law represents a fundamental concept that connects religious devotion with sustainable social welfare. Waqf is not merely the act of transferring assets, but a long-term commitment to ensuring continuous benefits for society across generations. This study examines the philosophical foundations of the perpetuity of benefit in Islamic law and analyzes its legal formulation within the Indonesian waqf regulatory framework. Using a normative juridical and philosophical approach, the research highlights how Islamic legal principles, national legislation, and institutional practices interact in preserving the sustainability of waqf benefits. The findings indicate that the realization of perpetual benefit depends on professional waqf management, strong institutional support, effective supervision, and adaptive utilization of productive waqf instruments. Moreover, innovation in waqf management, including cash waqf and digital waqf, must remain aligned with sharia objectives and legal certainty. Ultimately, strengthening the principle of perpetuity of benefit positions waqf as a strategic instrument for empowering communities and supporting sustainable socio-economic development.
Co-Authors Achmad Rafli Weking Fikri Erlangga Khotman Fadhil Nurhuda Muhammad Alfatih Alfien Al Farouq Marzuki Muhammad Rajha Wardhiyani Nadzri Marzuki Fasi Puan Dinaphia Yunan Ramzy Ilya Dzimar Sabitaqila Suma Farhaniatussafana setiyono Sheira Syaharani Kuan Tri Utami Yudi Gunawan