Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara Unizar Recht Journal Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Unizar Law Review RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities
Ikhsan Kamil, Muhammad
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : unizar recht journal

 1 
Analisis Yuridis Tanggungjawab Kontraktor Dalam Penyelsaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas Pupr Di Tinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Senirah Senirah; Haerani Haerani; Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab kontraktor dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dengan dinas PUPR dalam UUJK, serta untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam UUJK. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kontraktor apabila melakukan tindakan wanprestasi yaitu melakukan ganti rugi. Adapun bentuk ganti rugi yang harus dilakukan kontraktor sesuai kesepakatan yang pada kontrak perjanjian konstruksi sebagaimana yang ada dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi yang telah dibuat bersama Dinas PUPR. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi dibidang konstruksi dapat dilakukan dengan gugatan melalui jalur litigasa dan penyelsaian melalui luar pengadilan yaitu mediasi, negosiasi dan arbitrase
Pelaksanaan Pelayanaan Pemecahan Dan Pemisahan Sertipikat Pada Kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 12 Tahun 2020 (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Mataram) Sekti Andy Prabowo; Muhammad Ikhsan Kamil; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pemecahan sertipikat yang masuk kedalam Kawasan LSD mengacu kepada Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020 dan juga proses pemisahan sertipikat yang masuk kedalam Kawasan LSD di Kantor Pertanahan Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris, dan penelitian ini bersifat Deskriptif, teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik Purposive Sampling, Teknik Purposive Sampling merupakan bagian dari teknik Non Propability Sampling/Non Random Sampling, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis kualitatif serta pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelayanaan pemecahan dan pemisahan sertipikat pada kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” berdasarkan Permen ATR/BPN nomor 12 tahun 2020 didapati bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram membuat kebijakan untuk pemecahan di Kawasan LSD melalui Pertimbangan Teknis Pertanahan, dari pertimbangan teknis tersebut dapat diketahui bahwa proses pemecahan yang dimohonkan oleh pemohon perseorangan maksimal 5 bidang pecahan, sedangkan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum bisa lebih dari 5 pecahan bidang. Proses pemisahan dikawasan Lahan Sawah Dilindungi karena adanya pembebasan lahan untuk jalan, dalam mekanisme pelaksanaanya proses pengadaan tanah seharusnya memperhatikan RT RW dan Peta LSD namun apabila urgensinya sangat penting seperti pembangunan fasilitas jalan umum maka dapat diabaikan, permohonan pemisahan baru dilakukan setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan.
Tanggung Jawab PT. Giant Terhadap Tenaga Kerja Yang Di Phk Karena Pailitnya Perusahaan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lalu Yuda Bakti Ligawan; Muhammad Ikhsan Kamil; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Atas Hak-hak Tenaga Kerja Yang Di PHK Karena Perusahaan Mengalami Pailit dan bagaimana upaya Perlindungan Hukum Yang Dapat Ditempuh Tenaga Kerja Terhadap Tidak Terpenuhinya Hak-hak Tenaga Kerj Karena. Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah Normatif Emperis yang merupakan gabungan dari kajian-kajian Pustaka seperti undang-undang dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yakni di PT Giant. Hasil Penelitian yaitu (1) bagaimana bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Atas Hak-hak Tenaga Kerja Yang Di PHK Karena Perusahaan Mengalami Pailit. (2) mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak dipenuhi hak-hak dan tanggung jawabnya oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang disebabkan pailitnya perusahaan.
Analisis Yuridis Pembentukan UMK Menjadi Badan Hukum Perseroan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja R. Rahadian Sujono; Muhammad Ikhsan Kamil; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan Undang- Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk reformulasi kebijakan secara cepat dan tepat dalam rangka menopang laju pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru serta peningkatan investasi. Dalam Undang-undang tersebut termuat perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang pada awalnya didirikan dengan persektuan modal tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam pendirian perseroan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan yang digunakan melalui pendekatan Perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang diguankan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku hukum dan literatur lain sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif serta penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hasil pengumpulan bahan hukum dan analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja memberikan pembaharuan konsep dan prinsip PT menjadi 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria sebagai UMKM. Kemudian, pemerintah menetapkan PP No 8 Tahun 2021 guna mempertegas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang mengatur mekanisme pendirian UMKM sebagai badan hukum Perseroan Perorangan diantaranya adalah didirikan oleh 1 orang, memiliki kegiatan UMKM, pembuatan surat pernyataan pendirian, mendaftarkan secara elektronik melaui MENKUMHAM, mengurus NPWP Perseroan Perseorangan serta mengurus NIB dan izin usaha Perseroan Perorangan. Sementara itu, akibat hukum dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini adalah bahwa pribadi dalam hal ini pendiri, pemegang saham, sekaligus direksi Perseroan memiliki tanggung jawab penuh atas kerugian yang didapatkan oleh Perseroan Perseorangan karena ketiadaan sistem check and balance dari pihak lain.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Produk Makanan (Rendang) Dengan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan Internasional Ahlul Nazar; Sri Karyati; Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan dengan indikasi geografis Indonesia menurut hukum nasional dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan (rendang) dengan indikasi geografis Indonesia dalam perspektif perdagangan internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode kualitattif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian disimpulkan menggunakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum yang positif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kerangka hukum untuk mengatur hak kekayaan intelektual produk makanan dengan informasi geografis Indonesia didasarkan pada perspektif internasional, ketentuan preventif dan represif yang diuraikan dalam Undang-Undang Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut menyediakan 5 (lima) pasal untuk mengatur informasi geografis, yaitu Pasal 56-60. Ada hak untuk mendapatkan kompensasi, hak untuk melakukan investigasi, dan hak untuk menerima perlindungan. Selain itu, undang-undang ini membuat perbedaan yang jelas antara informasi geografis dan informasi merek, memungkinkan pemerintah untuk mengatur informasi geografis yang mungkin ada di Indonesia. Sistem konstitutif digunakan untuk melindungi, dengan pendaftaran sebagai syarat utama untuk perlindungan dan kepastian hukum lebih mudah untuk dilindungi. Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrin prior in filling, pihak yang telah mendaftarkan indikasi geografis memiliki hak atas indikasi geografis, berdasarkan asumsi kepemilikan. Dengan demikian, pendaftaran memberikan hak atas indikasi geografis, dan pihak ketiga harus menghormati hak-hak pendaftar sebagai hak mutlak.  
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Produk Makanan (Rendang) Dengan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan Internasional Ahlul Nazar; Sri Karyati; Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.229

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan dengan indikasi geografis Indonesia menurut hukum nasional dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan (rendang) dengan indikasi geografis Indonesia dalam perspektif perdagangan internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode kualitattif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian disimpulkan menggunakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum yang positif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kerangka hukum untuk mengatur hak kekayaan intelektual produk makanan dengan informasi geografis Indonesia didasarkan pada perspektif internasional, ketentuan preventif dan represif yang diuraikan dalam Undang-Undang Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut menyediakan 5 (lima) pasal untuk mengatur informasi geografis, yaitu Pasal 56-60. Ada hak untuk mendapatkan kompensasi, hak untuk melakukan investigasi, dan hak untuk menerima perlindungan. Selain itu, undang-undang ini membuat perbedaan yang jelas antara informasi geografis dan informasi merek, memungkinkan pemerintah untuk mengatur informasi geografis yang mungkin ada di Indonesia. Sistem konstitutif digunakan untuk melindungi, dengan pendaftaran sebagai syarat utama untuk perlindungan dan kepastian hukum lebih mudah untuk dilindungi. Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrin prior in filling, pihak yang telah mendaftarkan indikasi geografis memiliki hak atas indikasi geografis, berdasarkan asumsi kepemilikan. Dengan demikian, pendaftaran memberikan hak atas indikasi geografis, dan pihak ketiga harus menghormati hak-hak pendaftar sebagai hak mutlak.  
Upaya Penerapan Hukum Pasal 378 Kuhp Terkait Penipuan Dalam Industri Pariwisata : (Studi Di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram) Muhammad Irfan Maulana; Muhammad Ikhsan Kamil; Haerani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.251

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Bagaimana Bentuk Bentuk modus operandi penipuan yang terjadi dalam industri pariwisata dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dan bagaimana Upaya penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum untuk menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini ialah ditemukan bahwa Modus operandi penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani mencakup berbagai cara yang dapat merugikan wisatawan, seperti penyediaan paket wisata palsu, penyalahgunaan identitas pemandu, penawaran akomodasi yang tidak sesuai, biaya tersembunyi, dan informasi menyesatkan. Cara-cara ini tidak hanya merugikan wisatawan secara finansial, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan, melakukan verifikasi terhadap agen perjalanan, serta memanfaatkan sumber informasi yang terpercaya untuk memastikan pengalaman berwisata yang aman dan menyenangkan.Penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum merupakan langkah krusial dalam menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Dengan menindak tegas pelaku penipuan, penegak hukum dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan wisatawan dan menjaga integritas industri pariwisata. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memberikan perlindungan kepada wisatawan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap destinasi wisata tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan berkelanjutan.
Co-Authors Adi Widiyantoro Ahlul Nazar Burhanudin Gadis Ayu Anistasya Haerani Haerani Haerani Hafizatul Ulum Irma Istihara Zain Khairul Aswadi Kusuma, Jauhari Dewi Lalu Yuda Bakti Ligawan Muhammad Irfan Maulana Muhammad Iskandar Nasywa Zalfaa Afiifah Darma Novie Afif Mauludin R. Rahadian Sujono Rauzi, Fathur Sekti Andy Prabowo Senirah Senirah Sri Karyati Sukarno Yunita Wati