Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Commerce Law Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis Unizar Recht Journal
Khairul Aswadi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Autentisitas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Dihadapan Notaris Melalui Media Elektronik Ruslan Haerani; Khairul Aswadi
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana autentisitas akta risalah RUPS yang dilaksanakan dan dibuat melalui media elektronik dan bentuk kekuatan hukum akta risalah RUPS yang dibuat melalui media elektronik ketika dijadikan alat bukti di pengadilan serta tanggungjawab notaris ketika membuat akta risalah RUPS tidak sesuai dengan Undang-undang jabatan notaris. Peneletian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, akta risalah RUPS yang dibuat oleh notaris melalui media elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Ketimpangan Pendapatan antara Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah Khairul Aswadi
Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis Vol 1, No 1 (2014): February
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/jseb.v1i1.660

Abstract

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ketimpangan  pendapatan  antara  Kabupaten Aceh  Tengah  dan  Kabupaten  Bener  Meriah  dan  pergeseran  kompetitif sektor-sektor ekonomi  unggulan.  Penelitian  ini menggunakan  Indeks  Williamson  dan Analisis  Shift- Share Esteban Marquilas. Hasil penelitian selama kurun waktu 2003-2009 menunjukkan bahwa Koefisien Indeks Williamson  di  Kabupaten  Aceh Tengah dan Kabupaten  Bener Meriah  baik  yang  dibandingkan  dengan  Provinsi  Aceh  maupun  yang  dibandingkan dengan Kabupaten Induk menunjukkan ketimpangan  yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa  distribusi  pendapatan  merata  di  kabupaten  hasil  pemekaran  Kabupaten  Aceh Tengah.   Selanjutnya    hasil   analisis   shift   share   Kabupaten    Aceh   Tengah   yang dibandingkan   dengan  Provinsi  memperlihatkan   bahwa  pada  akhir  periode  observasi terdapat dua sektor yang yang berspesialisasi  dan memiliki keunggulan kompetitif yaitu sektor  pertanian  dan  sektor  jasa-jasa.  Sedangkan  di  Kabupaten  Bener  Meriah  hanya sektor bangunan  yang berspesialisasi  dan memiliki  keunggulan kompetitif.  Sedangkan hasil analisis shift share Kabupaten Aceh Tengah yang dibandingkan  dengan Kabupaten Induk  memperlihatkan  bahwa pada akhir  periode  observasi  terdapat  satu   sektor  yang berada  dalam  posisi  keunggulan  kompetitif  tetapi  tidak  berspesialisasi   yaitu  sektor pertanian. Sedangkan di Kabupaten Bener Meriah pada akhir periode observasi terdapat tiga sektor  yang  yang berspesialisasi  dan memiliki  keunggulan  kompetitif  yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
The Concept of A Perfect BUMDES Law Entity After Law No. 11/2020 on Working Creation in The Role of Increasing Village Income Muhammad Ikhsan Kamil; Sukarno; Khairul Aswadi; Rauzi, Fathur
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i3.1277

Abstract

BUMdes is a productive forum in encouraging the empowerment of economic potential in the village, in addition to its existence will be able to open up employment opportunities. This indicates that good management construction is also needed, a construction that supports efficiency so that the principle of independence in village development is realized. The priority of BUMdes is on economic benefits, in addition to social benefits, but the legal aspect must be a foothold. Not merely pursuing benefits just because of the new spirit. However, it is necessary to know the rules to understand the construction as well as the alternatives in it. Regulatory incompleteness (norm ambiguity), namely that based on Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, BUMdes is in the form of a legal entity, which in its explanation cannot be equated with PT and Cooperatives, while in terms of regulation, business entities can take the form of PT legal entities (Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies). The purpose of this study is to analyze the BUMdes institutional model as a legal entity in Indonesia to increase village income. The method used in this research is normative legal research with statutory, conceptual, and philosophical approaches. The results of the study confirm that BUMdes has a goal as stated in the definition of BUMdes that BUMdes not only aims to increase Village PAD but also must prosper the Village Community itself so that the Legal Entity Form of BUMdes after work creation must be regulated so that it aims directly at the welfare of the village community.
Kajian Yuridis Terhadap Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria (Studi Kasus Di Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong) Kabupaten Lombok Barat: - I Made Bagus Rama Widya Utama; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Dari Tanah Terlantar dan Upaya Penertiban Tanah Terlantar  Di Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akibat  hukum apabila tanah sudah di tetapkan sebagai tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional, maka akibat hukumnya tanah tersebut dapat dihapus hak atas tanahnya dan kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dan upaya Penertipan Tanah terlantar di  Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong Lombok Barat belum dilakasanakan prosesnya sesuai hukum dan tanah terlantar yang ada belum dimanfaatkan dengan sebagaimana fungsinya serta belum jelas pemegang hak atas pengelolaan tanah terlantar tersebut.
Penerapan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Desa Hu’u Kabupaten Dompu Nayla Tholia Sujarman Putri; Khairul Aswadi; Sumarni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Desa Hu,u Kabupaten Dompu. Dan untuk mengetahui apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Hu,u Kabupaten Dompu. Motode penelitian ini menggunakan hukum empiris, Dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Kapolsek Hu,u Kabupaten Dompu, Unit Rekrim Polsek Hu,u Kabupaten Dompu. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahw pelaksanaan Restorative justice di Polsek Hu,u Kabupaten Dompu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tentang pelaksanaan diversi. Dan penerapan Restorative justice di Kepolisisan Sektor Hu,u Kabupaten Dompu belum efektif dikarenakan pihak Kepolisisan Sektor Hu,u Kabupaten Dompu belum menerapkan tujuan Restorative justice/Diversi secara keseluruhan perkara pidana dari jumlah perkara tindak pidana yang terjadi di Wilayah Polsek termasuk tindak pidana pencurian dengan pelaku anak.
Tanggung Jawab Perusahaan Pegadaian Terhadap Barang Yang Dijaminkan Oleh Konsumen : (Studi Kasus PT. Gadai Royal Group) Ni Made Pradita Widyaningtyas; Khairul Aswadi; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah pengaturan hukum tanggung jawab PT. Gadai Royal Group terhadap barang yang dijaminkan, dan bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab PT. Gadai Royal Group dalam menjaga barang yang digadaikan. Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diatas, penulis menggunakan metode penelitian empiris, Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan melalui PT. Gadai Royal Group. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa pengaturan hukum tanggung jawab didasarkan pada ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesimpulan kedua, apabila terdapat kerusakan atau hilangnya barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai yang disebabkan karena kelalaian sendiri dan apabila bukan karena kelalaian kreditur tetapi disebabkan oleh force majeure, maka kreditur tidak bertanggung jawab dalam hal force majeure.
Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Perbedaan Data Fisik Di Sertifikat Dengan Di Lapangan (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) Rezki Saputri, Mutiara; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apa saja faktor yang menyebabkan adanya perbedaan data fisik disertipikat dengan data fisik dilapangan serta bagaimana tanggung jawab BPN terhadap perbedaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa faktor terkait adanya perubahan data disertipikat dengan kondisi dilapangan, yaitu faktor internal yang disebabkan oleh peralatan yang digunakan, personil atau petugas ukur yang mengukur, pengolahan data ukur, dan kondisi alam/lingkungan letak obyek bidang tanah. Sedangkan untuk faktor eksternal disebabkan oleh pemilik tanah yang tidak menjaga batas batas bidang tanah dan pemilik tanah tidak menerapkan asas kontradiktur delimitasi ketika pengukuran dilaksanakan. Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Bentuk tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat apabila terjadi perbedaan data fisik disertipikat dengan data dilapangan adalah dibuatkan nya berita acara sebagai dasar dari perubahan tersebut. Serta pemilik tanah akan diminta melampirkan surat pernyataan menerima hasil ukur apabila terdapat kekurangan dan kelebihan luas serta melampirkan surat pernyataan pelepasan tanah apabila kekurangan tanah tersebut dikarenakan sudah menjadi fasilitas umum. Selanjutnya untuk perubahan wilayah, pemilik tanah diminta melampirkan juga surat pernyataan dari kepala desa setempat yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut memang benar berada diwilayah tersebut. Bentuk penyelesaian dari permasalahan tersebut, pemilik tanah bisa membuat pengaduan ke Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, kemudian akan dilakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait. Apabila setelah dilakukan mediasi belum ditemukan kesepakatan maka upaya selanjutnya bisa mengajukan gugatan kepengadilan.
Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara) Yulian Dewi, Ni Luh Karyantari; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Khairul Aswadi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali di Lombok dan terkhususnya di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menemukan fakta-fakta hukum yang kemudian dikaji secara sistematis tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali di Lombok. Tujuan perkawinan menurut hukum adat Bali adalah untuk melanjutkan keturunan yang berkonsekuensi pada kewarisan. Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat adat Bali berdampak pada pentingnya kedudukan anak laki-laki sebagai purusa dalam hal pewarisan. Kedudukan anak perempuan yang berstatus pradana tidak berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya karena setelah menikah maka ia harus meninggalkan keluarganya dan masuk kedalam ikatan keluarga suaminya. Permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini yakni, Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan adat Bali di Lombok?dan Bagaimana sistem pembagian warisan terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat Bali di Lombok khususnya di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara? Hasil penelitian ini yakni, Kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan adat Bali di Lombok tidak sebagai ahli waris namun juga ia merupakan anak tunggal maka dapat dijadikan sentana rajeg. Di Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara masih berpedoman pada aturan hukum waris adat Bali yang bersifat patrilineal, semua tergantung kesepakatan pihak keluarga. In Sweta Selatan Cakranegara Subdistrict, they are still guided by the rules of Balinese customary inheritance law which is patrilineal, all depending on the agreement of the family.
Tinjauan Yuridis Pasal 1337 Kuh Perdata Dalam Kaitannya Dengan Sewa Menyewa Rumah Secara Lisan Di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kota Mataram Jannah, Raudlatul; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian lisan dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian lisan sewa menyewa rumah dalam kasus di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan hukum yang dikonsepkan untuk mengkaji fenomena sosial dalam kasus di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram untuk observasi dan wawancara sebagai data primer dan studi dokumen sebagai data sekunder. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian dalam bentuk lisan ataupun tertulis merupakan kebebasan yang dijamin asas kebebasan berkontrak asalkan merujuk berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Perjanjian yang sah merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak, untuk melakukan pembatalan harus melalui pengadilan dan pemutusan perjanjian secara sepihak sebagaimana yang dilakukan oleh Akbar dalam Kasus sewa menyewa rumah di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram terkualifikasi sebagai wanprestasi; (2) Akibat hukumnya yang timbul adalah pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk mediasi ataupun gugatan ke Pengadilan untuk mengklaim konpensasi dalam bentuk biaya, ganti rugi, dan bunga.  
Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 I Gede Sukarmo; Khairul Aswadi
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7423

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kerangka hukum pembentukan Danantara menurut UU Nomor 1 Tahun 2025, termasuk struktur organisasi dan kedudukan kelembagaannya di bawah Presiden dan bagaimana Evaluasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Model Tata Kelola Danantara, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2025, untuk mengkaji dasar hukum, struktur organisasi, dan kedudukan Danantara di bawah Presiden, serta mengevaluasi kesesuaian tata kelolanya dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui analisis terhadap regulasi dan praktik hukum relevan. Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Negara berlandaskan pada UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menempatkannya sebagai entitas super-holding strategis di bawah kendali langsung Presiden. Undang-undang ini mengubah struktur pengelolaan aset BUMN dengan menciptakan badan hukum sui generis yang memiliki fleksibilitas operasional tinggi serta kewenangan luas dalam konsolidasi saham dan pengelolaan investasi lintas sektor. Melalui penambahan Bab IC, redefinisi status kekayaan BUMN sebagai modal privat, dan penguatan prinsip Good Corporate Governance, Danantara diposisikan sebagai katalis pembangunan ekonomi nasional. Namun, konsentrasi kekuasaan pada eksekutif, terbatasnya pengawasan legislatif, dan risiko berkurangnya akuntabilitas publik menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip transparansi dan checks and balances dalam tata kelola kekayaan negara. Evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola Danantara menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini didesain dengan semangat reformasi kelembagaan, praktiknya masih menghadapi berbagai kelemahan struktural dan kelembagaan. Transparansi, akuntabilitas, dan independensi belum berjalan optimal akibat dominasi aktor politik, keterbatasan pengawasan eksternal, dan kurangnya dokumentasi tata kelola internal yang terbuka. Fairness terhadap pemangku kepentingan juga masih lemah, terutama bagi pemegang saham minoritas dan pekerja BUMN. Tanpa reformasi struktural dan komitmen implementatif terhadap prinsip-prinsip GCG, Danantara berisiko gagal menjadi lembaga investasi publik yang kredibel dan justru menjadi alat kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel.
Co-Authors Gusti Ayu Ratih Damayanti haerani, ruslan I Gede Sukarmo I Made Bagus Rama Widya Utama Ikhsan Kamil, Muhammad Irma Istihara Zain Nayla Tholia Sujarman Putri Ni Made Pradita Widyaningtyas Novie Afif Mauludin Raudlatul Jannah Rauzi, Fathur Rezki Saputri, Mutiara Sukarno SUMARNI Yulian Dewi, Ni Luh Karyantari