Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara Unizar Recht Journal Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Unizar Law Review RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities
Ikhsan Kamil, Muhammad
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Mataram) Muhammad Ikhsan Kamil; Hafizatul Ulum; Adi Widiyantoro
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.39

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum tentang asas kontradiksi delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap dan bagaimana penerapan asas kontradiksi delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kantor Pertanahan Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Jenis data ini terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan perundang-undangan Prinsip Kontradiksi Batasan Pada Tahap Pengukuran Bidang Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, diatur dalam pasal 17,18,19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 19 ,20,21 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pasal 19A sampai dengan pasal 19D Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Surat Keterangan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Berbatasan merupakan berkas lengkap yang harus dipenuhi oleh peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Oleh karena itu, tanggung jawab Prinsip Kontradiksi Delimitasi tidak sepenuhnya berada pada Petugas Pengukur. Petugas ukur atau satuan tugas fisik pada Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tetap mengedepankan penerapan asas pembatas kontradiksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.
Kedudukan Pemegang Saham dalam RUPS: Antara Prinsip Demokrasi Korporasi dan Dominasi Pemegang Saham Mayoritas Muhammad Ikhsan Kamil; Burhanudin
RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities Vol. 3 No. 2 (2025): Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/retorika.v3i2.1566

Abstract

This study aims to analyze the legal status of shareholders in the General Meeting of Shareholders (GMS) and assess the limitations of the application of corporate democracy principles in a limited liability company structure, particularly when majority shareholder dominance occurs. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials for this study are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. All legal materials are analyzed through logical, systematic, and deductive legal reasoning by applying grammatical, systematic, teleological, and historical interpretations. The analysis is also constructed using the theory of company organs and the theory of corporate democracy by emphasizing the principles of legal certainty, justice, balance, minority protection, and good faith. The results of the study indicate that the authority of shareholders in the GMS is an attributive authority limited by the division of functions between company organs. The majority principle is intended to ensure effectiveness and prevent deadlock in decision-making, but has the potential to cause distortion of corporate democracy if used formally and ignores the protection of minority shareholders and the fundamental principles of corporate law.
Co-Authors Adi Widiyantoro Ahlul Nazar Burhanudin Gadis Ayu Anistasya Haerani Haerani Haerani Hafizatul Ulum Irma Istihara Zain Khairul Aswadi Kusuma, Jauhari Dewi Lalu Yuda Bakti Ligawan Muhammad Irfan Maulana Muhammad Iskandar Nasywa Zalfaa Afiifah Darma Novie Afif Mauludin R. Rahadian Sujono Rauzi, Fathur Sekti Andy Prabowo Senirah Senirah Sri Karyati Sukarno Yunita Wati