Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL UNIZAR LAW REVIEW GANEC SWARA Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram jurnal ilmiah hospitality Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Nusantara Hasana Journal Unizar Recht Journal
Kurnia Lestari, B. Farhana
Universitas Islam Al-Azhar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PEMBINAAN NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM GUSTI AYU RATIH DAMAYANTI; B. FARHANA KURNIA LESTARI; WA’ID KHAIRUL ABADI
GANEC SWARA Vol 17, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i3.540

Abstract

This study aims to determine the form of coaching and to analyze the obstacles in fostering narcotics dealer convicts in the Class IIA Mataram Penitentiary so as to find out the efforts to overcome these obstacles. The type of legal research used in this research is empirical legal research. This research is descriptive in nature, data collection was carried out by interviewing convicts of narcotics dealers and correctional officers as samples determined by the author's will or purposive sampling. The author also conducts literature studies and observations/observations on coaching activities. Processing and data analysis is done by qualitative data analysis.Forms of coaching consist of personality coaching and independence coaching. The author also conducts an analysis of internal and external constraints in coaching and knows the efforts to overcome these obstacles. Internal obstacles include the lack of enthusiasm and awareness of narcotics dealer convicts to take part in coaching activities, the lack of qualified human resources in the field of coaching, facilities and infrastructure that do not yet support the implementation of coaching. Efforts to overcome internal obstacles include increasing the synergy of correctional officers and increasing the role of Correctional Guardians, establishing cooperation agreements/MoUs, maximizing the use of existing facilities and infrastructure to support coaching activities. External constraints, namely the dense activity of partners during the commemoration of religious holidays so that the implementation of coaching is less than optimal. Efforts to overcome external obstacles are to improve communication with partners and continue to collaborate in the context of development, improvement and or expansion.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Lestari, Baiq Farhana Kurnia
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 3 No 1 (2017): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32666/tatasejuta.v3i1.152

Abstract

Legal Protection to the Child Victims of Domestic Violence (domestic violence)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (ANALISIS PUTUSAN PN PRAYA NOMOR 123/PID. B/LH/2023/PN PYA) MEGAYATI, DHINA; LESTARI, B. FARHANA KURNIA; ARSITHA, REILITA DWI
GANEC SWARA Vol 18, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i3.1020

Abstract

The mining sector is one of the supports for the welfare of the Indonesian people. Therefore, mining activities must be carried out according to procedures and have legality as applicable regulations. Criminal liability for perpetrators of mineral and coal mining crime Analysis of Decision Number 123/Pid.B/LH/2023/PN Pya is that the defendant has been proven guilty and fulfills the elements in Article 160 of Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Criminal liability for case Number 123/Pid.B/LH/2023/PN Pya that the Defendant has been proven guilty and meets the elements in Article 160 of Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, namely the provision that Every person who has an IUP or IUPK at the Exploration activity stage but carries out Production Operation activities shall be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of IDR 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah). When associated with the maximum penalty, the penalty imposed on the Defendant is still relatively low because mining without a permit is a very serious case and has a major impact on the state and society. The judge's consideration in imposing a criminal sentence based on juridical and non-juridical considerations, the judge decided that the defendant was sentenced to imprisonment of 7 (seven) months and a fine of Rp. 20,000,000.00 (twenty million rupiah) subsidair 2 (two) months.
Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Rahmatullah, Muhammad; Lestari, B. Farhana Kurnia; Megayati, Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mempelajari penerapan dan penegakan hukum tindak pidana perjudian online dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaiamana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini ialah pertama, pengaturan tindak pidana dalam hukum positif Indonesia tidak mengenal istilah tindak pidana perjudian online sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 KUHP serta tidak mendikotomi atau membedakan tindakan perjudian tersebut menjadi tindak pidana perjudian online atau tindak pidana perjudian biasa. Kedua, bahwa dalam konteks upaya pencegahan penyebaran tindak pidana perjudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memenuhi perannya sebagai upaya pencegahan secara penal, akan tetapi hal tersebut tentu saja masih jauh dari kata cukup. Karena fokusnya adalah pelarangan setiap orang untuk menyebarluaskan informasi apapun dan dalam bentuk apapun yang berisi muatan perjudian sebagaimana dijelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup “mendistribusikan” yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik
Penanggulangan Praktik Prostitusi Terselubung Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Megayati, Dhina; Ulum, Hafizatul; Lestari, B. Farhana Kurnia
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.230

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Prostitusi Terselubung Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat dan bagaimana Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Prostitusi Terselubung Terhadap Anak Dibawah Umur. Metode yang digunakan adalah Penelitian penelitian hukum empiris yang sifatnya kualitatif, sumber data primer diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian, dan didukung data sekunder dari kepustakaan serta didukung dengan data tersier atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk berkaitan dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Faktor-faktor penyebab prostitusi terselubung yang melibatkan anak di bawah umur di Desa Batu Layar sangat kompleks dan saling berkaitan. Kemiskinan menjadi pemicu utama, diikuti oleh rendahnya pendidikan, minimnya pemahaman hukum, serta penyalahgunaan tradisi “merariq” sebagai pembenaran pernikahan dini yang bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2019. Lemahnya pengawasan, lingkungan sosial permisif, kurangnya akses layanan perlindungan anak, serta budaya diam akibat stigma sosial turut memperparah situasi. Rendahnya partisipasi masyarakat dan koordinasi antarlembaga juga menjadi hambatan serius dalam penanganan kasus. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari masyarakat, pemerintah desa, hingga lembaga pendidikan seperti Fakultas Hukum UNIZAR. Strateginya mencakup edukasi hukum, pelurusan adat, penegakan hukum yang konsisten, pembentukan Satgas Perlindungan Anak, serta penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. Dukungan ekonomi keluarga, akses pendidikan, layanan konseling, kampanye anti-stigma, dan sistem pelaporan ramah anak juga sangat penting. Kolaborasi lintas sektor dan komitmen berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
PERAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI SEBAGAI UPAYA PENURUNAN ANGKA STUNTING DI DESA JANAPRIA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH Lestari, B. Farhana Kurnia; Ferianto, Ferianto; Kusnowo, Syahroni Bayu; Indrawati, Yuni
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 9 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i9.2958

Abstract

Early marriage is a contributing factor to stunting, which remains a serious problem in Indonesia, including in Janapria Village, Janapria District, Central Lombok Regency. This community service activity aims to increase community understanding, particularly among adolescents and parents, regarding the dangers of early marriage and its link to stunting. The activity method involved initial observation, legal counseling regarding the minimum age for marriage in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, nutrition counseling, and interactive discussions. Evaluation included pre- and post-tests, along with feedback from participants. The results of the activity showed an increase in junior high and high school students' understanding of the minimum age for marriage, as well as an increase in housewives' awareness of the role of balanced nutrition and the age of marriage in preventing stunting in Janapria Village, Janapria District, Central Lombok Regency. Participants' enthusiasm was evident in their active participation in discussions, Q&A sessions, and practical sessions on preparing balanced nutritional menus. The conclusion of this activity is that legal socialization and nutrition counseling contribute to increasing public understanding of law and health so that it can become a preventive strategy in reducing the number of early marriages and stunting in Janapria Village.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Kepolisian Dalam Bertindak Sebagai Negosiator Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Masa Dalam (Studi Di Kepolisian Resort Mataram) Adi Putri, I Gusti Ayu Adinda Anggita Dewi; Lestari, B. Farhana Kurnia; Anwar, Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i1.43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran dan fungsi kepolisian sebagai Negosiator dalam pengamanan aksi demonstrasi di wilayah Hukum Polres Mataram berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Masa, serta mengetahui Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Negosiator kepolisian dalam penanganan aksi Demonstrasi di wilayah Hukum Polres Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, Data dan Sumber Data diperoleh dari Data Primer yaitu bersumber dari informan dan/ atau responden secara langsung, Data Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer yang bersumber dari UUD NKRI Tahun 1945, KUHP, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002, Perkapolri No.16 Tahun 2016, Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari pendapat para pakar hukum dan buku-buku hukum, Bahan Hukum Tersier diperoleh dari kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan ensiklopedia. Adapun hasil penelitian (1) peran dan fungsi kepolisian sebagai negosiator dalam aksi unjuk rasa adalah sebagai media untuk menampung dan menyampaikan keinginan pengunjuk rasa dan pihak yang dituju agar dapat dilakukan musyawarah, (2) kendala yang dihadapi kepolisian sebagai negosiator dalam aksi unjuk rasa yaitu kendala internal berkaitan dengan kemampuan melakukan negosiasi dan kurangnya jumalah personil yang memiliki kualitas sebagai negosiator, sementara kendala eksternal berupa kondisi citra kepolisian yang saat ini sedang tidak baik, kurangnya keinginan bermediasi, dan kurangnya inisiatif instansi yang dituju untuk lebih terbuka.             Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Data dan Sumber Data diperoleh dari Data Primer yaitu bersumber dari informan dan/ atau responden secara langsung, Data Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer yang bersumber dari UUD NKRI Tahun 1945, KUHP, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 2 Tahun 2002, Perkapolri No. Tahun 2016, Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari pendapat para pakar hukum dan buku-buku hukum, Bahan Hukum Tersier diperoleh dari kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan ensiklopedia.             Adapun hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah: Pertama, peran dan fungsi kepolisian sebagai negosiator dalam aksi unjuk rasa adalah sebagai media untuk menampung dan menyampaikan keinginan pengunjuk rasa dan pihak yang dituju agar dapat dilakukan musyawarah. Kedua, kendala yang dihadapi kepolisian sebagai negosiator dalam aksi unjuk rasa yaitu kendala internal berkaitan dengan kemampuan melakukan negosiasi dan kurangnya jumalah personl yang memiliki kualitas sebagai negosiator, sementara kendala eksternal berupa kondisi citra kepolisian yang saat ini sedang tidak baik, kurangnya keinginan bermediasi, dan kurangnya inisiatif instansi yang dituju untuk lebih terbuka.  
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram) Pande , Kadek Febytara Dewi Tiaksa; Kurnia Lestari, B. Farhana; Mauludin, Novie Afif
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i2.107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), dan upaya pembinaan terhadap narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Berdasarkan Hasil penelitian, 1) bahwa faktor-faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), terdiri dari faktor ekonomi, faktor gaya hidup, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. 2) upaya pembinaan terhadap narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan program pembinaan yang sama dengan program pembinaan narapidana tindak pidana lainnya yaitu program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual, pembinaan pembentukan sikap dan perilaku, dan pembinaan reintegrasi dengan masyarakat. Berikutnya pembinaan kemandirian terdiri dari kegiatan pelatihan antara lain yaitu: menjahit, menyulam, merajut, kerajinan tenun, kerajinan mutiara, keterampilan salon, tata boga, dan pengolahan limbah.
Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pasal 352 KUHP: (Studi Kasus Di Polres Lombok Timur) Andrhianovi, Wiwin; Lestari, B. Farhana Kurnia; Megayati , Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.138

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana bentuk proses penyidikan tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia di wilayah Hukum Polres Lombok Timur, dan untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi tindak pidana ringan sesuai dengan pasal 352 KUHP. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Empiris yaitu meotde yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Polres Lombok Timur. Hasil penelitian yaitu 1) Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Lombok Timur sering kali tidak efektif membuat jera oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena ancaman hukuman yang ringan terkait tindak pidana ringan, seperti halnya hukuman percobaan dan denda yang sering kali dijatuhkan oleh majelis hakim terkait dengan terdakwa yang baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana ringan serta masih lambatnya proses penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pihak penyidik polres Lombok timur. 2) Faktor penghambat yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana ringan yakni sering kalinya anggota kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka tidak memenuhi surat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka dengan segala macam alasan sehingga hal tersebutlah yang sering kali menghambat proses atau memakan waktu  dalam  proses penyidikan, upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik sebelumnya berkoordinasi dengan bagian propam atau provos polri yang salah satu tugasnya adalah sebagai pengawas dan Pembina kedisiplinan anggota kepolisian serta berkoordinasi dengan  atasan langsung dari anggota kepolisian yang dipanggil sebagai tersangka tersebut. sehingga upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh penyidik polres Lombok Timur yaitu melakukan tindakan disiplin terhadap anggota kepolisian dan menyelesaikan secara kekeluargaan atau damai.
Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Rahmatullah, Muhammad; Lestari, B. Farhana Kurnia; Megayati, Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.204

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mempelajari penerapan dan penegakan hukum tindak pidana perjudian online dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaiamana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini ialah pertama, pengaturan tindak pidana dalam hukum positif Indonesia tidak mengenal istilah tindak pidana perjudian online sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 KUHP serta tidak mendikotomi atau membedakan tindakan perjudian tersebut menjadi tindak pidana perjudian online atau tindak pidana perjudian biasa. Kedua, bahwa dalam konteks upaya pencegahan penyebaran tindak pidana perjudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memenuhi perannya sebagai upaya pencegahan secara penal, akan tetapi hal tersebut tentu saja masih jauh dari kata cukup. Karena fokusnya adalah pelarangan setiap orang untuk menyebarluaskan informasi apapun dan dalam bentuk apapun yang berisi muatan perjudian sebagaimana dijelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup “mendistribusikan” yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik
Co-Authors Ade Aprian Haswari Adi Putri, I Gusti Ayu Adinda Anggita Dewi Andrhianovi, Wiwin Anwar Anwar ARSITHA, REILITA DWI Arya Sosman Baihaqi Syakbani Dhina Megayati Ferianto Ferianto Gatot Pramedi Gusti Ayu Ratih Damayanti Hafizatul Ulum Indrawati, Yuni Kusnowo, Syahroni Bayu Kusuma, Jauhari Dewi Lalu Arfi Kusnaraharja Mauludin, Novie Afif Muhammad Ari Arahman Muhammad Rahmatullah, Muhammad Pande , Kadek Febytara Dewi Tiaksa PUTU HENDRA KARDILA Sri Karyati Sumarni Sumarni WA’ID KHAIRUL ABADI