Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM
Ashibly
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu di Warung Kopi Kota Bengkulu Dynda Noor Farida; Ashibly; Uswatun Hasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1806

Abstract

Perlindungan hak cipta lagu dan musik merupakan elemen penting dalam menjamin hak ekonomi dan moral pencipta, khususnya terhadap pemanfaatan karya untuk tujuan komersial di sektor usaha seperti warung kopi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pengelolaan royalti hak cipta lagu/musik di Kota Bengkulu sesuai PP No. 56 Tahun 2021, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan pelaku usaha dan kesejahteraan pencipta. Menggunakan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui telaah peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan pemilik warung kopi, pengelola LMKN, dan pihak terkait lainnya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi regulasi telah meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum sebagian pelaku usaha, tantangan masih ditemukan pada aspek pengawasan, transparansi distribusi royalti, dan resistensi dari pelaku usaha kecil. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola, pelaku usaha, dan masyarakat serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan ekosistem industri musik yang adil, transparan, dan berkelanjutan
Kekuatan Hukum Sertipikat Ganda Yang Di Proses Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) : (Studi Kasus Putusan Nomor :19/G/2023/PTUN. BKL Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu) Mutiara, Mutiara Syalsyabillah Juita Adipa; Ashibly; Andri Zulpan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11887

Abstract

Sertifikat ganda terjadi karena kesalahan administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemalsuan dokumen, atau transaksi tanah yang tidak tercatat dengan benar, sehingga mengakibatkan sengketa hukum dan kerugian bagi semua pihak. Untuk mencegah hal ini, pemilik tanah perlu melakukan verifikasi sertifikat di Kantor Pertanahan, melakukan jual beli melalui Notaris/PPAT, dan jika terjadi sengketa, dapat mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal (hukum empiris) dengan studi kasus Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.BKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum sertifikat ganda berada pada sertifikat yang pertama kali diterbitkan oleh BPN. Penyelesaian dilakukan melalui klarifikasi dengan BPN, mediasi oleh hakim PTUN, konsultasi hukum, dan pelaporan ke polisi jika terjadi pemalsuan dokumen.
Perlindungan Hak Terkait Pencipta/Pemegang Hak Cipta Lagu Di Kota Bengkulu : Protection Of Rights Related To Creators/Copyright Holders Of Song In Bengkulu City Diona Joy Fitria; Ashibly; Andri Zulpan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9278

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum hak terkait pencipta/pemegang hak cipta lagu di Kota Bengkulu, khususnya dalam bidang performing rights atau pengumuman karya secara publik. Lagu dan/atau musik sebagai bagian dari hak cipta memiliki perlindungan hukum yang bersifat eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi, terutama yang memanfaatkan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, serta pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan dilakukan secara preventif melalui pencatatan ciptaan dan keanggotaan dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta secara represif melalui penagihan royalti, mediasi, hingga gugatan hukum. Hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan tersebut meliputi rendahnya kesadaran hukum pencipta, belum dilakukannya pendaftaran ciptaan, serta minimnya informasi terkait hak-hak hukum yang dimiliki oleh pencipta. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu di wilayah Kota Bengkulu.
Perlindungan Hak Terkait Pencipta/Pemegang Hak Cipta Lagu Di Kota Bengkulu : Protection Of Rights Related To Creators/Copyright Holders Of Song In Bengkulu City Diona Joy Fitria; Ashibly; Andri Zulpan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9698

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum hak terkait pencipta/pemegang hak cipta lagu di Kota Bengkulu, khususnya dalam bidang performing rights atau pengumuman karya secara publik. Lagu dan/atau musik sebagai bagian dari hak cipta memiliki perlindungan hukum yang bersifat eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi, terutama yang memanfaatkan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, serta pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan dilakukan secara preventif melalui pencatatan ciptaan dan keanggotaan dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta secara represif melalui penagihan royalti, mediasi, hingga gugatan hukum. Hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan tersebut meliputi rendahnya kesadaran hukum pencipta, belum dilakukannya pendaftaran ciptaan, serta minimnya informasi terkait hak-hak hukum yang dimiliki oleh pencipta. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu di wilayah Kota Bengkulu.
Perlindungan Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online : (Studi Kasus Pengawasan dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan) Sari, Sagifa Astrea Conteza Purnama; Ashibly; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5074

Abstract

Modernisasi telah membuat teknologi mengalami transformasi yang cepat dan memasuki semua aspek kehidupan manusia.  Transformasi digital telah mengubah cara tradisional dalam melakukan aktivitas keuangan, dari yang semula bergantung pada proses manual menjadi proses yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses melalui teknologi digital. Salah satu dampak penting dari kemajuan teknologi dalam bidang keuangan adalah munculnya layanan pinjaman online, yang dikenal juga sebagai peer-to-peer (P2P) lending. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif mengatur dan mengawasi platform P2P lending untuk memastikan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Regulasi tersebut bertujuan meminimalisir risiko seperti penipuan, praktik bunga yang tidak transparan, dan perlindungan data pribadi pengguna. Artikel ini mengkaji bagaimana perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online dengan studi kasus pengawasan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta faktor penghambat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memenuhi perlindungan tersebut. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran dan kewenangan OJK, tetapi juga menilai implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online dalam praktik. Hasil pembahasan menyebutkan bahwa meskipun OJK telah menetapkan standar perlindungan konsumen yang cukup komprehensif, seperti kewajiban transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme pengaduan, praktik pelanggaran masih sering terjadi, terutama oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. OJK juga menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan kewenangan dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online, disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperbarui dan memperketat regulasi.
Perlindungan Hukum dan Ganti Kerugian Perdata terhadap Pemilik Kendaraan Akibat Kerusakan yang Disebabkan oleh Pohon Tumbang di Ruang Publik Dalam Perspektif KUH Perdata Ashibly, Melati; Ashibly; Laily Ratna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5836

Abstract

Peristiwa yang tak terhindarkan di mana pohon tumbang dan kemudian menimpa kendaraan bermotor merupakan fenomena hukum yang beragam, karena memunculkan interaksi kompleks antara hukum administrasi negara, yang menjelaskan tanggung jawab yang terkait dengan pemeliharaan aset publik, dan hukum perdata, yang membahas masalah seputar tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul dari insiden tersebut. Akibatnya, persimpangan kerangka hukum ini membutuhkan pemeriksaan dan pemahaman menyeluruh tentang implikasi praktik kehutanan perkotaan yang berkaitan dengan keselamatan publik dan tanggung jawab hukum entitas pemerintah. Penelitian ini penting untuk menegaskan sejauh mana hak masyarakat untuk menuntut kompensasi. Perumusan penelitian ini akan mempertanyakan bagaimana Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi Perdata bagi Pemilik Kendaraan Akibat Kerusakan yang Disebabkan oleh Pohon Tumbang di Ruang Publik dalam Perspektif Hukum Perdata? Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan yang menjadi korban pohon tumbang di ruang publik memiliki landasan yang kuat dalam KUHP, khususnya melalui Pasal 1365 hingga 1367. Mekanisme ganti rugi perdata memberikan jalan bagi warga untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kelalaian dalam pemeliharaan aset publik.
Eksistensi Jual Beli Tanah di Bawah Tangan dan Perlindungan Hak Keperdataan Para Pihak M. Rehan Setiawan; Ashibly; Laily Ratna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5917

Abstract

Dalam praktik di masyarakat, seperti yang ditemukan di di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, jual beli di bawah tangan seringkali sudah memenuhi syarat materiil ini. Penjual adalah pemilik sah tanah, pembeli adalah Warga Negara Indonesia yang berhak memiliki tanah, dan keduanya sepakat melakukan transaksi tanpa paksaan. Namun, karena tidak dibuat di hadapan PPAT, transaksi tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil yang ditetapkan oleh hukum agraria nasional. Dalam konteks hukum keperdataan, perlindungan hak para pihak dalam transaksi jual beli tanah di bawah tangan menjadi isu yang krusial. Hal ini terkait dengan potensi sengketa yang dapat muncul akibat ketidakpastian status hukum tanah, serta perlunya pengakuan dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi eksistensi jual beli tanah di bawah tangan, menganalisis implikasi hukum yang menyertainya, serta mengevaluasi mekanisme perlindungan hak keperdataan para pihak dalam transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan prilaku nyata (actual behavior) yang dialami oleh anggota masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil Penelitian didapatkan bahwa yang didapat Praktik jual beli di bawah tangan di Kecamatan Curup Tengah merupakan perpaduan antara faktor ekonomi dan budaya hukum masyarakat yang masih bersifat tradisional. Meskipun memberikan kemudahan dalam jangka pendek, praktik ini meninggalkan kerentanan hukum yang besar bagi pemegang hak atas tanah di masa depan.
Co-Authors Andri Zulpan Ashibly, Melati Diona Joy Fitria Dynda Noor Farida Laily Ratna M. Rehan Setiawan Marlinah Mutiara, Mutiara Syalsyabillah Juita Adipa Sari, Sagifa Astrea Conteza Purnama USWATUN HASANAH