Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ragam Pengabdian Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif
Risman Setiawan
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Kewenangan Judicial Review Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia Risman Setiawan
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2025): MEI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/gk8f1y93

Abstract

Indonesia is a state based on the rule of law. This requires that all governmental processes and legal products, including laws, must comply with the constitution as the highest legal norm. The authority of the Constitutional Court to conduct judicial review of laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a concrete manifestation of a systematic recognition of the principle of constitutional supremacy, the protection of citizens' rights, and the strengthening of checks and balances among state institutions. Therefore, the judicial review authority held by the Constitutional Court holds a highly strategic position within Indonesia's legal system and is fully aligned with the principles of the rule of law.
Sosialisasi Hukum Tentang Hak Pilih Sebagai Hak Fundamental: Menumbuhkan Kesadaran Kritis Pemilih Pemula La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Fuad Nur; Risman Setiawan; Lade Sirjon; La Ode Muhamad Sulihin; Jumiati Ukkas; Nur Intan; Isnayanti; Yan Fathahillah Purnama; Muhammad Ramadhan Kiro; Lapatuju; La Ode Muhammad Saleh Saputra
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/g8q4qe43

Abstract

Kegiatan sosialisasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran kritis pemilih pemula di SMA Negeri 10 Kendari mengenai hak pilih sebagai hak fundamental dalam pemilihan umum termasuk pada pemilihan kepala daerah. Pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi Indonesia, namun seringkali menghadapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang proses pemilu dan kerentanan terhadap manipulasi politik. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi melalui ceramah dan diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya berhasil mengedukasi siswa tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi model untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di wilayah lain.
Hak Milik dan Pengelolaan Harta Benda dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia Risman Setiawan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/7t3ph749

Abstract

Property rights and property management are essential human rights guaranteed by the Indonesian Constitution. In the Indonesian context, property rights are regulated in Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution and Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, which emphasizes that ownership must have a social function. This study examines the theory and implementation of property rights by examining the balance between individual and public interests. The analysis shows that although property rights protection has been regulated normatively, in practice there is still inequality in access to resources and weak law enforcement. Strengthening policies that guarantee justice and sustainability in property management in Indonesia is needed.
Konsep Omnibus Law dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia Risman Setiawan
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2025): NOVEMBER
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/qfm53r70

Abstract

The paradigm shift in the formation of legislation in Indonesia has undergone a significant phase following the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation (UU PPP). Through the official recognition of the omnibus law technique, Indonesia paved the way for a legislative method that combines various legal substances into a single law. This study aims to critically analyze the impact of the application of the omnibus law technique on the quality of criminal law formation, with an emphasis on the clarity of norms, public participation, the deliberation process in the House of Representatives (DPR), and the legal legitimacy of the resulting regulations. The use of the omnibus law technique in the formation of criminal laws must be accompanied by strengthening public participation mechanisms, increasing the transparency of deliberations, and implementing quality testing of norms before enactment. Without this, legislative innovations originally intended to simplify the law have the potential to create new legal uncertainties in the national criminal law system.
Implikasi Hukum Apabila Pancasila Di Abaikan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Risman Setiawan; Yan Fathahillah Purnama
Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/catha.v1i4.87

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan Implikasi Hukum yang timbul jika Landasan Filosofis tidak diperhatikan Pada Pmbentukan Undang-Undang di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Implikasi hukum yang timbul jika Pancasila sebagai Landasan Filosofis diabaikan dalam pembentukan undang-undang maka undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebab Pancasila merupakan unsur-unsur pokok yang dijabarkan dalam setiap pasal-pasal UUD NRI 1945, hal tersebut dapat  menjadi dasar pengujian undang-undang (Judicial Review) oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Pancasila haarus menjadi rujukan oleh Pembentuk Undang-Undang untuk memastikan bahwa materi yang hendak diatur tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z di SMAN 12 Kendari dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Lade Sirjon; Risman Setiawan; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; La Patuju; Yan Fathahillah Purnama; Andi Khaedhir K. Petta Lolo; Arfa
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hr281d94

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi bagi Generasi Z, termasuk siswa SMAN 12 Kendari. Namun, kemudahan dalam menyampaikan pendapat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, etika digital, dan pemahaman hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis siswa SMAN 12 Kendari dalam menyampaikan pendapat di media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi (ceramah), dialog interaktif, identifikasi permasalahan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum pernah memperoleh pembelajaran khusus terkait etika berpendapat di media sosial dan masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, khususnya dalam memverifikasi informasi serta memahami dampak sosial maupun konsekuensi hukum dari unggahan mereka. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebebasan berpendapat, etika digital, serta ketentuan hukum yang relevan, terutama terkait UU ITE. Pentingnya peran pendidikan formal dan literasi digital dalam membentuk Gen Z yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMA Negeri 9 Kendari Risman Setiawan; Lade Sirjon; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Arfa; La Ode Muhammad Kaisar Demaq
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4tw3p411

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, praktik diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 9 Kendari mengenai hak pendidikan serta pentingnya lingkungan sekolah yang nondiskriminatif melalui sosialisasi hukum dengan metode ceramah, dialog, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pendidikan, bentuk-bentuk diskriminasi, serta upaya pencegahannya melalui pendidikan inklusif, kurikulum berbasis keberagaman, dan partisipasi komunitas sekolah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan menghargai setiap perbedaan.
Co-Authors Arfa Fuad Nur Isnayanti Jumiati Ukkas Kamri, Andi Khaedhir La Ode Muhamad Sulihin La Ode Muhammad Kaisar Demaq La Ode Muhammad Saleh Saputra La Ode Muhammad Taufiq Afoeli La Patuju Lade Sirjon Lapatuju Muhammad Ramadhan Kiro Nur Intan Yan Fathahillah Purnama