Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ALSYS : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan ANDREW Law Journal
Almadison, Almadison
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Realisasi Pemilihan Beberapa Nama Untuk Mengisi Satu Jabatan Sebagai Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Nurhadi, Nurhadi; Almadison, Almadison
ALSYS Vol 2 No 4 (2022): JULI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.263 KB) | DOI: 10.58578/alsys.v2i4.475

Abstract

The implementation of regional autonomy in Indonesia has resulted in a paradigm shift and a centralized monolithic government system in the Central Government towards a decentralized system of government in the Regional Government. This kind of government provides flexibility to regions in the form of broad and responsible regional autonomy, to regulate and manage the interests of local communities based on democratic principles, participation, initiatives and the aspirations of the people themselves on the basis of equity, justice and in accordance with the conditions, potential and regional diversity. Efforts to support the success of regional autonomy must be supported by state apparatus as implementers of government policies or regulations. The State Civil Apparatus (ASN) as human resources in charge of serving the public interest has a role in realizing the implementation of government duties and the implementation of national development. The implementation of national development is very dependent on the ability and perfection of the state apparatus which in essence also depends on the perfection of the ASN. Therefore, ASN should have good quality in order to be able to carry out their duties in a professional, fair, responsible, precise and correct manner.
HUKUM INVESTASI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Pater, Rizki Anla; Almadison, Almadison
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.55

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena investasi berbasis digital seperti Bitcoin di Indonesia, yang memunculkan polemik hukum dalam perspektif Islam, khususnya mazhab Syafi’i dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum investasi Bitcoin ditinjau dari prinsip-prinsip muamalah Islam serta mengevaluasi apakah aset digital tersebut dapat dikategorikan halal atau haram. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, melalui analisis literatur akademik, fatwa-fatwa resmi, dan kajian hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Bitcoin dinilai haram karena mengandung unsur gharar, maysir, dan tidak memiliki underlying asset yang jelas, namun masih terdapat kemungkinan kehalalan jika dipenuhi syarat-syarat tertentu seperti transparansi, kepastian nilai, dan penggunaan sebagai komoditas bukan alat tukar, dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah.
STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN Almadison, Almadison; Akbarizan, Akbarizan; Abdul Munir, Akmal
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.65

Abstract

Ketiga negara telah mengatur secara normatif pemenuhan hak anak pasca perceraian, baik dalam aspek hak asuh, nafkah, maupun hak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tua. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sistem hukumnya: indonesia dengan pluralisme hukum (islam dan sipil), malaysia dengan sistem hukum ganda (syariah dan sipil), serta singapura dengan sistem hukum common law yang terintegrasi. Indonesia dan malaysia cenderung memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang masih kecil, dengan tetap memberi hak pengawasan kepada ayah, terutama dalam konteks hukum islam. Sementara itu, singapura lebih menekankan pertimbangan psikologis dan kesejahteraan anak secara menyeluruh, tanpa mengutamakan peran ayah atau ibu secara mutlak. Dalam aspek nafkah anak, ketiga negara mewajibkan orang tua, terutama ayah, untuk tetap memberikan biaya hidup anak pasca perceraian. Namun, tingkat kepatuhan terhadap perintah nafkah ini bervariasi: singapura menunjukkan efektivitas tinggi karena dukungan sistem enforcement dan sanksi yang jelas, sedangkan indonesia dan malaysia masih menghadapi kendala eksekusi dan lemahnya pengawasan. Pemenuhan hak anak atas relasi dengan kedua orang tua masih menjadi tantangan utama di indonesia dan malaysia, karena banyaknya kasus orang tua yang memutus akses anak kepada pasangannya. Sebaliknya, singapura berhasil mengatur secara jelas hak akses dan visitation schedule yang dilindungi hukum dan dapat dieksekusi paksa. Secara umum, singapura lebih unggul dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian karena sistem peradilannya yang responsif, adanya mediasi keluarga wajib, serta lembaga perlindungan anak yang terkoordinasi. Indonesia dan malaysia perlu memperkuat kelembagaan dan pengawasan dalam pelaksanaan putusan pengadilan keluarga
IMPLEMENTASI KONSEP MAWADDAH WA RAHMAH DALAM KELUARGA ISLAM MODERN Almadison, Almadison; Anla Pater, Rizki; Ismail, Hidayatullah; Husti, Ilyas
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.66

Abstract

Makna dan Pemahaman Konsep Mawaddah wa Rahmah dalam Al-Qur’an, Konsep mawaddah wa rahmah dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menggambarkan fondasi spiritual dan emosional dalam relasi suami istri. Mawaddah mencerminkan cinta yang aktif dan penuh perhatian, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang melahirkan empati dan pengorbanan. Kedua nilai ini tidak hanya merupakan anugerah ilahi, tetapi juga menjadi prinsip moral yang menuntun relasi pasangan agar tidak semata-mata bersifat fisik atau kontraktual, melainkan transendental dan berorientasi pada ketenangan batin (sakinah). Implementasi Nilai Mawaddah wa Rahmah dalam Kehidupan Keluarga Islam Modern, Dalam konteks keluarga Islam kontemporer, nilai mawaddah wa rahmah dapat diimplementasikan melalui komunikasi yang empatik, pembagian peran yang adil, dan penciptaan ruang spiritual bersama seperti shalat dan diskusi keagamaan. Meskipun tantangan zaman membuat relasi rumah tangga menjadi lebih kompleks, pasangan yang menjadikan cinta dan kasih sayang sebagai nilai utama akan lebih mampu membangun keluarga yang harmonis, resilien, dan religius. Tantangan dan Strategi Penguatan Nilai Mawaddah wa Rahmah, Tantangan utama yang dihadapi keluarga Muslim masa kini meliputi pengaruh teknologi digital, perubahan peran gender, tekanan ekonomi, dan melemahnya pendidikan spiritual. Strategi penguatan yang dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan pranikah berbasis nilai Qur’ani, komunikasi keluarga yang sehat, pemanfaatan dakwah digital, serta peran aktif lembaga agama dan negara dalam mendukung ketahanan keluarga. Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis nilai ilahiah, mawaddah wa rahmah tetap relevan sebagai fondasi keluarga harmonis di era kontemporer.
TELAAH HISTORIS TERHADAP PERKEMBANGAN USUL FIQH KLASIK MENURUT GENEALOGI KAEDAH FIQHIYAH Almadison, Almadison; Basri, Helmi
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.82

Abstract

Penelitian ini mengkaji genealogi atau asal-usul kaedah fiqhiyah sebagai bagian integral dari perkembangan usul fiqh klasik. Kaedah fiqhiyah merupakan prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk memformulasikan hukum Islam berdasarkan pola dari berbagai kasus furu’ (cabang hukum). Dalam sejarahnya, kaedah ini mengalami perkembangan bertahap, dimulai dari masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin sebagai fase embrional, hingga mencapai puncaknya pada era klasik abad pertengahan, dengan karya-karya sistematis para ulama seperti al-Qarafi, al-Suyuthi, dan Ibn Rajab al- Hanbali. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kritis untuk menelusuri dinamika sosial- politik, madrasah pemikiran (Hijaz dan Iraq), serta kodifikasi ushul fiqh yang berpengaruh terhadap sistematisasi kaedah fiqhiyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaedah fiqhiyah bukan sekadar produk tekstual, tetapi merupakan refleksi dari kebutuhan umat dan adaptasi syariat Islam terhadap perubahan zaman. Kaedah ini telah menjadi instrumen penting dalam penyusunan hukum Islam yang responsif, fleksibel, dan tetap terikat pada maqashid syariah.
ANALISIS YURIDIS POLIGAMI SEBAGAI PERMASALAHAN ATAU SOLUSi Almadison, Almadison; Aslati, Aslati
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep poligami dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya di era modern Indonesia yang sarat dengan isu kesetaraan gender dan keterbukaan informasi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, di mana data diperoleh dari berbagai literatur seperti kitab tafsir, pendapat ulama klasik dan kontemporer, regulasi hukum Islam, serta Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui proses coding, reduksi, dan verifikasi untuk mengkaji secara kritis perdebatan poligami dalam konteks sosial, hukum, dan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun poligami dibolehkan dalam Islam dengan syarat keadilan dan tanggung jawab, praktiknya di era modern kerap menimbulkan permasalahan psikologis, sosial, dan hukum, khususnya terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, poligami juga dapat dipahami sebagai solusi dalam kondisi tertentu, seperti untuk alasan kesehatan, keturunan, atau dukungan sosial. Namun, tantangan utama muncul dari ketegangan antara teks keagamaan dan nilai-nilai kesetaraan gender yang berkembang di masyarakat kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemahaman yang kontekstual dan bertanggung jawab terhadap praktik poligami, serta penguatan regulasi untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
Co-Authors Abdul Munir, Akmal Akbarizan Akbarizan Anla Pater, Rizki Aslati Aslati basri, helmi Hidayatullah Ismail, Hidayatullah Husti, Ilyas Nurhadi Pater, Rizki Anla