Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

HUKUM KELUARGA ISLAM PADA MINORITAS MUSLIM DI SINGAPURA syaf, Alzekrillah; Akbarizan
Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama Vol 5 No 1 (2024): (JURNAL AKADEMIKA: KAJIAN ILMU-ILMU SOSIAL, HUMANIORA DAN AGAMA)
Publisher : Wahdatul Ulum Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pada setiap Umat Islam di dunia, tidak ada yang memungkiri eksistensi hukum Islam dengan karakter universal keberlakuannya. Hal ini Universilitas keberlakuan hukum Islam meniscayakan ketundukan semua pemeluk Islam pada ajaran Islam, tidak akan melihat waktu dan tempat untuk tdk melaksakan ketentuannya, dan juga meniscayakan adanya nilai-nilai universal yang terkandung di dalam hukum-hukum cabang yang mungkin berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Karena itulah umat Islam di negara-negara Islam dan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam relatif tidak menemukan kendala dalam hubungannya dengan aplikasi hukum Islam dalam kehidupan keseharian mereka, karena Islam menjunjung tinggi namanya toleransi beragama. Kenyataan di atas tentu berbeda jika hukum Islam berkembang di kalangan muslim yang merupakan minoritas di negara sekuler, yaitu negara dengan sistem pemerintahan yang memisahkan agama sebagai masalah privat. Tulisan ini akan membahas bagaimana posisi dan aplikasi hukum keluarga Islam di negara dengan penduduk Islam minoritas, khususnya di Singapura.
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK UNTUK MENIKMATI MASA KECIL DALAM KELUARGA MUSLIM M. Fadly Daeng Yusuf; Akbarizan
Jotika Research in Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v3i1.127

Abstract

Protection of Children's Rights from an Islamic sociological perspective, enjoying their childhood in a Muslim family. That child protection is a mandate for parents and conversely, abandoning children is considered an unjust act, both in terms of Islamic law and Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. This paper describes how parents in Muslim families provide educational rights and religious guidance to children in their family. The sociological approach is used as an approach in understanding religion, the importance of the sociological approach in understanding religion is because there are many religious teachings related to social problems, one of the main ones being how to protect children in their childhood, that the majority of Muslim families carry out the protection of educational rights and religious guidance well, while there are 30% is not good and the remaining 20% is not good. There is no reason why children should be blamed, even though children are said to be naughty, as parents and adults see what the child's environment is, children actually need parental guidance. This problem has been taught in Islam because Rasulullah Saw brought Islam as rahmatan lil alamin as was conveyed and practiced by Rasulullah Saw who was patient and loved small children.
The Implications of Turkey's Polygamy Ban on Islamic Family Law Nurjannah; Akbarizan; Munir, Akmal Abdul
JURNAL MERCATORIA Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v18i1.14809

Abstract

This article aims to examine the rationale behind Turkey's ban on polygamy, the implications of the prohibition as well as the contradiction with Islamic family regulations. The study uses a qualitative methodology to examine the development of Turkish family law by applying both normative and historical approaches. The results show that the political and legal reforms carried out in 1926 under Mustafa Kemal Ataturk's rule are the source of Turkey's ban on polygamy and unfair treatment of women during the Ottoman Turkish era. Islamic law, which permits polygamy on reasonable grounds and limits it to four spouses, is in conflict with the ban on polygamy in Turki. The implications include the change of the principle marriage law to monogamy, the rise in illegal polygamy that leads to the disregard of the rights of wives and children, social deviations, changes in lifestyle, and injustice for couples who have certain conditions, like infertility or illness, that polygamy should be used to solution but are prohibited by the state.
Women's Reproductive Rights (Comparative Family Planning in Indonesia, Malaysia, and Turkiye) in Islamic Perspective Mammenasa Daeng Yusuf, Siti Sahnia; Akbarizan; Munir, Akmal Abdul; Fahlevi, M Reza
JURNAL MERCATORIA Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v18i1.14810

Abstract

This article aims to determine women's reproductive rights (comparative family planning in Indonesia, Malaysia, and Turkey) in an Islamic perspective. The problem is focused on women's reproductive rights using family planning. Data were collected by reviewing related research, as well as the Qur'an and laws and regulations using a literature approach method analyzed qualitatively. This study concludes that women's reproductive rights in Indonesia, Malaysia, and Turkey in the Family Planning (KB) program are equally important, although women are still the main users of family planning, their reproductive rights are still burdened. Women must be good mentally, physically, and socially, especially in reproductive rights with the importance of male participation, and freedom to determine their physical and mental choices, and the need to overcome factors that violate women's reproductive rights. The use of family planning in Indonesia, Malaysia, and Turkey differs from the focus of the objectives, the main methods used, and the meaning of the function of family planning from each country. The form of comparison of women's reproductive rights in the Family Planning (KB) program in Indonesia, Malaysia, and Turkey still prioritizes Islamic teachings in KB, which is permitted as long as it is in accordance with Islamic teachings with the aim of regulating spacing and not limiting children except for certain reasons such as threatening the reproductive health of women or men for the common welfare and the impact on state goals.
Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair Muhammad Alfi Syahrin; Akbarizan; Akmal Abdul Munir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1660

Abstract

Hak asuh anak (hadhanah) menjadi isu penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya ketika terjadi perceraian yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan pengasuhan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hadhanah dalam sistem hukum keluarga di Indonesia dan Aljazair serta menganalisis persamaan dan perbedaan dalam regulasi dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan didukung pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, kitab fikih, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh utama untuk anak yang belum mumayyiz, serta membebankan nafkah anak kepada ayah setelah perceraian. Namun, perbedaan ditemukan dalam aspek urutan pengasuh setelah ibu, batas usia hadhanah, syarat-syarat pengasuhan, serta rincian biaya pemeliharaan anak. Faktor perbedaan ini utamanya dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut Syafi’i di Indonesia dan Maliki di Aljazair serta pendekatan legal yang lebih formalistik di Aljazair dibandingkan pendekatan kekeluargaan di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi nasional yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan bersifat kontekstual terhadap dinamika sosial masyarakat muslim kontemporer.
Perbandingan Pengaturan Hadhanah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Ilham Rahmani; Akbarizan; Akmal Abdul Munir
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i1.7243

Abstract

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hadhanah di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum keluarga Islam. Hadhanah adalah aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang menitikberatkan pada pemenuhan dan perlindungan anak terjadinya perceraian antara orang tua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, terdapat perbedaan dalam implementasi yuridisnya. Dalam hukum positif Indonesia, masalah hadhanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sementara di Malaysia diatur oleh Akta Undang-Undang Keluarga Islam Negeri dan hukum syariah tiap negara bagian. Perbedaan terlihat dalam batas usia anak, fleksibilitas penerapan hukum, dan pendekatan pengadilan terhadap faktor sosial dan ekonomi orang tua. Keduanya tetap menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dan mengakomodasi nafkah anak pascara perceraian sesuai nilai-nilai Islam. Abstract. This study aims to analyze and compare the regulation of hadhanah in Indonesia and Malaysia from the perspective of Islamic family law. Hadhanah is an important aspect in Islamic family law that emphasizes the provision and protection of children after parental divorce. The research method used is the normative legal method with a comparative approach, namely comparing the laws and legal practices that apply in Indonesia and Malaysia. The results of this study indicate that although both are based on sharia principles, there are differences in their legal application. In Indonesia positive law, the issue pf hadhanah has been regulated in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, while in Malaysia it is regulated by the State Islamic Family Law Act and sharia law in each state. The differences are seen in the age limit of children, the application of rigid laws, and the court's approach to the social and economic factors of parents. Both still place the best interests of the child as the main principle and accommodation of child support after divorce according to Islamic values.
Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Sistem Hukum Keluarga Islam (Studi Perbandingan di Indonesia dan Malaysia) Romi, Muhammad; Akbarizan; Abdul Munir, Akmal
SAMAWA Vol 5 No 2 (2025): Juli
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research discusses the regulation of child custody (hadhanah) after divorce in Islamic family law in Indonesia and Malaysia. The main focus lies on the juridical comparison and implementative practices in the two countries that have a background of Islamic law as part of their national legal systems. In Indonesia, child custody arrangements are regulated in the Compilation of Family Law, while in Malaysia it is regulated in the Islamic Family Law Act applicable in each state. This research uses a qualitative approach with a comparative law method and document analysis. The results of this study show that both countries recognize the principle of the best interests of the child as the main basis in determining custody, but there are differences in the decision-making mechanism, the role of Islamic courts, and the implementation of decisions in the field. This research recommends harmonizing the principles of child protection in the Islamic legal system with the development of international child rights to ensure optimal protection for children after divorce. Keywords: Child Custody, Divorce, Islamic Family Law
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Fadel, Fadel Muhammad; Khairul Musthafa, Muhammad; Johari; Akbarizan
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Islamic teachings, marriage is a form of worship carried out by a man and a woman through a contract with the aim of achieving a life of Sakinah, Mawaddah, and Warahmah. The regulations regarding marriage are contained in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage Chapter 2 article 7 paragraph 1. This study aims to discuss Early Marriage in the Islamic Perspective and the Marriage Law. In this study, the authors used a qualitative research method. Based on the discussion, it can be concluded that Positive Law, such as the Marriage Law, comes from material law, namely factors that help form law or places where legal material is taken, such as norms, traditions, and habits. Then, Islamic law comes from the Qur'an and hadith, which are then interpreted by several scholars who have studied their knowledge in determining a law.
SANCTIONS FOR ANNULMENT OF MARRIAGE IN THE CUSTOMARY LAW OF THE PEKANBARU MALAY COMMUNITY Juswandi; Akbarizan
International Journal of Performing Arts (IJPA) Vol. 2 No. 1 (2023): JUNE
Publisher : Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56107/ijpa.v2i1.105

Abstract

The betrothal is conducted before the traditional marriage ceremony is carried out. Betrothal is commonly called an engagement or application process carried out by the male party to the female side. This research was conducted to determine the sanctions in the customary law of the Malay community that apply if one of the bride and groom's parties cancels the betrothal agreement and how the law is carried out. The research uses qualitative methods that are descriptive analysis. This study uses Schleiermacher's romantic hermeneutics, which is a text analysis approach. Based on the results of the research discussion, it can be concluded that the Malays uphold the rules and laws of Islamic sharia in marriage. In this study, there are two versions of customary sanctions adopted by the Malay community. The customary sanction applied in Kuantan Singingi Regency, Kuantan Hilir Seberang District, regarding the annulment of marriage is the agreement of both parties to provide a number of materials to one of the aggrieved parties so that there is no misunderstanding. This sanction is carried out in order to have a deterrent effect on the party who breaks the promise or cancels the marriage.
Analysis of the Transformation of Islamic Family Law in the Arab Republic of Egypt Damsir, Fajrul Islami; Akbarizan
JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad Vol. 2 No. 4 (2024): JAWI - DESEMBER
Publisher : MUI Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Among the Muslim countries that codified Islamic family law in the early phases was Egypt. Egypt is the third Muslim country after Turkey and Lebanon to codify Islamic family law. As a country that was once colonized by Europeans and a country that has a beacon of Islamic scholarship called Al-Azhar, studying the reform of Islamic family law in Egypt is an interesting matter. This research is a literature study, and uses a descriptive-analytic approach that originates from books on Islamic family law reform in Muslim countries and Egyptian family law laws related to marriage and inheritance. From the above study, at least several conclusions can be drawn: first, the renewal of Egyptian family law began with the issuance of two Egyptian family laws, namely Law no. 25 of 1920 and Law no. 20 of 1929. The law was then updated in 1979, and updated again in the form of Civil Law no. 100 of 1985. Second, among the reforms in Egyptian family law are reforms in the age limit for marriage, registration of marriages, divorce before the court, polygamy, and obligatory wills. Third, the renewal models used are takhayyur, siyasah syar'iyyah, and text reinterpretation.