Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM
Faishal Hasyim
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Daerah Aqila Fayyaza Ghafur; Astri Nuraina; Rayna Putri Juliasari; Faishal Hasyim; Susi Rosiana
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4574

Abstract

Good Governance ialah sebuah konsep tata pemerintahan yang baik yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan konsensus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pentingnya penerapan Good Governance dalam pelayanan publik terutama di Kabupaten Magelang juga diperkuat oleh tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan melek informasi, selain itu dengan adanya UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik juga menjadikan tuntutan masyarakat pada pemerintah semakin mengikuti perkembangan zaman yang cepat dan signifikan. Jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif. Hal ini dikarenakan penelitian bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan secara mendalam konsep, prinsip, dan pengaruh penerapan Good Governance terhadap pelayanan publik berdasarkan kajian literatur dari buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang relevan. Pembahasan tentang Good Governance tentunya sangatlah penting demi kemajuan masyarakat. Adanya konsep tata pemerintahan yang baik tentunya tidaklah lepas dari hambatan yang ada dalam masyarakat seperti keterbatasan jumlah pegawai, kualitas SDM yang belum merata, ketergantungan pada pemerintah pusat, rendahnya literasi administrasi dan digital di sebagian kalangan masyarakat juga memperlambat efektivitas layanan serta banyaknya warga belum memahami pentingnya dokumen administrasi dan kesulitan mengakses layanan berbasis teknologi. Kata kunci: Good Govarnance, Prinsip Good Governance, Hambatan Good Governance.
Analisis Tanggung jawab Negara Malaysia atas Respon Nota Diplomatik Terhadap Penembakan WNI di Selangor Fadhilatul Amaliya; Dwi Lestari; Alya Khoyrunisa; Anisa Mutiara Rizky; Faishal Hasyim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1274

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas tindakan diplomatik Indonesia dalam merespons kasus penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat Malaysia di Selangor yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab Malaysia atas insiden tersebut dan bagaimana mekanisme diplomatik dapat digunakan sebagai alat penyelesaian sengketa internasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka dari berbagai sumber hukum, berita, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah diplomatik berupa pengiriman nota protes resmi, pendampingan hukum melalui KBRI, serta komunikasi bilateral intensif. Namun, respons Malaysia bersifat normatif dan tidak menunjukkan transparansi maupun akuntabilitas hukum yang memadai. Tindakan Malaysia yang tidak responsif memunculkan implikasi negatif bagi hubungan bilateral, kepercayaan publik, dan perlindungan HAM secara umum. Sebaliknya, jika Malaysia kooperatif, hal ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan memperbaiki mekanisme perlindungan pekerja migran. Penelitian ini menyoroti keterbatasan diplomasi Indonesia dalam mendorong akuntabilitas dan pentingnya kerja sama lintas negara dalam isu HAM
Perspektif Hukum Islam Mengenai Hukum Shodaqoh Suci Wulandari; Nazwa Febri Herviana; Rita Fitri Utami; Ahmad Zidan Al Arif; Muhammad Wisnu Haikal; Felixs Ade Santoso; Faishal Hasyim
Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat Vol. 4 No. 1 (2025): April : Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrafi.v4i1.4973

Abstract

Shodaqoh in the perspective of Islamic law is a noble act that contains social and spiritual values. In this study, shodaqoh is understood as a gift made sincerely to help others, either in the form of wealth, energy, or attention and without any reward. In the review of Islamic law, shodaqoh is classified into four categories, namely obligatory, sunnah, makruh, and haram. Obligatory shodaqoh applies under certain conditions, such as the obligation to pay zakat or provide assistance to those in dire need. Meanwhile, sunnah shodaqoh is recommended as a form of voluntary kindness, and makruh and haram shodaqoh are related to certain circumstances, such as bad intentions or non-halal sources of wealth. This research uses a normative method with a literature approach, which aims to examine the arguments from the Qur'an and Hadith as well as the views of scholars regarding the principles of shodaqoh management in accordance with Islamic law.
Analisis Netralitas dan Independensi KPK Terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat Suci Wulandari; Faishal Hasyim; Rita Fitri Utami; Darma Ista Maulana; Tasya Halimah Nia Purwanti; Kuswan Hadji
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6668

Abstract

KPK dibentuk dengan tujuan pembentukan awal sebagai lembaga yang Independen. Hal ini merupakan tujuan dari dibentuknya KPK agar tidak terpengaruh oleh Lembaga negara lainya atau terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa, namun setelah revisi UU KPK Nomor 19 tahun 2019 ini dinilai sangat melemahkan KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi karena terdapat kurang lebih 26 poin kewenangannya yang berkurang termasuk dalam hal penyadapan dan independensi, KPK melalui juru bicaranya mengatakan banyak sekali ketidaksinkronan pasal demi pasal, pada UU Nomor 19 tahun 2019 dalam implikasinya juga berpengaruh sebagaimana ruang gerak semakin terbatas dan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan lain serta agenda awal didirikannya KPK semakin tidak terarah. Terkadang KPK dijadikan alat oleh kekuasaan untuk menakuti orang-orang yang tidak sejalan apa yang diinginkan kekuasaan dengan cara memberikan surat perintah penyidikan (sprindik) maka dari itu prinsip awal yaitu Lembaga independen negara dan lembaga anti korupsi semakin tidak relevan dan dinilai tebang pilih apalagi dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat anggota DPR sering sekali penyidik KPK merasa ketakutan. Dalam revisi UU ini KPK yang awalnya lembaga non masuk dalam bidang eksekutif. Padahal pemegang kekuasaan eksekutif paling berpengaruh adalah Presiden yang sudah mempunyai Lembaga penindakan korupsi lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan maka revisi UU tersebut semakin menjadikan Presiden mempunyai kekuasaan yang semakin super power.
Co-Authors Ahmad Zidan Al Arif Alya Khoyrunisa Anisa Mutiara Rizky Aqila Fayyaza Ghafur Astri Nuraina Darma Ista Maulana Dwi Lestari Fadhilatul Amaliya Felixs Ade Santoso Kuswan Hadji Muhammad Wisnu Haikal Nazwa Febri Herviana Rayna Putri Juliasari Rita Fitri Utami Suci Wulandari Susi Rosiana Tasya Halimah Nia Purwanti