Articles
<![CDATA[العوامل المؤثرة على اكتساب ونمو اللغة ]]>
<![CDATA[Azhari, Yahya]]>
<![CDATA[ Religi Jurnal Religi ]]>
Publisher : <![CDATA[Religi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (20.627 KB)
<![CDATA[Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa antara lain faktor internal dan eksternal. Masa yang paling ideal dalam pemerolehan bahasa adalah masa anak-anak sampai masa remaja karena aspek behaviorism dan nativism. Pengembangan bahasa dapat dilaksanakan melalui kegiatan kognitif kebahasaan. Kata kunci : pemerolehan bahasa, pengembangan bahasa]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah ]]>
<![CDATA[Khalid, Khalid]]>;
<![CDATA[Yahya, Azhari]]>;
<![CDATA[Darmawan, Darmawan]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.384 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v11i2.1636
<![CDATA[PT. Bank Aceh merupakan perusahaan perbankan daerah yang awalnya berbentuk bank konvensional namun saat ini telah dikonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Perubahan sistem dari konvensional menjadi sistem syariah berdampak pada peralihan produk perbankan seperti kredit investasi menjadi pembiayaan murabahah. Landasan yang digunakan bank dalam mengalihkan atau mengkonversikan produk transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi syariah adalah dengan merujuk Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Utang. Utang nasabah tidak berpindah ke lain bank, akan tetapi utang tersebut dialihkan menjadi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, terdapat unsur dari ketentuan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang belum terpenuhi pada tahap pelaksanaan akad pembiayaan. Namun, melalui ketetapan PBI nomor 9/19/PBI/2007 dan Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah bahwa transaksi perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip jual beli murabahah dimana bank sebagai penyedia dana tanpa membeli atau memiliki barang yang menjadi objek pembiayaan dan tetap merupakan pembiayaan.]]>
<![CDATA[Notary Legal Remedies as Inside Authorities Registration and Registration of Commanditaire Vennootschap through the Administration System of Business Agencies ]]>
<![CDATA[Masykur, Masykur]]>;
<![CDATA[Yahya, Azhari]]>;
<![CDATA[Dahlan, Dahlan]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 1 (2021): Budapest International Research and Critics Institute February ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v4i1.1651
<![CDATA[This study aims to explain the limits and responsibilities of the position carried out by the notary in registration of Commanditaire Vennootschap (CV) online through the business entity administration system. The research method used in this research is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The collection of research materials is carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the notary was only authorized and responsible for the creation of the deed of CV. Notary cannot receive power of attorney because it contradicts the UUJN which has been stipulated authority and responsibility attached to the position of a Notary. With the enactment of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 17 of 2018. Registration of CV which was previously in the District Court is delegated to the Ministry of Law and Human Rights through the online system. The entire Notary is acting as an Authorized Officer not as an authorized official, there is a prosecution of an error in the registration process, then the Notary can indirectly be presented in the trial at the Court but it must be with the permission of the Notary Honorary Council. Thus the Notary can refuse to accept power over online CV registration via SABU, because in carrying out such registration a Notary must position himself as a person not as a public official. This is because it is not regulated in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public. ]]>
<![CDATA[Peranan Badan Pengawasan Dalam Mendukung Investasi (Studi di Kawasan Sabang) ]]>
<![CDATA[Azhari Yahya]]>;
<![CDATA[Mahdi Syahbandir]]>;
<![CDATA[Gita Melisa]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.584 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v7i1.623
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dalam mendukung percepatan arus investasi di Kawasan Sabang; hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi di Kawasan Sabang; dan menemukan upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat arus investasi di Kawasan Sabang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKS memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam mendorong arus masuk investasi ke Kawasan Sabang. Peran yang paling dominan yang dimiliki oleh BPKS antara lain pemberian perizinan kepada calon-calon investor yang akan menanam modalnya di Kawasan Sabang. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi ini antara lain minimnya network yang terjalin antara BPKS dengan investor asing; minimnya fasilitas infrastuktur yang tersedia; kurangnya sumber daya manusia yang tersedia terutama tenaga skill yang dibutuhkan oleh investor. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Kota Sabang, BPKS dan pihak-pihak terkait untuk mengoptimal promosi Sabang sebagai destinasi investasi ke dunia internasional sehingga terjalin network yang lebih baik ke depan sehingga mampu bersaing di tingkat global guna meraih investasi yang lebih maksimal. Di samping itu perlu segera diintegrasikan infrastuktur pelabuhan Sabang dengan kepelabuhanan lainnya di Indonesia sehingga memudahkan investor ketika hendak menggunakan pelabuhan Sabang sebagai pintu masuk dan keluar dalam kegiatan investasi di kawasan ini.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Rumah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli ]]>
<![CDATA[T. Fauzansyah]]>;
<![CDATA[Azhari Yahya]]>;
<![CDATA[Iman Jauhari]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (614.725 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v7i2.619
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan PPJB, kekuatan hukum PPJB yang dibuat oleh para pihak, dan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh para pihak (Ngadiman dan PT Surya Cemerlang) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Raden Maruhum Hutabarat selaku pemilik tanah melakukan perjanjian dengan PT. Surya Cemerlang selaku developer/pemasar yang melakukan perjanjian kerjasama untuk membangun sejumlah rumah yang kemudian akan dijual kepada konsumen, sedangkan pemilik tanah mendapatkan sejumlah uang atas penjualan rumah tersebut. PPJB yang dibuat oleh para pihak menjadi tidak sah pada saat Putusan Pengadilan yang memutus hubungan hukum antara pemilik tanah dengan developer yang merupakan legalitas atas tanah yang diperjualbelikan kepada konsumen. PPJB yang dibuat oleh Ngadiman (Pembeli) dengan PT. Surya Cemerlang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi mereka dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM belum memberikan keadilan kepada Ngadiman selaku konsumen dengan tidak menjadikan asas perlindungan konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan itikad baik pembeli sebagai pertimbangan hukum.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua ]]>
<![CDATA[Muhammad Irvan Hidayana]]>;
<![CDATA[Iman Jauhari]]>;
<![CDATA[Azhari Yahya]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v8i2.704
<![CDATA[Hak asuh anak pasca perceraian tidak selamanya ditempatkan di bawah asuhan ibunya. Ada pula hak asuh yang diserahkan kepada bapaknya dalam putusan hakim. Seperti putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna yang memberikan hak asuh kepada ayah. Begitu pula halnya dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2010/MS-Bna yang memberikan hak asuh anak kepada ibunya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa putusan hakim berbeda antara yang satu dengan yang lain dalam memberikan hak asuh anak pasca perceraian dan menganalisis aspek yuridis terhadap perlindungan anak pasca perceraian orangtua pasca bercerai. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan perbedaan pemberian hadhanah dikarenakan adanya penyerahan oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam putusan verstek. Aspek perlindungan anak pasca perceraian yaitu: pertama, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orangtuanya. Kedua, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Ketiga, ayah bertindak sebagai wali jika anak tersebut perempuan. Keempat, antara orangtua dan anak masih saling mewarisi antar sesamanya.]]>
<![CDATA[Alternative Solution Of The Dilemma Of Investment Towards Forest Sustainability In Aceh (Indonesia) ]]>
<![CDATA[Yahya, Azhari]]>;
<![CDATA[Dahlan, Dahlan]]>;
<![CDATA[Yusri, Yusri]]>
<![CDATA[ International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Vol. 3 No. 2 (2024): International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Asia Of Law and Money Laundering ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59712/iaml.v3i2.84
<![CDATA[This article aims to scrutinize the dilemma of investment toward forests in Aceh and to find out anticipatory efforts to overcome investment problems that destroy forests in Aceh. This research was conducted by using qualitative research methods and the necessary data was collected through library research. The results of the study show that investment in Aceh has a positive impact on Aceh's economic growth, but uncontrolled investment has damaged forests and ecosystems in Aceh, causing floods and negative impacts on the local community such as floods and damaging animal ecosystems. The factors causing investments that destroy forests among others are ineffective government policies in managing forests, lack of prevention of investments that destroy forests, and weak legal enforcement in the investment and environmental sectors. To overcome the above dilemma, it is necessary to strengthen regulations and strict law enforcement, promote sustainable forest management, increase public and business awareness, and increase cooperation between related parties. This is important to do to maintain a balance between economic development and environmental sustainability as well as the survival of the local community.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Zahri, Ilham]]>;
<![CDATA[Yahya, Azhari]]>;
<![CDATA[Adli, M.]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v5n2.p55-88
<![CDATA[There are 2 (two) similar cases with the identical subject matter but decided differently by the Supreme Court, as contained in Supreme Court Decision No. 353 K/Pdt/2015 dated June 22, 2015, and Supreme Court Decision No. 1228 K/Pdt/2018 June 23, 2018.The purpose of this research is to find out the legal considerations by the Panel of Judges of the Supreme Court in those cases and to conduct a review of the two decisions according to the perspective of legal objectives. This type of research is normative juridical law research. This research shows that the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 353 K/Pdt/2015 dated June 22, 2015, has correctly considered the the provisions of Article 8 of the Collateral Law. Meanwhile, the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1228 K/Pdt/2018 dated June 23, 2018, has ignored Article 8 of the Collateral Law by considering the errors of Defendant I and Defendant II in binding the collateral. So from this research, it was found that the legal considerations of the Panel of Judges in decision Number 1228 K/Pdt/2018 dated June 23, 2018, were not following the perspective of the legal objectives.]]>
<![CDATA[RETHINKING CAPITAL PUNISHMENT IN INDONESIA: LEGAL FRAMEWORK AND PATHS TO ABOLITION ]]>
<![CDATA[Satrio, Pandu Adi]]>;
<![CDATA[Yahya, Azhari]]>
<![CDATA[ Student Journal of International Law Vol 4, No 2: December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/sjil.v4i2.31651
<![CDATA[The debate over the death penalty remains unresolved, with mixed opinions from legal professionals and human rights activists. In many Asian countries, discussions about international human rights and abolition treaties often face limitations, as they can be viewed as forms of cultural imperialism. This paper explore the implementation of the death penalty in Indonesia, examining the reasons for its continued use and analyzing steps that the Indonesian government could take to abolish it in line with the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The research is normative legal research, which focuses on identifying legal rules, principles, and doctrines to address existing legal issues. It seeks to generate arguments, theories, and new concepts that can contribute to solving these problems. The findings indicate that the death penalty remains entrenched in Indonesia's legal system despite ongoing debates about its application. Many still view the death penalty as necessary, believing it aligns with human rights standards and Islamic principles. However, Indonesia has options for moving towards abolition, such as instituting a moratorium on the death penalty. It is recommended that the House of Representatives review all laws imposing the death penalty and mandate institutions to reassess cases where this penalty has been applied, potentially commuting sentences. The government can also consider implementing a moratorium on the death penalty as a step towards eventual abolition.]]>
<![CDATA[Legal Study of Building Sharia-based Investment in Aceh: The Challenges After the Enactment of the Qanun of Sharia Financial Institution ]]>
<![CDATA[Yahya, Azhari]]>;
<![CDATA[Yusri, Yusri]]>;
<![CDATA[Adwani, Adwani]]>;
<![CDATA[Adli, M.]]>;
<![CDATA[Jafar, M.]]>
<![CDATA[ Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/sjhk.v7i2.17653
<![CDATA[The presence of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institution (SFI) is an important breakthrough in building a Sharia-based economy in Aceh. This goes hand in hand with Aceh's privileges in implementing Islamic law as stipulated in the Aceh Qanun Number 8 of 2014 concerning Principles of Islamic Sharia. Hence, this research aims to scrutinize the challenges in building Sharia-based investments in Aceh after the enactment of the Qanun of SFI. This study was conducted using normative legal methods with statutory and Sharia economic law approaches. The data analyzed are literature and legal rules such as laws, qanuns, books, and articles related to the discussion. The results of this study indicate that there are several challenges occur in building Sharia-based investments in Aceh. Firstly, lack of understanding about SFI Qanun by stakeholders because not all of them have a full understanding of the contents of this Qanun. Secondly, limited access to financial resources that can be used by investors, and business actors to run their businesses. Thirdly, Aceh's low economic growth has resulted in low investors interested to invest in Aceh. This condition has a significant impact on the sustainability of Sharia-based investments in Aceh. Fourthly, inadequate infrastructure especially information technology infrastructure to support the implementation of the Qanun of SFI. Therefore, it is suggested to the Government of Aceh provide a better understanding of the Qanun of SFI at all levels of society. Then, the government also needs to open access to financial resources for the investors and business actors who want to invest in Aceh. Besides, appropriate measures to increase economic growth in Aceh need to be taken promptly so that incoming investment may increase gradually. Finally, in the context of the Sharia economy, the existence of the LSK qanun is part of legal efforts for the benefit of all financial transactions in Aceh in accordance with Islamic Sharia values.]]>
