Garuda - Garba Rujukan Digital

Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam Rangka Pelaksanaan Telahaan, Evaluasi dan Sosialisasi Kebijakan Daerah Armiwal; Gumarni
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i3.1014

Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh antara lain adalah pelaksanaan telahaan dan evaluasi pelaksanaan pertama perundang-undangan pusat dan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan sesuai dengan tahapan, rapat internal, rapat koordinasi, rapat konsultasi dengan pakar, dan Dokumen kebijakan daerah. Sementara evaluasi kebijakan daerah melalui telahaan peraturan yang ada dan perlu disosialisasikan. Dari hasil observasi, evaluasi dan sosialisasi peraturan dan kebijakan masih ada hambatan antara lain terbatasnya waktu, perangkat prasarana/sarana dan terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan telahaan, evaluasi dan sosialisasi. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis bagaimana fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam pelaksanaan telahaan, evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan faktor apakah yang menjadi penghambat dan mendukung telahaan, evaluasi dan sosialisasi kebijakan daerah peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informannya adalah Karo Hukum, Kabag dan Kasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh. Hasil penelitian adalah dalam pelaksanaan telahaan evaluasi dan sosialisasi peraturan sudah berjalan namun masih hambatan terutama masalah waktu, sarana dan prasarana serta kemampuan aparatur yang terbatas, termasuk pakar yang membantu telahaan dan evaluasi masih terbatas baik jumlah dan kepakarannya. Dengan kata lain, bahwa produk telahaan dan evaluasi serta sosialisasi masih terbatas pada tatanan untuk menggolkan kepentingan pemerintah sementara substansinya belum tersentuh.

Manajemen Pengelolaan Retribusi Alat Berat terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Armiwal; Mukhlis
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i3.1016

Pengelolaan retribusi alat berat tidak terlepas dari fungsi manajemen, maka perlu ditunjang dengan manajemen secara optimal karena manajemen dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pengelolaan retribusi alat berat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya. Dan juga Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pelayanan penyewaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dalam meningkatkan PAD. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa manajemen pengelolaan retribusi alat berat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya baik berkaitan dengan perencanaan, pengaturan maupun pengawasan alat berat belum berjalan dengan baik. Sementara aspek pembiayaan menunjukan bahwa besarnya anggarn oprasional yang dibutuhkan dalam perawatan alat berat menyebabkan dan menjadikan beban bagi daerah, sebab anggaran bersumber dari APBK Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan setoran PAD selalu dibawah target yang sudah ditetapkan, padahan alat berat memiliki potensi besar terhadap peningkatan PAD. Berkaitan dengan prosedur pelayanan, komitmen pelayanan dan juga waktu penyewaan. Berkaitan dengan prosedur pelayanan penyewaan, bisa berjalan dengan baik karena dalam prosedur pelayanan untuk melakukan sewa menyewa alat berat harus mengisi formulir yang sudah disediakan serta melampirkan identitas berupa KTP. Hal ini berlangsung baik dan sesuai aturan yang sudah ditentukan sehingga mampu berjalan dengan baik. Begitu juga dengan komitmen penyewaan alat berat sudah disepakati antar pihak baik penyewaan peribadi maupun untuk kelompok. Begitu juga dengan waktu penyewaan harian dan juga bulanan tidak menjadi persoalan, namun banyak yang melakukan penyewaan secara bulanan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar Mukhlis; Dewi, Muhammad; Armiwal
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i3.1019

Suatu lembaga dalam melaksanakan kegiatannya, baik perusahaan atau pemerintah yang bergerak dibidang administrasi dan manajemen maupun jasa akan berusaha dalam suatu keberhasilan berbagai aktivitas di dalam perusahaan/pemerintahan dalam mencapai tujuan bukan hanya tergantung pada keunggulan teknologi, dana yang tersedia, sarana dan prasarana dan pengalaman, kepribadian, Sikap serta Harapan yang dimiliki, melainkan juga tergantung pada aspek sumber daya manusia. Biro Umum memiliki komitmen dan tujuan yang handal dibidang pelayanan dalam mengupayakan serta menciptakan keberhasilan dan kesusksesan bagi Pemotivasian dalam upaya Peningkatan kinerja pegawai pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum. Kenyataan yang ditemukan perilaku pegawai Apabila harapan dapat menjadi kenyataan, pegawai akan cenderung meningkatkan gairah kerjanya, sebaliknya jika harapan tidak tercapai, pegawai akan menjadi malas. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis pemotivasian dalam upaya peningkatan kinerja pegawai pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh, dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemotivasian dalam upaya peningkatan kinerja pegawai pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh. Dalam penelitian ini, peniliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemilihan informan dilakukan dengan sengaja pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data menggunakan (a) observasi langsung (b) wawancara (c) dukumentasi, selanjutnya analisis dilakukan secara interaktif, sedangkan proses teknis analisi data dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif melalui 3 (tiga) komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja sebagai pengetahuan serta ketrampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja. Kepribadian dapat diasumsikan tentang kualitas tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sikap yang dimiliki seseorang merupakan suatu jalinan atau suatu kesatuan dalam menentukan sikap dan perilakunya Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan pemotivasian yang diberikan oleh pimpinan Bagian Rumah Tangga Biro Umum terhadap pegawai sehingga dapat meningkatnya kinerja pegawai dan apabila kurang pemotivasian yang diberikan pimpinan maka sangat terpengaruh pada kinerja.

Fungsi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Pembentukan Qanun Aceh Armiwal; Rahmawati; Emsa, Tasmiati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i3.1045

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki peran yang strategis. DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi, kini telah menjadi fenomena dibanyak daerah, dibantu oleh sebuah alat kelengkapan DPRD yang disebut dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Fungsi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pembentukan Qanun Aceh. Bagaimana Kendala Fungsi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Pembentukan Qanun Aceh. Kegunaan Hasil Penelitian ini secara teoritis, sumbangan peneliti dalam brain storming (curah pendapat) dan sebagai landasan berfikir bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terhadap Pengembangan konsep kajian tentang Otonomi Daerah terhadap fungsi Badan Legislasi. Dan secara Praktis Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran serta masukan bagi para pengambil keputusan, serta menjadi bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, dan kalangan masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan fungsi Badan legislasi dalam pembentukan Qanun.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari indikator yaitu, Pada tahap perencanaan rancangan qanun dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Gubernur. Realitanya, dalam menjalankan amanat yang diberikan undang undang dalam hal fungsi legislasi, pada masa sekarang titik berat dari bidang legislatif sudah seringkali bergeser ke bidang eksekutif, usulan rancangan undang undang sering diusulkan dari pemerintah, Sedangkan badan legislatif hanya tinggal membahas dan mengamandemenkannya saja. Secara konsensus politik terhadap perancangan sbuah qanun daerah yang didasari pada konstelasi pemikiran eksekutif dalam upaya menetralisir kedaan daerah dengan menetapkan sebuah kebijakan melalui qanun daerah berkenaan dengan subtansi yang tumbuh berkembang dalam kehidupan bermsyarakat dalam pemerintahan. Kesimpulannya, masih sangat minim melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan/ Qanun dengan alasan keterbatasan dana. Selayaknya DPR Aceh harus mengupayakan secara optimal pelibatan masyarakat dalam penyusunan suatu Qanun, tidak hanya dalam bentuk RDPU tetapi dengan menggunakan segala isntrumen dan saluran seperti yang telah disediakan oleh undang-undang dan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pembuatan Qanun.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Armiwal; Bukhari; Ibrahim, Syafei
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1109

Pada dasarnya pengertian ASN telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur Sipil Negara (ASN) kini memiliki Nilai-Nilai Dasar (Core Values) untuk menjadi pendorong atau penyemangat bagi seluruh ASN baik di tingkat pusat hingga daerah agar terus memiliki semangat dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas baik sebagai abdi negara maupun sebagai abdi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pokok Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPR Aceh, 2) Bagaimana Fungsi Aparatur Sipil Negara Dalam menyelesaikan Tugas Kesekretariatan Pada Sekretariat DPR Aceh. Kegunaan Hasil Penelitian ini secara teoritis, Merupakan sumbangan peneliti dalam brain storming (curah pendapat) dan sebagai landasan berfikir bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Hasil Penelitian Terbatasnya Aktifitas ASN dalam menyelesaikan administrasi pada Sekretariat DPR Aceh, dikarenakan masih kurangnya pemahaman ASN sebagai tugas bantu kedewanan yang secara fungsi operasional tunduk kepada pimpinan dewan dan secara administratif tunduk kepada kepala daerah, Sekretaris Daerah Aceh.

Penyaluran Sarana dan Prasarana Kerja pada Dinas Pendidikan Aceh Armiwal; Adli Saputra; Muklis
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1112

Penyaluran sarana dan prasarana kerja pada dinas bertujuan untuk mendukung kelancaran dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dari dinas tersebut. Penyaluran sarana kerja pada dinas melibatkan berbagai aspek, termasuk fasilitas fisik, peralatan, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh pegawai atau anggota dinas untuk melaksanakan tugasnya. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyaluran Sarana dan Prasarana Kerja Pada Dinas Pendidikan Aceh, dan Bagaimana Kendala dalam Penyaluran Sarana dan Prasarana Kerja pada Dinas Pendidikan Aceh. Kegunaan Hasil Merupakan sumbangan peneliti dalam brain storming (curah pendapat) dan sebagai landasan berfikir bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terhadap sarana prasarana dalam peningkatan mutu yang baik. Dan secara Praktis Penelitian ini Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran serta masukan bagi para pengambil keputusan dalam meningkatkan pemahaman tentang sarana prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan dan dapat memelihara prasarana yang telah ada dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian, Kelengkapan dokumen Penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai terkait penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tetap Barang Unit (RTBU) namun, Beberapa pemerintah daerah mungkin menghadapi tantangan dalam menyusun RKU yang komprehensif dan akurat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang proses perencanaan kebutuhan, keterbatasan sumber daya, atau perubahan kebutuhan yang tidak diidentifikasi, dijelaskan, atau disampaikan dengan jelas dalam dokumen RKBU. Dan masih terbatasnya Prsarana yang dimiliki dalam tugas-tugas kedinasan yang menyebabkan penyelesaian pelayanan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Multidisplin

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search Journal : Jurnal Ilmu Multidisplin

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Multidisplin