Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum AL-Daulah Jurnal Ketahanan Pangan Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang JURNAL MERCATORIA JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN JURNAL RECHTENS JURNAL USM LAW REVIEW Academia Open Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Business, Law, and Education Journal La Sociale Urwatul Wutsqo : Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Law, Poliitic and Humanities International Significance of Notary LamLaj JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Isnaeni, Diyan
Universitas Islam Malang
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

 1 
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris Munib, Ali; Suratman, Suratman; Isnaeni, Diyan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9653

Abstract

The aim of this research is to analyze the form of the notary's responsibility for deeds that are canceled due to forgery by the notary and to find out legal certainty regarding deeds that are canceled due to forgery by the notary. Notaries as public officials have a very important role in issuing authentic deeds as specified in statutory regulations. Their role does not rule out the possibility of misuse of the notary's authority over the deed issued. The involvement of a notary or even being the main actor in committing the crime of falsifying an authentic deed is very detrimental to the parties or parties involved. For this reason, notaries must be responsible for violations of the law. This research uses a statutory approach (statute perspective) and a conceptual approach. The method for collecting legal materials is a qualitative descriptive literature study. The results of the first research explain in detail the form of notary responsibility for forged deeds, legal sanctions will also be received by the notary if they are proven to have forged documents. These sanctions are in the form of administrative sanctions or codes of ethics, civil sanctions, and even criminal sanctions. This is as stated in Law Number 12 of 2014, an amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, the Civil Code, and the Criminal Code. The results of the second research show that legal certainty regarding Notarial deeds will be reduced if the Notarial deed contains forgeries or is not in accordance with the legal events that occurred. If this happens, the authentic deed will be degraded and even declared null and void. The novelty in this research is that the object studied focuses on the Notary's responsibility for deeds that are canceled due to elements of forgery committed by the Notary and explains them one by one. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh Notaris dan mengetahui kepastian hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang sangat penting dalam penerbitan akta autentik sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.. Keterbilatan Notaris atau bahkan menjadi aktor utama dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik sangatlah merugikan bagi para pihak atau penghadap. Dari sebab itulah Notaris harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama, menjelaskan secara rinci bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dipalsukan, sanksi hukum juga akan diterima oleh Notaris jika terbukti telah melakukan pemalsuan surat. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi administratif atau kode etik, sanksi perdata dan bahkan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undangn Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap akta Notaris akan berkurang jika akta Notaris berisikan pemalsuan atau tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Jika ini terjadi, akta autentik akan didegradasi dan bahkan dinyatakan batal demi hukum. Kebaruan dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti fokus pada tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya unsur pemalsuan yang dikakukan oleh Notaris dan menguraikannya satu persatu.
Implikasi terhadap Status Kepemilikan Hak atas Tanah dalam Transformasi UMKM Menjadi Perseroan Terbatas Perorangan Dewinta Sukma Wijaya; Isnaeni, Diyan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11826

Abstract

This study aims to analyze the transformation of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) into individual limited liability companies and the legal implications on land ownership status. The enactment of the Job Creation Law (UU Cipta Kerja) introduces substantial amendments to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, particularly allowing the establishment of a company by a single founder via an online platform, without the requirement for a notarial deed or minimum capital. This regulatory simplification facilitates the formalization of MSMEs into individual PTs, enhancing legal certainty and access to financial services. However, a critical issue arises concerning land ownership: individual PTs, as legal entities, are not permitted to hold freehold title (hak milik). Land assets used for business purposes must be converted to land use rights, such as building use rights (HGB) or right to cultivate (HGU), to comply with agrarian regulations. This change may pose practical challenges for MSME owners who previously held land under personal ownership. For instance, farmers or small-scale producers using their residential land for business must navigate land status conversion procedures, which can be complex and costly. This study, through a normative juridical approach, reveals a regulatory gap that may affect the operational continuity of MSMEs post-conversion. Compared to previous literature that generally emphasizes administrative ease, this study highlights the often-overlooked implications of asset restructuring, particularly in land governance. The findings underline the need for harmonized policies that support MSMEs' transformation while safeguarding their control over productive land assets.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi Perseroan Terbatas Perorangan serta implikasi hukumnya terhadap status kepemilikan tanah. Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam memperbolehkan pendirian perseroan oleh satu orang pendiri melalui sistem daring tanpa keharusan akta notaris dan modal minimum. Kebijakan ini mempermudah proses legalisasi UMKM menjadi badan hukum, memberikan kepastian hukum, serta akses yang lebih luas terhadap pembiayaan. Namun, tantangan muncul terkait kepemilikan tanah, karena badan hukum seperti PT tidak diperkenankan memiliki hak milik atas tanah. Tanah yang digunakan sebagai aset usaha harus diubah statusnya menjadi hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU) sesuai dengan ketentuan agraria. Perubahan ini berpotensi memengaruhi operasional UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang menggunakan tanah milik pribadi untuk kegiatan bisnis, seperti petani atau produsen rumahan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan menemukan adanya celah regulasi yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha pasca transformasi menjadi PT. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada kemudahan administratif, penelitian ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap restrukturisasi aset, terutama dalam hal pertanahan. Temuan ini menegaskan perlunya sinkronisasi kebijakan agar transformasi badan usaha tidak justru menghilangkan kendali UMKM atas aset produktif yang dimilikinya.
Strengthening Legal Certainty in the Implementation of Metrological Supervision and Guidance Mochamad Ali Fajar; Diyan Isnaeni; Moh. Muhibbin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12308

Abstract

Legal metrology plays a crucial role in safeguarding consumer rights, ensuring fair trade, and enhancing state credibility through accurate measurements and standardized verification systems. However, in Indonesia, the existing regulatory framework, primarily based on Law No. 2 of 1981, has become increasingly obsolete amidst digital transformation, administrative decentralization, and evolving public governance norms. This article critically analyzes the structural and normative fragmentation in Indonesia’s legal metrology system, focusing on regulatory inconsistencies, procedural ambiguity, and institutional disconnect between national and regional metrology units (UMLs). Using a normative juridical method and a comparative approach, this study identifies gaps in legal certainty (rechtszekerheid), especially regarding digital verification, public outreach, and inspector professionalism. Drawing insights from international best practices and recent jurisprudence, the article proposes a comprehensive legal reform agenda, including statutory revision, codification of digital authority, institutional restructuring, and participatory governance mechanisms. The novelty of this research lies in its integration of legal metrology within broader administrative law and digital governance discourses, positioning it not merely as a technical domain but as a pillar of regulatory justice. As a strategic recommendation, the Government of Indonesia must immediately initiate legislative reform to replace Law No. 2 of 1981 with a modern, harmonized statute that codifies digital standards, aligns with decentralization mandates, and guarantees procedural protection for both consumers and regulated entities.  
Co-Authors A. Jalalludin Abdul Rokhim Abdul Rokhim Abdul Rolhim Amanu, Damar Amin, Muhammad Yusuf Andriyanti, Maritha Anggraini, Yeni Fera Dewinta Sukma Wijaya Faisol Dzikir Towil Hamadi, Abdennour HARIYANTO HARIYANTO Haryadi, Nudi Kholisah, Nur Mahendra, Oeny Angga Mat Hasan Misranto Misranto Misranto, Misranto Mochamad Ali Fajar Moh Muhibbin, Moh Mohammad Muhibbin Mukhamad Fahminudin Alfiandi Munib, Ali Mustajib, Mustajib Nurdaiman, Taqiy Nurwijayanti Parmono, Budi Prisnawan, Ari Raydattul Jannah, Ghira Safitri, Widia Senia Dwi Astuti Sofiatul Istiqomah Sri Utami, Nofi Sunardi Sunardi suratman Suratman Suratman Utami, Novi Sri Winarsoputri, Annisa Wijayanti Yongky Indriawan