Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari’ah Chandra Bismo Saputra; Maulidina Fikal Nugraha; Javier Nixon Oktorifa Ramadhan; Muhammad Farhan Ardabilly; Geofandy Laksono jati; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.981

Abstract

Distribusi warisan dalam hukum Islam secara normatif menetapkan perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan, yang secara umum memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki. Ketentuan ini kerap menimbulkan pertanyaan terkait keadilan, khususnya dalam konteks sosial dan ekonomi modern yang menjunjung kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi warisan berdasarkan gender dalam hukum Islam melalui pendekatan keadilan sosial dan ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan terhadap pemikiran para ulama serta teori-teori keadilan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan warisan dalam Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dilihat secara komprehensif dalam kerangka tanggung jawab ekonomi, struktur keluarga, dan prinsip keadilan distributif. Dalam kerangka ekonomi syariah, distribusi tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan semata-mata bentuk ketidaksetaraan. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum waris Islam bersifat kontekstual dan memiliki landasan filosofis yang mendalam. Penelitian ini merekomendasikan reinterpretasi normatif terhadap ayat waris dengan mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi masa kini, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar syariah
Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia Javier Nixon Oktorifa Ramadhan; Fadillah Amanda Ali; Mahipal
IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/ihsan.v3i2.1005

Abstract

Dharuriyyah atau kebutuhan pokok merupakan salah satu konteks dalam hukum islam yang merujuk pada dasar manusia yang harus dipenuhi agar kesejahteraan dan kelangsungan hidup tetap terjaga. tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum islam, terutama dalam penerapan hifdz an-nasl. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan sumber melalui hukum primer, baik yang berasal dari sumber agama islam maupun sumber hukum positif yang ada di Indonesia, serta dari jurnal dan makalah terdahulu yang terkait. Hasil penelitina ini mengungkapkan bahwa penerapan hifdz an-nasl ini dapat memberikan beberapa dampak positif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia, salah satunya  adalah peningkatan moralitas dan sosial masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa terdapat beberapa orang yang menyalahgunakan penerapan ini sehingga terjadi beberapa dampak negatif yang salah satunya merupakan kekerasan seksual. Peran keluarga, pendidikan, institusi agama, serta pemerintah harus melakukan beberapa strategi untuk mengarahkan masyarakat kepada dampak-dampak positif bukan negatifnya
Kedudukan dan Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Bachsin, Alzasyah; Hafiz Fathi Huga Ekoputro; Haykal Ikram Arya Ranggana; Javier Nixon Oktorifa Ramadhan; Muhammad Sultan Fadhillah; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1601

Abstract

Transformasi digital dalam sistem peradilan perdata telah menghadirkan tantangan sekaligus peluang, terutama dalam penggunaan alat bukti elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta penilaian hakim terhadap keabsahan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perdata di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui UU ITE, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis, seperti ketidaksamaan standar penilaian, keterbatasan pemahaman teknis hakim, serta disparitas putusan antarperkara serupa. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi acara perdata yang responsif terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan kapasitas hakim dan infrastruktur peradilan berbasis digital sebagai upaya menuju sistem pembuktian yang lebih adil, adaptif, dan kredibel