Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal juremi: jurnal riset ekonomi Journal of Community Research & Engagement (JCRE)
Tiolina Evi Nausta Pardede
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pemberdayaan Kelompok Wanita Penggerak UMKM Melalui Pendirian Rumah Produksi Sejahtera di Desa Ligarmukti, Klapanunggal, Kabupaten Bogor Slamet, Turah; Dessy Adelin; Primadonna Ratna Mutumanikam; Tiolina Evi Nausta Pardede; Theodorus Sendjaja; Markonah
Journal of Community Research & Engagement Vol. 2 No. 1 (2025): July 2025
Publisher : LPPM STIE Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60023/vbasmj10

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok wanita penggerak UMKM di Desa Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, melalui program Rumah Produksi Sejahtera. Program ini bukan pendirian rumah secara fisik, melainkan wadah edukatif dan produktif berbasis komunitas yang memfasilitasi pelatihan produksi makanan ringan tradisional serta penguatan kapasitas usaha mikro. Kegiatan yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2024 ini melibatkan 30 orang wanita sebagai kader penggerak UMKM. Metode pelaksanaan meliputi pelatihan teknis, manajemen usaha, pemasaran digital, serta pengemasan produk. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, serta tumbuhnya semangat berwirausaha berbasis potensi lokal. Kegiatan ini mendukung pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi berbasis komunitas. 
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN PINO RAYA DAN KECAMATAN BUNGA MAS KABUPATEN BENGKULU SELATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Amira Nabila; Fadli, Fadli; Tiolina Evi Nausta pardede
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi Vol. 5 No. 2: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/juremi.v5i2.11130

Abstract

This research aims to analyze and describe the financial performance of village governments in Pino Raya and Bunga Mas Districts, South Bengkulu Regency, during the Covid-19 pandemic period (2020–2021). The study employed a purposive sampling technique, with a sample consisting of 30 villages that submitted their APBDes (Village Budget Realization Reports) to the Office of Village Community Empowerment in South Bengkulu. The data used in this research included both secondary data in the form of budget realization reports and primary data obtained through observation. The analytical methods applied were descriptive statistical analysis and observational techniques. The evaluation of financial performance was conducted using the value for money approach, which assesses performance based on three key indicators: economy, efficiency, and effectiveness. The findings of the study indicate that, on average, the financial performance of the village governments was categorized as economical, relatively ineffective in terms of efficiency, and moderately effective in achieving the planned budget targets. These results suggest that although financial management was prudent during the pandemic, improvements are still needed, particularly in enhancing the efficiency of spending to optimize local revenue potential.
PENERAPAN METODE BALANCED SCORECARD UNTUK PENENTUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BOGOR Haikal Musara; Nafik Muiz Nur Rasyid; Syarifudin, Syarifudin; Kartika Melvina Belinda; Tiolina Evi Nausta Pardede
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi Vol. 5 No. 3 (2025): Nopember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/juremi.v5i3.11597

Abstract

Balanced Scorecard (BSC) merupakan sistem manajemen yang digunakan secara luas karena dinilai efektif dan mudah diterapkan untuk menerjemahkan visi dan strategi organisasi menjadi serangkaian tindakan terukur. Walaupun awalnya dikembangkan untuk organisasi berorientasi laba, metode BSC telah dimodifikasi untuk diterapkan pada instansi pemerintah seperti unit di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta instansi di bawahnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bogor, sebagai unit vertikal DJP, diwajibkan mengukur pencapaian tujuan strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis struktur IKU KPP Madya Bogor dan memetakannya ke dalam kerangka perspektif Balanced Scorecard yang telah dimodifikasi, sehingga dapat diketahui sejauh mana metode ini berfungsi sebagai basis penentuan Key Performance Indicator (KPI) organisasi. Analisis menunjukkan bahwa IKU KPP Madya Bogor terdistribusi secara seimbang ke dalam dalam empat perspektif strategis, yang memastikan pengukuran kinerja tidak hanya terfokus pada hasil penerimaan (stakeholder) tetapi juga pada proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan serta kepatuhan pelanggan.
ANALISIS URGENSI PENERAPAN CONSTRUCTIVE DIVIDEND ATAS KOREKSI OMZET PADA PEMERIKSAAN PAJAK NON-AFILIASI Henry Chrisdessilva; Dwi Setiawan; Ivan El Adam; Maria Jutensa Triade; Tiolina Evi Nausta Pardede
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi Vol. 5 No. 3 (2025): Nopember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/juremi.v5i3.11678

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi adanya potensi pajak yang hilang (lost tax potential) akibat tidak diterapkannya koreksi sekunder berupa dividen terselubung (constructive dividend) atas koreksi peredaran bruto (omzet) pada pemeriksaan pajak non-afiliasi. Praktik pemeriksaan saat ini menunjukkan adanya asimetri: pemeriksaan transfer pricing (afiliasi) telah lazim menerapkan koreksi sekunder, sementara pemeriksaan biasa (non-afiliasi) cenderung berhenti pada koreksi primer (PPh Badan dan PPN) atas temuan omzet yang tidak dilaporkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis konten terhadap putusan pengadilan pajak serta regulasi yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemeriksa pajak non-afiliasi belum secara konsisten menelusuri aliran dana dari omzet yang dikoreksi, yang secara substansi berpotensi besar dinikmati oleh pemegang saham pengendali. Kegagalan menerapkan koreksi sekunder ini tidak hanya melanggar prinsip substance over form yang dianut hukum pajak Indonesia, tetapi juga menciptakan celah penghindaran pajak dan menghilangkan potensi penerimaan PPh Pasal 23/26/Final. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan penegasan regulasi guna menyelaraskan praktik pemeriksaan dan mengoptimalkan penerimaan negara
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STATUS PAJAK PEKERJA GIG ECONOMY: ANALISIS NORMATIF KEKOSONGAN HUKUM KEMITRAAN DI INDONESIA Ifan Van Hareldo; Pirgok Tinambunan; Tiolina Evi Nausta Pardede
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi Vol. 5 No. 3 (2025): Nopember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/juremi.v5i3.11694

Abstract

Penelitian ini menganalisis ambiguitas yuridis status "mitra" bagi pekerja gig economy (ojek online dan freelancer digital) di Indonesia dan implikasinya terhadap perlindungan sosial serta status perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kualitatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Fokus analisis adalah pada konflik norma (conflict of norms) dan kekosongan hukum (legal vacuum) yang timbul dari persinggungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang kemitraan, Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003 jo. UU No. 6/2023), Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40/2004), dan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 36/2008 jo. PP No. 55/2022). Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Status "mitra" de jure didasarkan pada kebebasan berkontrak (KUHPerdata), namun de facto mengandung unsur subordinasi (UU Ketenagakerjaan), menciptakan konflik norma. (2) Konflik ini secara langsung menciptakan kekosongan hukum dalam UU SJSN, yang hanya mengenal skema "Penerima Upah" (PU) yang bersifat wajib dan "Bukan Penerima Upah" (BPU) yang bersifat sukarela, sehingga pekerja rentan terlempar ke skema BPU yang tidak protektif. (3) Dalam hukum pajak, status "mitra" (wirausaha) mendorong penerapan skema self-assessment (PPh Final 0,5%) yang secara administratif tidak efektif, alih-alih skema withholding tax (PPh 21) yang lebih kuat. Penelitian ini merekomendasikan intervensi legislatif untuk menciptakan kategori hukum baru ("Pekerja Mandiri Tergantung") dan intervensi eksekutif untuk menunjuk platform sebagai pemotong pajak dan fasilitator iuran BPJS
Co-Authors Amira Nabila Dessy Adelin Dwi Setiawan Fadli Fadli Haikal Musara Henry Chrisdessilva Ifan Van Hareldo Ivan El Adam Kartika Melvina Belinda Maria Jutensa Triade Markonah Nafik Muiz Nur Rasyid Pirgok Tinambunan Primadonna Ratna Mutumanikam Syarifudin Syarifudin THEODORUS SENDJAJA Turah Slamet