<![CDATA[This study aims to analyze the legal provisions on abortion and the legal protection for doctors in abortion cases involving rape victims, based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research background is rooted in the normative conflict between the Indonesian Penal Code (KUHP), which absolutely prohibits abortion, and the Health Law, which provides exceptions under certain conditions, thereby creating legal uncertainty. Ensuring legal certainty for doctors is crucial so that they are not placed in a vulnerable position when performing their professional duties. This research applies a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, using qualitative analysis through systematic, grammatical, and teleological interpretation of legal norms. The findings show that Article 428 paragraph (3) of Law No. 17/2023 establishes a new juridical foundation that explicitly protects doctors from criminal liability, provided that they meet administrative and professional requirements, such as a valid practice license, registration certificate (STR), implementation in accredited health facilities, informed consent, and reporting to the Health Office. The novelty of this research lies in its emphasis on legal protection for doctors through the latest regulation, which has not been widely examined in previous studies that focused more on ethical dilemmas or gestational age limits. The study concludes that legal protection for doctors in abortion cases due to rape constitutes a form of legal certainty as well as the fulfillment of victims’ rights, with recommendations for synchronizing gestational age limits across related regulations and strengthening technical guidelines by the government and professional organizations to ensure consistent implementation. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum aborsi dan perlindungan hukum terhadap dokter dalam kasus aborsi akibat perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Latar belakang penelitian didasari oleh konflik norma antara KUHP yang melarang aborsi secara mutlak dan Undang-Undang Kesehatan yang memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pentingnya memberikan kepastian hukum bagi dokter agar tidak berada dalam posisi rentan ketika menjalankan kewajiban profesional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui analisis kualitatif dengan pendekatan interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 428 ayat (3) UU 17/2023 memberikan dasar yuridis baru yang secara eksplisit melindungi dokter dari ancaman pidana sepanjang memenuhi syarat administratif dan profesional, seperti izin praktik, STR, pelaksanaan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, informed consent, serta pelaporan kepada Dinas Kesehatan. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan perlindungan hukum bagi dokter melalui regulasi terbaru, yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek dilema etik atau batas usia kehamilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap dokter dalam kasus aborsi akibat perkosaan merupakan bentuk kepastian hukum sekaligus pemenuhan hak korban, dengan rekomendasi perlunya sinkronisasi batas usia kehamilan dalam regulasi terkait serta penguatan pedoman teknis oleh pemerintah dan organisasi profesi agar implementasi aturan lebih konsisten.]]>
