Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal RISA Tadbir Muwahhid DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora JURNAL ILMIAH LIVING LAW Karimah Tauhid Humaniorum Journal
Ilman Khairi
Universitas Djuanda Bogor
Religion Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

 1 
Kajian Hukum Fungsi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Fungsi Sat Reskrim Polres Bogor) Carenina, Kania Esa; Monaya, Nova; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13122

Abstract

Tindak pidana penggelapan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu perbuatan yang sudah diatur secara tegas dalam pasal 371 KUHP.  Dan UU Nomor 1 Tahun 2023, Namun kenyataannya masih ada yang melakukan pelanggaran atau dengan sengaja menggelapkan apa yang ada dalam kekuasaannya. Penelitian ini bertujuan mengkai tentang fungsi penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan. penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunaan gejala yang terjadi dalam masyarakat, masalah tersebut akan dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga menggunakan teori, asas dan doktrin sebagai rujukan untuk mengkaji masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjukkan bahwa fungsi penyidikan terhadapa tindak pidana penggelapan dilaukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku. Penegakan hukumnya meliputi tindakan preventif dan represif.
Analisis Yuridis Pengamanan Rumah Dinas Pejabat Setingkat Menteri RI oleh Anggota Brimob Berdasarkan Perkap Nomor 4 Tahun 2017 Miftah, Ahmad; Monaya, Nova; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13274

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki hubungan dan kerja sama dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. Salah satu tugas yang dimeban Kepolisian yaitu  melakukan tugas pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi dan indeks kumulatif dan lain-lain. Tahap penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sesuai atau tidaknya penugasan Brimob dan efektivitas serta hambatan dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI dan cara mengatasinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penugasan Brimob dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI sudah sesuai dengan Perkap Nomor 4 Tahun 2017. Efektivitas dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI dapat dilihat dari penilaian keamanan rumah dinas, analisis insiden keamanan, pengukuran respons time, analisis kepuasan pemangku kepentingan, pemantauan kinerja, dan analisis keberhasilan pencegahan. Dengan protap yang jelas dan terarah, maka efektivitas tugas brimob dalam tugas pengamanan rumah Dinas pejabat setingkat menteri sangat terorganisir dengan baik.
Analisis Yuridis Pengajuan Pinjaman Uang Muka Kredit Kepemilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Perkap No 4 Tahun 2016 Harsono, Didid Sony Nor; Sihotang, Sudiman; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 7 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.14212

Abstract

Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara, oleh karena itu memiliki ttanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan untuk memperoleh rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman termasuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui prosedur pengajuan pinjaman uang muka kredit kepemilikan rumah bagi  pegawai negeri pada Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan Perkap No. 4 tahun 2016.Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam mengajukan pinjaman uang muka untuk Kredit Pemilikan Rumah berdasarkan Perkap No. 4 Tahun 2016. Metode Penelitian yaitu Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil Penelitian ini yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi anggota  Polri yang belum pernah memiliki rumah sendiri biasanya memiliki keraguan dalam mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal ini wajar saja karena bagi anggota belum cukup akrab dengan proses pengajuan kredit, baik Kredit Pemilikan Rumah atau kredit lainnya dan selalu merasa gaji masih pas-pasan.
Analisis Yuridis Keputusan Pembaruan Hak Guna Usaha yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan dalam Kredit Sindikasi Sihotang, Andien Hasea; Monaya, Nova; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15622

Abstract

Salah satu tanda bukti hak dalam UUPA adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang diberikan kepada perusahaan dalam batas waktu tertentu untuk keperluan pertanian, perikanan atau peternakan. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang perkebunan diberi HGU dan dalam kegiatan pengikatan kredit dan pengikatan jaminan atas fasilitas pembiayaan usaha perkebunan HGU menjadi jaminan utama yang pengikatannya sebagai jaminan dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis nilai hak tanggungan terhadap pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan jika luas tanahnya berkurang dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam mengurus pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan dan bagaimana cara mengatasinya serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatandalam mengurus pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala-gejala hukum atau fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan surat keputusan pembaruan SHGU yang sedang dibebani hak tanggungan. Nilai tanah lahan HGU hasil pembaruan yang dibebani hak tanggungan nilai ekonominya bisa bertambah dibandingkan dengan nilai awal pada saat pengikatan APHT dilaksanakan karena pada saat awal pengikatan hak tanggungan dilaksanakan tanah lahan HGU tersebut belum produktif/belum menghasilkan. Adapun yang menjadi hambatan proses pembaruan HGU antara lain: terlantarnya tanah HGU dan pemanfaatan lahan untuk kepentingan masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, pemakaman dan lain-lain sehingga dimungkinkannya terbit hak-hak lain di atas tanah yang telah dimanfaatkan tersebut.
Analisis Yuridis Kepemilikan Satuan Rumah Susun Warga Negara Asing yang Berdiri Diatas Hak Guna Bangunan Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 18 TTahun 2021 Rania, Anindira Annisya; Sihotang, Sudiman; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.14606

Abstract

Kepemilikan rumah susun WNA diIndonesia adalah topik yang menarik untuk dikaji dari segi yuridis. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum serta implikasi hukum dari kepemilikan rumah susun WNA diIndonesia. Mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan ini, dilakukan kajian literatur serta pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipadukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Pertama, UU Cipta Kerja, PP No. 18 Tahun 2021, serta peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 29 Tahun 2016 saat ini mengatur kepemilikan asing atas unit hunian diIndonesia. Kedua, WNA yang memiliki dokumen keimigrasian seperti visa, paspor, atau izin tinggal yang diberikan instansi berwenang adalah satu-satunya orang yang diperbolehkan memiliki unit apartemen diIndonesia. Dokumen-dokumen tersebut terbatas pada rusun yang dibangun diatas tanah dengan hak sebagai berikut: hak pakai atau membangun diatas tanah negara; hak pakai atau bangunan diatas tanah hak pengelolaan; dan hak menggunakan atau membangun diatas tanah hak milik. Implikasi hukum dari peraturan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan investasi serta kepemilikan properti WNA diIndonesia. ang disadari dan bisa diperbaiki dimasa mendatang. Kesimpulan dan implikasi penelitian.
Peranan Satuan Reserse Kriminal dalam Penindakan Pertambangan Tanah Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Bogor Fauzi, Ahmad; Sihotang, Sudiman; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16644

Abstract

Di Kabupaten Bogor, masih ditemukan banyak kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha, fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melarang mengadakan kegiatan pertambangan secara ilegal, namun masih ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan mengalisin dan menemukan bentuk penindakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tambang tanah tanpa izin oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji persoalan hukum empiris yang timbul dari perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum. Hasil peneltiian menunjukkan bahwa Peran Satuan Reserse Kriminal Dalam Penindakan Pertambangan Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Bogor, yaitu dengan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam dua upaya, dengan melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Dalam upaya preventif ini Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor melakukan pengawasan terhadap hutan, lingkungan masyarakat di wilayah hukum polres Bogor. Melakukan patroli kehutanan, mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap perbuatan tambang yang merusakn lingkungan. Melakukan penindakan atau represif. Upaya penindakan dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Tanggung hukum dalam hukum pidana yaitu harus menjalani hukuman pidana, membayar denda bila ada denda. Bayar denda bagi pelaku yang melakukan tambang tanah secara ilegal atau tanpa izin didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Co-Authors Abraham Yazdi Martin AHMAD MIFTAH, AHMAD Andri Brawijaya Carenina, Kania Esa Djatmiko, Sugeng Fauzi Ahmad Muda Harsono, Didid Sony Nor Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Monaya, Nova Rania, Anindira Annisya Roestamy, Martin Sanjaya, Eka Wahyu Sihotang, Andien Hasea Sihotang, Sudiman Sizia, Aleynca Suryani, Danu Tini Kartini Wati, Rosna