Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal RISA Tadbir Muwahhid DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora JURNAL ILMIAH LIVING LAW Karimah Tauhid Humaniorum Journal
Ilman Khairi
Universitas Djuanda Bogor
Religion Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Ketentuan Pidana Dalam Perjanjian Fidusia Terkait Perlindungan Konsumen Perusaan Pembiyayaan Di Sumatera Selatan Sanjaya, Eka Wahyu; Djatmiko, Sugeng; Khairi, Ilman
HUMANIORUM Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i1.67

Abstract

It becomes clear from the examination of consumer protection offenses connected to fiduciary assurance agreements that an agreement, though a civil law document, might have a criminal component. Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, notably Article 18, about the provisions of standard clauses, contains information on the criminal implications of fiduciary guarantee agreements. Articles 35 and 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees detail additional criminal issues. In light of this criminal component, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), an organization established under the Consumer Protection Law, is tasked with monitoring the incorporation of standard clauses and notifying the public prosecutor of any infractions of the law's provisions. Investigators typically connect it to the crimes of embezzlement and document forgery. The problem statement, "What is the Relationship between the Fiduciary Guarantee Law and the Consumer Protection Law?" is based on this background information. "How do the criminal provisions of articles 263 and 372 of the Criminal Code in fiduciary agreements from the perspective of the Consumer Protection Law?" is, of course, related to this relationship. Normative research methodology combined with a survey of the literature. An summary of the connections between consumer law, criminal law, and fiduciary guarantee agreements is presented in this journal's conclusion
LEGAL PROTECTION FOR HOME BUYERS AGAINST DEFAULT BY DEVELOPERS Sizia, Aleynca; Khairi, Ilman; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection for home buyers is very important when developers default, one of which is by guaranteeing the house certificate that has been purchased to a third party, such as banks or other financial institutions. This practice is detrimental to buyers because it can cause the house certificate that should be the buyer's right to become collateral for the developer's debt. As a result, buyers risk losing the rights to the house they have purchased if the developer fails to pay off their debts. According to Consumer Protection Law No. 8 of 1999, these practices run counter to the idea of good faith in the agreement and infringe upon the rights of consumers. Buyers who suffer losses due to the developer's failure have the right to demand that their rights be fulfilled, that they be compensated, or that the agreement be cancelled, according to the Civil Code (KUHPer), particularly Articles 1320 and 1267. The goal of the guarantee cannot disregard the rights of other parties, such as homebuyers, as stated in Law No. 4 of 1996, which deals with Dependent Rights. Strict government oversight and openness in property purchasing and selling activities are necessary for more effective legal protection. Furthermore, in order to prevent any losses caused by developer default, purchasers are urged to exercise greater caution in verifying the certificate's legitimacy before to finalizing a deal.
Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Wati, Rosna; Brawijaya, Andri; Khairi, Ilman
TADBIR MUWAHHID Vol. 9 No. 2 (2025): Tadbir Muwahhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jtm.v9i2.21406

Abstract

Pengelolaan pembiayaan pendidikan sangat penting untuk mendorong pendidikan yang lebih berkualitas, khususnya di lingkungan madrasah.  Melalui telaah literatur yang menyeluruh, studi ini berupaya untuk melihat bagaimana pembiayaan pendidikan dikelola dengan kualitas pendidikan.  Tiga publikasi utama yang membahas manajemen keuangan di MA Imam Muslim Serdang Bedagai, MIS Amaliyah Padang, dan MA Al-Manar Medan Johor ditinjau dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dalam penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian keuangan dilakukan dengan cara yang metodis dengan tetap berpegang pada nilai-nilai efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.  Dalam hal penganggaran, pemantauan, dan koordinasi peningkatan kualitas pendidikan, kepala madrasah memainkan peran penting dalam manajemen keuangan.  Hasil penelitian ini mendukung model Input-Proses-Output (IPO) dan teori manajemen pendidikan, yang menunjukkan bahwa manajemen keuangan yang baik akan meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan.  Oleh karena itu, pembentukan lembaga pendidikan yang unggul dan kompetitif bergantung pada manajemen keuangan yang baik.
Analisis Yuridis Kepemilikan Satuan Rumah Susun Warga Negara Asing yang Berdiri Diatas Hak Guna Bangunan Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 18 TTahun 2021 Rania, Anindira Annisya; Sihotang, Sudiman; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.14606

Abstract

Kepemilikan rumah susun WNA diIndonesia adalah topik yang menarik untuk dikaji dari segi yuridis. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum serta implikasi hukum dari kepemilikan rumah susun WNA diIndonesia. Mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan ini, dilakukan kajian literatur serta pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipadukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Pertama, UU Cipta Kerja, PP No. 18 Tahun 2021, serta peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 29 Tahun 2016 saat ini mengatur kepemilikan asing atas unit hunian diIndonesia. Kedua, WNA yang memiliki dokumen keimigrasian seperti visa, paspor, atau izin tinggal yang diberikan instansi berwenang adalah satu-satunya orang yang diperbolehkan memiliki unit apartemen diIndonesia. Dokumen-dokumen tersebut terbatas pada rusun yang dibangun diatas tanah dengan hak sebagai berikut: hak pakai atau membangun diatas tanah negara; hak pakai atau bangunan diatas tanah hak pengelolaan; dan hak menggunakan atau membangun diatas tanah hak milik. Implikasi hukum dari peraturan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan investasi serta kepemilikan properti WNA diIndonesia. ang disadari dan bisa diperbaiki dimasa mendatang. Kesimpulan dan implikasi penelitian.
Peranan Satuan Reserse Kriminal dalam Penindakan Pertambangan Tanah Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Bogor Fauzi, Ahmad; Sihotang, Sudiman; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16644

Abstract

Di Kabupaten Bogor, masih ditemukan banyak kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha, fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melarang mengadakan kegiatan pertambangan secara ilegal, namun masih ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan mengalisin dan menemukan bentuk penindakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tambang tanah tanpa izin oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji persoalan hukum empiris yang timbul dari perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum. Hasil peneltiian menunjukkan bahwa Peran Satuan Reserse Kriminal Dalam Penindakan Pertambangan Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Bogor, yaitu dengan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam dua upaya, dengan melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Dalam upaya preventif ini Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor melakukan pengawasan terhadap hutan, lingkungan masyarakat di wilayah hukum polres Bogor. Melakukan patroli kehutanan, mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap perbuatan tambang yang merusakn lingkungan. Melakukan penindakan atau represif. Upaya penindakan dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Tanggung hukum dalam hukum pidana yaitu harus menjalani hukuman pidana, membayar denda bila ada denda. Bayar denda bagi pelaku yang melakukan tambang tanah secara ilegal atau tanpa izin didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Co-Authors Abraham Yazdi Martin AHMAD MIFTAH, AHMAD Andri Brawijaya Carenina, Kania Esa Djatmiko, Sugeng Fauzi Ahmad Muda Harsono, Didid Sony Nor Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Monaya, Nova Rania, Anindira Annisya Roestamy, Martin Sanjaya, Eka Wahyu Sihotang, Andien Hasea Sihotang, Sudiman Sizia, Aleynca Suryani, Danu Tini Kartini Wati, Rosna